Berita

ilustrasi/ist

Bisnis

Demi Pencitraan, Harga Bensin Diprediksi Nggak Dinaikkan

Jelang Pemilu 2014, Menko Perekonomian Pilih Pembatasan BBM Subsidi
RABU, 16 JANUARI 2013 | 08:14 WIB

.Pemerintah dinilai tidak akan berani menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tahun ini dan 2014 karena tahun politik. Pemerintah akan mempertahankan subsidi untuk meningkatkan citranya.

“Mereka (pemerintah) akan te­tap menjaga citranya menuju Pemilu 2014” kata Wakil Di­rektur Reforminer Institut Ko­maidi Notonegroro kepada Rak­yat Merdeka, kemarin.

Padahal, kata Komaidi, wak­tu yang tepat untuk menaikkan harga BBM subsidi adalah tahun lalu. Karena tidak dilakukan, alhasil, sa­at ini subsidi BBM dalam Ang­garan Pendapatan dan Be­lanja Ne­gara (APBN) terus mem­bengkak.

Menurut dia, subsidi BBM yang besar sudah sangat meng­ganggu pembangunan. Apalagi selama ini subsidi ba­nyak tidak tepat sasaran. Komaidi mem­prediksi, kenaikan harga BBM akan dilakukan setelah 2014.

“Mungkin pemerintah yang ba­ru nanti berani ambil keputusan. Tekanan subsidi ini sudah sangat mengkhawatirkan,” katanya.

Komaidi mengatakan, jika pe­merintah menaikkan harga BBM setelah Pemilu, maka ke­naikannya akan besar karena subsidi juga te­rus naik. “Bisa jadi naik­nya dua kali lipat. Mestinya kan kenaikan itu dilakukan bertahap,” jelasnya.

Menurut dia, gara-gara pe­me­rintah tetap mempertahankan sub­­sidi yang tidak tepat sasaran ini, berbagai program konversi BBM ke energi alternatif tidak ber­­jalan. Masyarakat lebih me­mi­lih BBM karena harganya murah.

Pengamat ekonomi dari Lem­baga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) Latif Adam mengatakan, waktu yang tepat menaikkan har­ga BBM adalah awal tahun ini. Pasalnya, pemerintah bisa leluasa mengalokasikan anggaran untuk mendorong pertumbuhan eko­no­mi di tengah krisis global.

Namun, ia mengaku kebijakan ini akan menimbulkan risiko po­litik yang cukup besar, khu­sus­nya bagi partai penguasa dalam Pe­milu. Sebab, kenaikan harga ha­nya selang satu tahun men­je­lang pelaksanaan Pemilu 2014.

Hal berbeda disampaikan pe­ngamat ekonomi Danareksa Ins­titute Purbaya Yudhi Sadewa. Me­nurutnya, kenaikan harga BBM tahun ini akan berpengaruh pada sosial, politik dan pertumbuhan ekonomi.

Dia menilai, bahaya yang tim­bul jika pemerintah mencabut subsidi BBM adalah apakah dana tersebut bisa tersalurkan untuk infrastruktur. Padahal, tahun ini adalah tahun politik dan rawan kebocoran.

Selain itu, kenaikan harga juga mengacu pada Indeks Kepercaya­an Mas­yarakat (IKM) dan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK). Kata Purbaya, khusus untuk IKM sudah di bawah 90 atau di ba­­wah batas aman dan akan se­ma­kin me­nurun. Padahal, ke­bijakan me­nu­runkan harga BBM belum pernah di­ambil Pemerintah SBY-Boediono.

“Diprediksi jika pemerintah me­­naikkan harga BBM, maka daya beli tidak kunjung kuat dan akan berpengaruh terhadap per­tumbuhan ekonomi. Makanya indeks kepercayaan masyarakat akan anjlok,” terangnya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa lebih memilih opsi pem­batasan dan pengendalian BBM dibanding menaikkan harga BBM bersubsidi tahun ini. “Sementara pikiran kita kendalikan dan kita batasi,” ujar Hatta, kemarin.

Menurut dia, saat ini Pertamina telah menyiapkan langkah pe­ngendalian berupa penggunaan teknologi agar tidak terjadi ke­bo­coran penggunaan BBM ber­sub­sidi. “Pertamina yang akan me­la­ku­kan itu karena kita tahu da­lam 46 juta kiloliter (KL) itu pa­ling ti­dak 10-20 persen terjadi ke­bo­co­ran. Ka­lau kita kendalikan itu kan sudah luar biasa besar,” katanya.

Hatta menegaskan, langkah kon­kret dari pengendalian dan pem­batasan BBM subsidi ini di­ten­tukan oleh Pertamina. “Nan­ti di­paparkan Pertamina, karena itu bisa mengawasi dari bawah sam­pai tiap pom bensin,” tandasnya.  

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik me­minta perusahaan besar mem­ban­tu pemerintah menghemat peng­gunaan BBM subsidi. Dia men­contohkan, PT Medco E&P telah mewajibkan karyawannya meng­gu­nakan bahan bakar gas, ter­masuk menyiapkan ken­da­raan­nya. Sementara PT Astra telah memerintahkan pegawainya tidak menggunakan BBM subsidi.

“Peng­hematan perlu dilakukan agar kuota BBM bersubsidi sebe­sar 46 juta kiloliter tahun 2013 ti­dak terlampaui,” kata Wacik. [Harian Rakyat Merdeka]



Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Sidang Bluray Cargo Ungkap Kode-kode Suap untuk Kementerian/Lembaga

Selasa, 14 Juli 2026 | 21:58

Duel Raksasa Eropa Prancis Hadapi Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026

Selasa, 14 Juli 2026 | 21:37

Adian Napitupulu: Kehadiran Buku Anotasi KUHAP Penting bagi BAM DPR

Selasa, 14 Juli 2026 | 21:25

Pengacara Bantah Don Ritto Terlibat dalam Megakorupsi Bersama Febrie

Selasa, 14 Juli 2026 | 21:00

Harga Minyakita Masih di Atas HET, Kemendag Bakal Perketat Distribusi Lewat BUMN

Selasa, 14 Juli 2026 | 20:45

Revisi UU Zakat, FOZ Dorong Skema Zakat sebagai Pengurang Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 20:37

Sinopsis Film Kung Fu Soccer, Comeback Stephen Chow Raup Rp1,3 Triliun dalam Dua Hari

Selasa, 14 Juli 2026 | 20:33

Menag Ajak Alumni PTKIN Berkontribusi di Pemerintahan Prabowo

Selasa, 14 Juli 2026 | 20:13

Ade Ginanjar Bela Bahlil: Polemik Batu Bara Jangan Digiring ke Ranah Politik

Selasa, 14 Juli 2026 | 20:10

Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy A27 5G Indonesia, Segini Harganya

Selasa, 14 Juli 2026 | 20:09

Selengkapnya