Syahganda Nainggolan: Menteri PKS Harus Atasi Isu Bakso Babi

Menteri Pertanian asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suswono diminta secepatnya mengatasi isu peredaran bakso oplosan dengan daging babi yang kini berkembang di tengah masyarakat khususnya Jakarta. Pasalnya, jika dibiarkan hal itu berpotensi mematikan para pedagang kecil yang kehidupannya bergantung pada jualan bakso.

”Menteri Pertanian tidak boleh mendiamkan fenomena ini demi membela kelangsungan usaha pedagang bakso yang terancam mengalami kerugian akibat isu tersebut, selain untuk kepentingan konsumen bakso,” ujar Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan di Jakarta, Kamis (20/12).

Menurutnya, pemerintah atau kementerian pertanian perlu menjamin pasokan daging sapi di pasaran, sehingga dapat menghentikan para spekulan maupun produsen yang sengaja melakukan oplosan daging untuk bakso dengan babi.

Sementara itu, ketersediaan pasokan daging sapi diakui akan membuat harga bahan utama pembuatan bakso itu terjangkau sekaligus tidak terus melangit, yang akhirnya dapat mengembalikan kepercayaan para pedagang bakso dalam berjualan. “Sekarang, kan harga daging sapi sudah begitu tinggi di kisaran Rp 90 ribu ke atas, dan tentu saja membuat para pembuat bakso semakin berat,” jelasnya.

Syahganda mengatakan, pemerintah perlu pula membina kelompok ‘tukang’ bakso melalui kerjasama usaha kelompok seperti koperasi, termasuk memberi kemudahan akses permodalan guna menjamin masa depan usahanya.

Dengan adanya paguyuban usaha itu, lanjut Syahganda, peristiwa yang menyebabkan kelangkaan daging sapi dan kemudian menjerat pedagang bakso mendapatkan daging oplosan berisi babi, menjadi mudah teratasi akibat kemampuan menyediakan daging tanpa babi yang disiapkan kelompoknya sendiri.

Ia menyebutkan, kekuatan jaringan pedagang bakso memerlukan perlindungan pemerintah mengingat para pedagang bakso begitu tersebar di mana-mana, di samping kenyataan bahwa pedagang berikut pengkonsumsi bakso umumnya dari kalangan Islam. Lebih sekedar itu, juga mempertimbangkan masyarakat luas sangat menyukai bakso sebagai makanan favorit orang Indonesia.

“Jadi, pemerintah bukan saja harus memperkuat usaha para pedagang bakso, tapi sekaligus memperhatikan kenyataan faktor agama dengan menghentikan berkembangnya isu bakso babi yang tidak sehat ini,” ungkap Syahganda.

Ia selanjutnya menegaskan, jaringan pengoplos bakso babi memerlukan penanganan hukum agar tidak lagi merugikan masyarakat ataupun bagi pedagang bakso, yang dikenal gigih memelihara tradisi usaha sektor rakyat di tempat mana pun itu. [zul]