Dahlan Ditantang Pangkas Jalur IPO BUMN Di DPR

Menteri BUMN Dahlan Iskan diminta lebih serius mengawal rencana penjualan saham perdana (Initial Public Offering/IPO) perusahaan pelat merah tahun depan. Salah satunya dengan memangkas jalur izin penjualan saham BUMN.

Tahun 2012 ini dianggap seba­gai masa peceklik bagi BUMN yang ingin meraup dana dari pa­sar modal. Bayangkan, dari lima perusahaan, hanya satu yang me­lakukan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Itu pun hanya sekelas PT Waskita Karya Tbk.

Pengamat pasar modal David Fer­dinandus menegaskan, Dahlan Iskan mesti tahu salah satu sisi posistif IPO adalah masya­rakat atau investor bisa ikut menga­wasi perusahaan tersebut. Dengan lang­kah ini, diharapkan penga­wa­s­an publik membuat kinerja BUMN itu makin transparan.

“Perusahaan BUMN kan peru­sahaan negara, artinya milik rak­yat. Kalau perusahaan itu mela­kukan IPO, berarti masyarakat bi­sa secara langsung menjadi pe­milik saham,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito Warsito mengeluhkan minim­nya BUMN yang melantai di bursa. Dari lima BUMN yang ditar­get­kan go public tahun ini, baru satu yang tercatat melantai di bursa. Dia menilai, kondisi ter­se­but sangat ironis.

“Melihat ke­nya­taan BUMN yang IPO itu men­jadi ironi, ka­rena lima BUMN yang ditarget­kan akan go public hingga akhir 2012, tetapi nyatanya hanya sa­tu, itu ironi,” kritik Ito.

Mestinya, kata Ito, dari 141 peru­sahaan pelat merah yang berkon­tribusi terhadap pemasuk­an negara, minimal 100 BUMN bisa go public. “Kalau 100 saja listing, kapitalisasi pasar akan terus tum­buh,” tuturnya mantap. (Rak­yat Merdeka, 20/12)

David yakin perusahaan BUMN yang IPO akan menarik investor, terutama investor da­lam negeri. “Tinggal nanti so­sialisasi­nya saja untuk mening­katkan animo inves­tor lokal. Ja­ngan sam­pai investor asing yang me­nguasai saham pe­rusahaan BUMN,” tandasnya.

Bekas Sekretaris Menteri BUMN M Said Didu mengatakan, kesu­litan BUMN mendapatkan izin IPO karena gencarnya intervensi politik DPR. Lihat saja dalam pembahasan peri­zinan IPO harus melalui persetu­juan Komisi XI dan Komisi VI DPR, sehingga ja­lur birokrasinya bertambah rumit.

“Untuk IPO diharuskan menda­patkan izin dari dua komisi, yaitu XI dan VI DPR, ini sebagai salah satu kendalanya,” ujarnya.

Menurutnya, pemahaman ang­gota DPR tentang IPO BUMN berbeda-beda. Hal itu juga meng­akibakan lamanya waktu yang di­proses hingga izin diberikan DPR.

“Pemahaman tentang ur­gensi privatisasi anggota DPR itu ber­beda-beda dan anggotanya sering berganti-ganti. Itu juga sebagai kesulitannya,” kritik Said.

Karena itu, menurut Said, ke­sulitan BUMN untuk mendapat­kan izin harus di­cari jalan ke­luarnya. Salah satu­nya, memang­kas jalur izin IPO di dewan.

“Benahi mekanisme DPR, ha­rus ada kesepakatan politik, di­perlukan lobi dari pemerin­tah ke DPR dan harus jelas yang berwe­nang, ini Menteri BUMN apa Menkeu,” tandasnya.

Sebelumnya Dahlan mengakui sulitnya mendapatkan izin IPO BUMN di DPR. Seperti yang di­alami PT Semen Baturaja yang terpaksa menunda rencana pen­jualan sahamnya karena belum mendapat restu dari politisi.

“Semen Baturaja boleh dibi­lang program IPO yang carry over ta­hun depan. Selain itu, dari kita (Kementerian BUMN) ingin BUMN yang bergerak di bidang jasa logistik, PT Pos, juga Paga­daian,” imbuh Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN Pandu Djajanto. [Harian Rakyat Merdeka]