Berita

ilustrasi

Politik

Phillip Morris Lakukan Investasi Nekolim

SELASA, 15 JANUARI 2013 | 16:43 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Langkah investasi modal asing tembakau yang dilakukan PT. Phillip Morris AS dengan mengambil alih perusahaan nasional yang memiliki pasar sangat besar adalah bentuk investasi kolonial penjajah. Dengan investasi tersebut, PT Phillip Morris menikmati keuntungan dalam jangka panjang sangat besar baik bagi perusahaan tersebut sendiri maupun negara asal.

Pandangan tersebut disampaikan peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng, Selasa (15/1).

Dia mencontohkan kasus diambil alihnya HM. Sampoerna oleh Phillip Morris perusahaan asal AS merupakan contoh nyata. Secara otomatis seluruh keuntungan atas perdagangan tembakau dan rokok berpindah ke Amerika Serikat. Phillip Morris juga menjadi saluran bagi impor tembakau asal AS. Oleh karenanya, wajar kalau kemudian perusahaan ini menjadi pengguna tembakau impor yang saat ini diperkirakan telah mencapai 120 ribu ton termasuk dari AS. Produksi nasional hanya  180 ribu ton dan  impor hampir separuh dari kebutuhan nasional.


"Intinya investasi nekolim bentuk ini akan menjadi jalur impor dari negara imperialis," terangnya.

AEPI menyayangkan langkah  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 109/2012 yang spiritnya menghancurkan industri kretek nasional untuk digantikan oleh rokok putih milik Phillip Morris dan BAT, dan lain-lainnya.

"Demi mengabdi pada perusahaan multinasional tembakau yang saat ini telah menguasai pasar rokok nasional dan memuluskan jalannya impor tembakau, Presiden SBY mengesahkan PP 109/2012," sesalnya.

Menurut Daeng, pembuatan PP anti Pertanian dan Industri tembakau oleh kabinet SBY menunjukkan keberpihakan rezim ini pada modal asing. Kebijakan SBY memperoleh dukungan dari perusahaan Sampoerna yang 99 % sahamnya dimiliki Phillip Morris.

"Pemerintahan SBY mewakili watak kapitalisme ortodoks kuno ala Belanda. Tindakan SBY tak ubahnya dengan tindakan para Gubernur Jenderal Belanda," tegasnya. [dem]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya