Anggaran Rp 92 Triliun Kok Cuma Kurangi Kemiskinan 0,97 Persen

Pemerintah dinilai gagal mengentaskan kemiskinan namun sukses menarik utang. Puluhan anggaran kemiskinan yang tiap tahun terus mengalami peningkatan tidak mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

Anggota Komisi VIII DPR Sumarjati Arjoso mendesak pemerintah serius dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran dan tepat guna.

“Jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan turun karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat 6,4 persen. Namun jika dilihat angka pengangguran masih tinggi,” ujarnya.

Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra ini, persoalan itu merupakan tantangan bagi seluruh elemen bangsa karena sudah ada Undang-Undang mengenai Fakir Miskin.

Bahkan, berdasarkan kajiannya, anggaran yang digelontorkan untuk orang miskin sudah sangat tinggi, yakni Rp 92 triliun dari seluruh kementerian. Sayangnya, baru bisa mengurangi angka kemiskinan hanya 0,97 persen.

“Uang yang sedemikian besarnya kok hanya mengurangi segitu (0,97 persen),” imbuh Sumarjati. Untuk itu, dia mendesak dilakukan evaluasi mengenai sasaran pemberian bantuan sosial. DPR juga akan ikut mengawasi mengenai program bantuan sosial dari setiap kementerian. Termasuk kondisi perkembangan masyarakat dengan program bantuan- bantuan tersebut.

Direktur Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, dalam kurun waktu 2006- 2012 atau angka kemiskinan ratarata hanya berkurang 0,9 persen.

Total anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 402,4 triliun. “Dari aspek anggaran dan statistik, pemerintah gagal menanggulangi kemiskinan,” kata Yenny.

Dia menjelaskan, anggaran kemiskinan naik Rp 23,5 triliun dari 2006 sebesar Rp 46,6 triliun menjadi Rp 70,1 triliun tahun 2012. “Ini berdasarkan harga konstan tahun 2006,” tuturnya.

Asumsi penerima bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin), rata-rata setiap tahun dalam kurun waktu tersebut hanya Rp 221.000 per tahun untuk setiap orang. Sedangkan bantuan langsung tunai (BLT) diasumsikan untuk setiap orang miskin mendapatkan Rp 752.300 per tahun.

Sedangkan dalam periode 2007-2012, alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan rata-rata baru mencapai Rp 62,9 triliun. Situasi ini, menurut Yenny, tak lepas dari metode pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui

program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri, Bantuan Operasional Sekolah, Jamkesmas, Raskin, Program Keluarga Harapan dan subsidi lainnya yang mengambil dana dari utang luar negeri.

Penyebab lain dari kurang maksimalnya program pengentasan kemiskinan adalah tidak terserapnya anggaran secara maksimal. Bahkan, enam kementerian penyerapan anggarannya di bawah 20 persen.

Berdasarkan data yang dihimpun, realisasi belanja pemerintah pusat per 30 November 2012 baru mencapai Rp 778,9 triliun atau 72,8 persen dari belanja pemerintahan pusat pada APBN sebesar Rp 1.069,5 triliun.

“Sedangkan porsi utang luar negeri terlihat fantastis mencapai Rp 630 triliun,” ungkap Yenny. Hal senada diungkap Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Uchok Sky Khadafi. Menurut dia, berapapun anggaran kemiskinan yang digelontorkan pemerintah, tidak akan mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Puluhan triliun anggaran kemiskinan yang tiap tahun terus meningkat pun akan sia-sia jika pemerintah tidak mereformasi birokrasinya.

Selain itu, menurutnya, triliunan anggaran kemiskinan juga menjadi tak berguna akibat harga bahan pokok yang terus merangkak naik. Sebab, masyarakat lebih memilih memanfaatkan dana bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ketimbang berusaha demi mengangkat harkat dan martabat mereka. [Harian Rakyat Merdeka]