Berita

tb hasanuddin/ist

KASUS SIMULATOR TNI

Anggaran Simulator Perang Dibahas Tahun 2009

SELASA, 11 DESEMBER 2012 | 16:14 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ada kejanggalan dalam pengadaan simulator perang Virtual Arm Solution (VAS) untuk TNI. Harganya per unit mengalami lonjakan hingga 300 persen dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran (APBN-P TA) 2010.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, mengaku baru mendengar informasi itu.

"Saya belum bisa komentar, karena harus dicek dulu kebenarannya terutama harganya," ucapnya kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (11/12).


Politisi PDI Perjuangan itu katakan, dugaan mark-up pengadaaan simulator itu sendiri belum pernah terdengar sebelumnya di Komisi I.

"Tidak dengar, karena kalau Tahun Anggaran 2010 berarti APBN-nya dibahas tahun 2009, kami saat itu belum masuk," ucapnya.

Soal urgensi membeli simulator perang itu, TB Hasanuddin juga mengaku tak mengetahuinya karena dibahas bukan pada Komisi I DPR periodenya.

Harga satu paket VAS dikabarkan sebesar Rp 74,94 miliar. Angka itu tercatat dalam dokumen Revisi Sasaran Kebutuhan Mendesak Kemhan/TNI Melalui APBNP-TA 2010.

Dokumen ditandatangani oleh Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan, Marsda BS Silaen SIP, tertanggal 18 Mei 2010 sebagai Lampiran Surat Menteri Pertahanan Nomor: R/147/V/2010, yang salinannya diperoleh wartawan, Selasa (11/12).

Padahal, Surat Panglima TNI Djoko Santoso Nomor B/3495-03/05/07/Sru tertanggal 26 Oktober 2009, yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan mengenai "Permohonan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) TA 2010", menyebutkan bahwa TNI membutuhkan delapan paket VAS dengan harga sebesar Rp 199,840 miliar. Artinya, harga satu paket Rp 24,980 miliar. [ald]


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya