Berita

ahmad heryawan/ist

Aliansi Save Jabar Mau Beri Rapor Merah Ahmad Heryawan pada KPK

JUMAT, 28 DESEMBER 2012 | 06:50 WIB | LAPORAN:

. Dengan jumlah 17 kabupaten, sembilan kota, 558 kecamatan dan 5778 kelurahan, Jawa Barat merupakan asset terbesar di Pulau Jawa setelah Jawa Timur.

Namun, dengan jumlah penduduk sekitar 38 juta lebih, dan mendapat anggaran dana alokasi umum (DAU)  sekitar Rp 1,5 trilun, pembangunan di Jawa Barat tersendat. Penyebabnya diduga kuat adalah karena praktek korupsi.

Karena itu, siang ini (Jumat, 28/12), kelompok masyarakat yang menamkan diri Aliansi Save Jabar akan menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Aksi yang menjadi bagian dari Refleksi Akhir Tahun ini mendesak KPK agar memeriksa dan menyelidiki dugaan korupsi dan juga gratifiasi di Jawa Barat. Di saat yang sama, massa juga akan meminta Gubernur Ahmad Heryawan untuk bertanggungjawab dan membuktikan secara terbalik bahwa di Jawa Barat memang tidak adakorupsi maupun gratifikasi.


Dalam keterangan kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 28/12), Kordinator Aksi A Bahari juga mengatakan bahwa dalam aksi ini mereka akan meminta KPK untuk segera memanggil para pelaku yang diduga terlibat dalam kasus suap alat kesehatan di lingkungan pemerintah Jawa Barat. Massa juga akan meminta Ahmad Heryawan sebagai pimpinan tertinggi di Jawa Barat untuk mundur dan meminta maaf kepada rakyat Pasundan karena telah gagal menjaga semangat anti-korupsi dan gagal memanfaatkan anggaran negara untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

"Kita akan memberikan rapor merah atau tanda kegagalan kepada Ahmad Heryawan. Kita lihat kemacetan dan banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat menjadi nilai minus tambahan kepada jajaran eksekutif di Pemda Jawa Barat," demikian A Bahari. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya