Berita

ilustrasi/ist

Kepala Daerah Asal Golkar dan Demokrat Terbanyak Korupsi

JUMAT, 28 DESEMBER 2012 | 14:51 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Dari 24 kepala daerah dan mantan kepala daerah yang terjerat korupsi di KPK, Kajaksaan dan polisi 2012, politisi Golkar dan  Demokrat menempati posisi teratas.

Menurut peneliti korupsi politik Indonesia Corruption Watch (IPW)Apung Widadi dalam juma peres "Outlook Korupsi Politik 2013 " di Warung Daun, Jakarta (Jumat (28/12), ada tujuh kepala daerah asal Golkar yang terjerat korupsi. Meraka adalah Amran Batalipu (Bupati Buol), Tubagus Aat Syafaat (Walikota Cirebon), Arifin Manap (Mantan Walikota Jambi), Andi Harahap (Bupati Penejam Paser Utara), Ahmad Hidyat Mus (Bupati Kepulauan Sula), Wendy Melfa (mantan Bupati lampung Selmatan) dan Suwandi (mantan Wakil Bupati Mojokerto).

Sementara itu, lanjut Apung, ada enam kepala daerah asal Demokrat yang terjerat kasus korupsi. Mereka adalah Murman Effendi (Bupati Seluma), Basyrah Lubis (Bupati Padang Lawas), Thaib Armaiyn (Gubernur Maluku Utara), Burhan (Walikota Ternate), Sosimus Mitang (Bupati Sikka), dan Raja Thamsir Rachman (Bupati Indragiri Hulu).


Sementara empat kepala daerah asal PDI Perjuangan yang terjerat kasus korupsi adalah Adriansyah (Bupati Tanah Laut), Nengah Arwana (mantan Bupati Bangli), John Manoppo (mantan Walikota Salatiga) dan Soemarno (Walokota Semarang). Selanjutnya, tiga kader PAN yang terjerat korupsi adalah Abdullah Hich (mantan Bupati Tanjung Jabur Timur), Muhudin (Walikota Banjarmasin), dan Mahyudin (mantan Walikota Pariaman).

Sementara urutan berikutnya ditempati PKS dan PKB dengan masing-masing dua kader yang terjerat. Dari PKS ada Muhammad Kasuba (Halmahera Selatan) dan Mukhlis R (mantan Walokota Kota Pariaman), sementara dari PKB ada Madjid Muaz (mantan Bupati Tebo) dan Ahmadi (mantan Bupati Mokokerto. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya