Menteri Gita Dinilai Kalah Langkah Dengan Malaysia

.Menteri Perdagangan Gita Wirjawan didesak segera membebaskan bea keluar (BK) produk minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Langkah ini untuk mengimbangi Malaysia yang sudah membebaskan BK CPO-nya

Indonesia harus bergegas ka­rena Malaysia akan kembali me­netapkan bea ekspor CPO se­be­sar nol persen pada Februari 2013. Saat ini BK CPO nasional masih 7 persen.

Dengan bea ma­suk nol persen, maka kelapa sa­wit Malaysia bisa lebih murah dan pembeli akan me­milih CPO negeri jiran ketim­bang Indonesia. Se­bagai produ­sen ke­dua CPO terbe­sar di dunia, Ma­laysia ingin bisa me­nyaingi Indo­nesia seba­gai pe­masok ter­besar CPO.

“Pajak untuk bulan depan ma­sih akan menjadi nol. Hal itu un­tuk menurunkan jumlah stok di bawah dua juta ton yang akan baik bagi Malaysia,” kata Menteri Ko­moditas dan Industri Perke­bunan Malaysia Bernard Dom­pok se­per­ti dilansir Bloomberg, kemarin.

Stok CPO Malaysia naik 2,4 persen menjadi 2,63 juta ton pada Desember 2013, naik dari bulan sebelumnya sebesar 2,57 juta ton, menurut Dewan Minyak Sawit Malaysia. Produksi sawit turun 23 persen pada tahun lalu karena pe­lambatan permintaan di Eropa dan penurunan di China.

Bila Malaysia sudah mem­be­baskan BK, Indonesia justru ma­sih pikir-pikir untuk mengi­kuti jejak negeri Jiran tersebut. Men­teri Perdagangan (Mendag) Gita Wirja­wan masih mengkaji ke­mung­ki­nan mengenakan bea ke­luar CPO sebesar 7,5 persen.

“Setiap tinda­kan baik oleh Ma­laysia atau Indonesia, sebagai dua produsen terbesar minyak ke­lapa sawit, akan berdampak pada har­ga dan ekonomi,” kata Dom­pok saat ditanya tentang ke­mung­kin­an per­gerakan harga.

Peningkatan kompetisi dengan Indonesia dapat mengikis ekspor CPO. Sementara kondisi ini me­ng­­­untungkan importir seperti In­dia, China dan Pakistan. Kon­trak untuk pengiriman Maret naik se­banyak 1,4 persen menjadi 2.402 ringgit (796 dolar AS) per ton di Malaysia Derivatives Exchange, kenaikan terbesar se­jak 2 Januari yang sebesar 2.387 ringgit. Har­ga CPO turun empat per­sen pe­kan la­lu, terbesar dalam lima hari sejak 9 November 2012

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memin­ta Kementerian Keuangan agar BK ekspor CPO dihapuskan. Per­tim­bangannya, karena Ma­lay­­sia su­dah menurunkan bea keluar nol persen untuk CPO. Hal itu ber­tujuan agar industri nasional bisa bersaing.

Namun, Gita menegaskan, ti­dak akan 100 persen memenuhi permintaan pengusaha meng­ingat­ penetapan harga sawit ha­rus di­lihat dari indeks pergera­kan harga sawit di dunia.

“Indek­sasi pergerakan harga di dunia. Gapki tidak akan kita iku­ti 100 persen dan kita menjaga po­licy kita konsisten dengan peng­gu­naan indeksasi,” katanya.

Menurut data yang dikeluarkan Gapki, saat ini tarif pajak ekspor Indonesia masih 7-22,5 persen jauh lebih tinggi bila diban­ding­kan dengan Malaysia yang hanya 4,5-8 persen. Namun be­lakangan, Malaysia kembali me­mangkas hingga ke level nol per­sen.  

Gapki meminta pemerin­tah me­­nurunkan tarif BK ka­rena khawatir Indonesia ke­hi­la­ngan pasar di luar negeri. Pasar yang dikhawatirkan tersebut ada­lah India, Pakistan dan China.

Yang paling penting, kata Gita, adalah penetapan tarif BK yang baru tidak mengganggu dua hal, yaitu semangat hilirisasi dan daya saing. Dikatakan Gita pene­ta­pan BK yang baru akan dikelu­arkan bulan Januari 2013 ini.

“Saya rasa bulan Januari akan diturunkan. Ini akan menjaga hili­risasi dan daya saing. Idealnya bersaing itu nol persen, tetapi apa­­kah menopang hilirisasi atau mi­nus,” tandasnya. Dengan ke­bija­kan ini, Menteri Gita dinilai su­dah kalah langkah dengan Ma­laysia dalam meningkatkan daya saing produk ekspor CPO.

Pengamat ekonomi Aviliani me­nyarankan Menteri Gita se­ge­ra membebaskan BK CPO. Hal itu harga minyak kelapa sawit men­­tah ini lebih kompetitif.

“Pasalnya harga CPO itu flek­sibel, bea keluar bisa turun ka­lau CPO turun. Bea keluar naik kalau CPO naik. CPO sejauh ini yang paling fleksibel,” terang Gita.

Dia menilai, industri hilir se­baiknya dikembangkan dulu oleh perusahaan pemerintah, baru meng­gandeng pihak swasta. “Ini bisa dilakukan oleh BUMN, ka­lau swasta yang mengawali itu berat biasanya. Agar harga CPO dalam negeri tinggi, dengan be­gitu Gapki tidak perlu menjual ke luar negeri,” tandasnya. [Harian Rakyat Merdeka]