Developer Bilang, Program Perumahan Jalan Di Tempat

.Developer atau pengembang dan perbankan sudah resah dengan kinerja Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz. Program perumahan dinilai jalan di tempat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta segera menyikapi mandeknya program perumahan.

Tuntutan itu dikatakan Ketua Umum Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia  (Apersi)  Eddy Ganefo dalam dis­kusi bertajuk Men­dorong Per­cepatan Penyaluran Kredit Pe­milikan Rumah Fa­si­li­tas Likui­ditas Pembiayaan Pe­ru­mahan (KPR-FLPP) di Bogor.

“Presiden SBY harus segera memberikan statement me­nyi­kapi masalah perumahan yang dinilai masih jalan di tempat,” kata Eddy yang mengaku tidak puas de­ngan kinerja Menpera.

Apersi mencontohkan, rumah murah seharga Rp 45 juta per unit yang dicanangkan Menpera di de­pan Presiden SBY, tidak ja­lan. Program rumah susun sewa (ru­sunawa) juga mandek.

“Yang ada malah rumah se­har­ga Rp 85-95 juta yang ditawar­kan ke masyarakat berpengha­silan ren­dah (MBR) di Bumi Pa­rung Pan­jang, Bogor. Ditambah, tidak ter­capainya target KPR FLPP tahun ini. Artinya, Men­pera gagal merea­lisasikan prog­ram rumah murah untuk rakyat kecil,” sentil Eddy.

Begitu juga dengan Memo­ran­dum of Understanding (MoU) Menpera dengan sejumlah Pe­merintah Daerah (Pemda), lanjut Eddy, tidak ada yang jalan.

“Se­mua MoU yang diteken ha­nya pepesan kosong, demi pencitraan semata,” kritiknya.

“Pengembang sudah membe­rikan masukan ke pemerintah. Na­mun sayangnya, Pak Djan nggak pernah mendengarkan, malah jalan sendiri tanpa ada rea­lisasi. Aki­batnya, program pe­ru­mahan jadi galau begini,” curhat Eddy.

Meski begitu, Apersi tetap ber­komitmen untuk memenuhi ke­butuhan rumah bagi rakyat ke­cil dengan bea murah maupun ko­mersil.

“Sumber pembiayaan akan ki­ta cari agar rakyat bisa membeli rumah. Tahun depan, kami tar­getkan sebanyak 100 ribu unit rumah, termasuk huni­an ko­mer­sial. Angka itu naik se­kitar 25 persen jika dibanding­kan pe­riode sebelumnya,” ujarnya.

Dia juga bilang, Apersi men­du­kung ada­nya wacana reshuffle  ka­binet. “Kabinet harus diisi oleh orang-orang yang memiliki in­teg­ritas, memahami bidangnya dan bisa berkoordinasi baik de­ngan para mitranya,” saran Eddy.

Ketua Umum Dewan Pim­pi­nan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) Setyo Maharso se­pen­dapat dengan Apersi. Dia menyindir Men­pera jangan hanya ber­pikir pro­yek saja. Tapi bagai­mana men­­­­ja­lankan regulasi pe­ru­ma­han de­ngan baik dan tepat sasaran.

“Gebrakan Menpera dengan menteri dulu berbeda jauh. Dulu, pengembang, perbankan dan pe­merintah kompak saling men­du­kung dan berkoordinasi dalam memenuhi kebutuhan rumah ba­gi rakyat. Sekarang, peme­rintah ja­lan sendiri,” kritik Setyo.

REI mengingatkan pemerin­tah untuk lebih fokus menja­lankan program perumahan dan ber­koordinasi dengan pengem­bang dan per­ban­kan.

“Jika data Badan Pusat Sta­tis­tik (BPS) tentang angka backlog hu­­nian sebanyak 13,6 juta itu be­nar, maka republik ini dalam ke­adaan siaga dua. Presiden SBY harus segera menyikapi masalah itu dengan cepat,” imbau Setyo.

Direktur Utama Bank Bank Ta­bungan Negara (BTN) Iqbal La­tanro mengusulkan, staf khu­sus di Kemenpera sebaiknya diisi kalangan pengembang, yang me­miliki ilmu tentang peru­ma­han. Dengan begitu, program pe­ru­mahan bisa berjalan baik.

“Saat ini, pemerintah sedang menga­la­mi disorientasi di bi­dang peru­ma­han. Kami ragu tar­get 350 ribu unit rumah yang di­targetkan tahun depan bisa di­realisasikan,” ujar Iqbal pesimis.

Deputi Bi­dang Pembiayaan Kemenpera Sri Har­toyo menya­takan menghormati semua kri­tik maupun masukan soal ki­ner­ja­nya. Ia berharap, kerja sama de­­ngan pengembang dan per­ban­kan bisa lebih ditingkatkan ke depan.

“Makanya, kita dorong pe­ngem­bang menjadi suplai rumah karena ketersediaan unit rumah men­jadi kendala minimnya pe­nye­rapan FLPP,” katanya.

Sri mengakui, ada beberapa program Kemenpera yang masih mandek. Salah satu­nya, program kredit pemilikan rumah yang disalurkan FLLP belum menga­lami kemajuan yang signifikan.

”Tahun ini, realisasi target pe­nya­luran jauh dari harapan. Dari tar­get 132.500 unit rumah tapak, baru terealisasi sekitar 44 persen atau sebanyak 59.107 unit. Se­dang­kan untuk rumah susun dari target 500 hanya terealisasi 5 unit atau 1 persen. Ini dikare­nakan ba­nyak faktor terkait hal itu,” beber Sri. [Harian Rakyat Merdeka]