Dampak Politik Kenaikan Setrum Mudah Ditekan

Chief Economist the Indonesia Economic Intelligence Sunarsip menyatakan, dampak kenaikan TDL lebih bisa dikendalikan di­bandingkan dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Beda kalau BBM yang naik. Dampaknya beruntun mulai dari gaji hingga ongkos angkutan. Jika TDL paling hanya pengu­saha yang terpukul. Lalu harga barang dinaikkan. Dan konsu­men pun bisa memilih membeli atau tidak,” cetusnya di Jakarta, kemarin.

Bahkan, dalam beberapa ka­sus, menurut dia, kenaikan tarif setrum akan membuat perusaha­an makin efisien dalam memper­luas jang­kauan produksinya. Sehingga, kapasitas produksi yang biasanya bisa lima jam, maka bisa ‘dipadatkan’ jadi cuma empat jam.

Pelaku industri nasional me­nolak rencana kenaikan tarif da­sar listrik (TDL) pada 2013 se­besar 15 persen karena me­le­mahkan daya saing produk da­lam negeri dan membuka pelu­ang membanjirnya produk impor di dalam negeri.

“Asosiasi Pemilik Merek Lo­kal Indonesia (AMIN) yang me­nangani berbagai macam Industri seperti elektronik, kos­metika, makanan dan minuman, sepatu dan jamu menolak rencana ke­naikan TDL. Pengaruh Kenai­kan TDL sebesar 15 persen mem­buat biaya produksi industri kos­me­tika dan jamu meningkat 14,75 persen,” kata Ketua Umum AMIN Putri K Wardani.

Pe­me­rintah, kata Putri, lebih baik menghapus subsidi pe­lang­gan PLN 450-900 KwH yang men­capai 40 juta kon­sumen.

Dampak kenaikan TDL 2013 terhadap inflasi diperkirakan ti­dak besar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Mar­to­wardojo memperki­rakan, dam­pak terhadap inflasi hanya se­besar 0,3 persen. Se­bagai catatan, tahun depan, pe­merintah menar­getkan inflasi sebesar 4,9 persen.

Se­mentara Bank Indonesia (BI) mem­perkirakan, inflasi ber­ada dalam kisaran 4,5 persen plus mi­nus 1. Na­mun, perkiraan BI be­lum mem­perhitungkan dam­pak kenai­kan TDL. Pemerintah berencana menaikkan TDL se­besar 15 persen secara bertahap. Rencananya, kenaikan tarif set­rum itu akan dilakukan tiga tahap dalam satu tahun.

Agus mengatakan, kenaikan TDL ini supaya pemerintah me­miliki ruang fiskal yang lebih besar untuk belanja produktif se­perti pembangunan infrastruk­tur. Dalam RAPBN 2013, peme­rin­tah mengalokasikan anggaran subsidi listrik sebesar Rp 80,9 triliun. Angka ini naik ketim­bang APBNP 2012 yang sebesar Rp 65 triliun.

Menurut Menkeu, saat ini semua seg­men masyarakat me­nikmati sub­sidi listrik, mulai dari rumah tang­ga kecil, kelas menengah dan in­dustri besar.

“Nah, ke depan mas­yarakat yang perlu subsidi kita bantu, tetapi masyarakat yang ti­dak perlu subsidi harus kita ku­rangi. Ini butuh penataan su­paya tidak se­mua segmen mene­rima subsidi listrik,” ujar Agus.

Untuk menata subsidi agar lebih merata, maka biaya pro­duksi harus lebih efisien. Di luar itu, tarif listrik yang selama ini berlaku masih terlalu murah, se­hingga perlu penyesuaian.  [Harian Rakyat Merdeka]