2013, Postur Ekonomi Nasional Masih Timpang

Secara keseluruhan tidak ada perbedaan signifikan antara postur perekonomian nasional di tahun 2013 nanti dengan tahun-tahun sebelumnya. Ketimpangan masih menjadi salah satu ciri utama postur ekonomi yang disusun pemerintahan SBY itu.

Demikian disampaikan ekonom Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Dahnil Anzhar Simanjuntak, dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka Online (Minggu siang, 30/12). Catatan kritis Dahnil terhadap postur perekonomian nasional telah disampaikannya dalam "Catatan Akhir Tahun" yang digelar PP Pemuda Muhammadiyah di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, tadi malam (Minggu, 29/12).

"Pertumbuhan ekonomi masih parsial dan ketimpangan antara pusat dan daerah masih tampak menonjol. Pulau Jawa masih menjadi pusat pertumbuhan utama. Begitu juga dengan ketimpangan sektoral," ujarnya.

Dia juga mengatakan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,2 persen sesungguhnya masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari relasi antarsektor yang tidak seimbang.

Sektor manufaktur menyumbang 24,3 persen pertumbuhan nasional, namun hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 13,3 persen. Di sisi lain sektor pertanian yang memiliki kontribusi 14,7 persen justru menyerap tenaga kerja sebesar 35,9 persen.

"Ini memperlihatkan bahwa investasi yang masuk dan mendorong pertumbuhan tidak maksimal menyerap tenaga kerja di Indonesia selama 2012. Kemungkinan 2013 bisa lebih buruk karena investor pasti bersikap wait and see menjelang hajatan politik 2014," ujar Dahnil yang juga Ketua bidang Buruh Tani dan Nelayan PP Pemuda Muhammadiyah.

Dahnil juga memberikan catatan penting pada persoalan perburuhan yang dipicu oleh kebijakan pengupahan yang menurutnya dilatari motif pencitraan politik agar kepala daerah terlihat pro rakyat.

"Kenaikan UMR rata-rata di atas 55 persen di banyak provinsi menjadi ancaman baru bagi iklim usaha di Indonesia, mengingat sebagian besar industri kita adalah industri kecil menengah dengan deretan tekanan high cost of economy di sana-sini," katanya lagi.

Belum lagi, sambung Dahnil, kebijakan pengupahan itu tidak diikuti dengan evaluasi produktivitas. Dia mengingatkan bahwa produktivitas pekerja industri di Indonesia berada pada posisi kedua dari bawah setelah Vietnam. Indonesia mengantongi skor 1,4 sedangkan Vietnam 0,78. Indeks ini terlihat begitu timpang manakala dibandingkan dengan Republik Rakyat China yang memiliki indeks 8.

Ketimpangan-ketimpangan seperti ini akan melahirkan persoalan tersendiri pada 2013 nanti. Dan tekanan ekonomi yang tidak dapat dikelola dengan baik bukan tidak mungkin akan menciptakan gesekan politik yang begitu intens. [zul]