Berita

tb hasanuddin/ist

KASUS SIMULATOR TNI

Anggaran Simulator Perang Dibahas Tahun 2009

SELASA, 11 DESEMBER 2012 | 16:14 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ada kejanggalan dalam pengadaan simulator perang Virtual Arm Solution (VAS) untuk TNI. Harganya per unit mengalami lonjakan hingga 300 persen dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran (APBN-P TA) 2010.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, mengaku baru mendengar informasi itu.

"Saya belum bisa komentar, karena harus dicek dulu kebenarannya terutama harganya," ucapnya kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (11/12).


Politisi PDI Perjuangan itu katakan, dugaan mark-up pengadaaan simulator itu sendiri belum pernah terdengar sebelumnya di Komisi I.

"Tidak dengar, karena kalau Tahun Anggaran 2010 berarti APBN-nya dibahas tahun 2009, kami saat itu belum masuk," ucapnya.

Soal urgensi membeli simulator perang itu, TB Hasanuddin juga mengaku tak mengetahuinya karena dibahas bukan pada Komisi I DPR periodenya.

Harga satu paket VAS dikabarkan sebesar Rp 74,94 miliar. Angka itu tercatat dalam dokumen Revisi Sasaran Kebutuhan Mendesak Kemhan/TNI Melalui APBNP-TA 2010.

Dokumen ditandatangani oleh Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan, Marsda BS Silaen SIP, tertanggal 18 Mei 2010 sebagai Lampiran Surat Menteri Pertahanan Nomor: R/147/V/2010, yang salinannya diperoleh wartawan, Selasa (11/12).

Padahal, Surat Panglima TNI Djoko Santoso Nomor B/3495-03/05/07/Sru tertanggal 26 Oktober 2009, yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan mengenai "Permohonan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) TA 2010", menyebutkan bahwa TNI membutuhkan delapan paket VAS dengan harga sebesar Rp 199,840 miliar. Artinya, harga satu paket Rp 24,980 miliar. [ald]


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya