Berita

presiden sby/ist

Bukan KPK yang Simpan Kunci Pemberantasan Korupsi

SENIN, 10 DESEMBER 2012 | 07:57 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Rakyat merindukan kepemimpinan yang tegas dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas korupsi.

Demikian disampaikan anggota Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, Senin pagi (10/12). Menurut personel Komisi III itu, sebenarnya peluang Indonesia untuk menjadi negara maju sangat besar sebab memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Sementara itu, jumlah penduduk dan wilayah Indonesia yang luas sangat mendukung untuk bisa bersaing dengan negara seperti Korea Selatan, India, Malaysia atau negara lain.

Namun, dia menyesalkan korupsi yang merajalela sekarang ini telah menghambat kemajuan pembangunan. Semangat memberantas korupsi yang dulu di awal reformasi sangat kuat dan menggebu-gebu, sekarang semakin surut atau meredup.


Anggota Dewan Pembina Gerindra ini melihat ironi. Satu sisi, Presiden SBY belakangan terlihat "agak gerah" dengan perilaku korup dan mendukung pemberantasannya terutama setelah muncul laporan kongkalikong antara anggota DPR dgn anggota kabinetnya. Namun, aparat penegak hukum di bawahnya masih lebih ber-retorika sehingga pemberantasan korupsi seolah jalan di tempat tanpa target yang jelas.

Kesimpulan Martin, kunci pemberantasan korupsi di Indonesia, sebenarnya terletak pada peranan Presiden SBY, bukan pada KPK. KPK hanya bisa menangani korupsi terbatas skala tertentu saja, dan tidak dalam skala luas. Dan bila SBY tegas, tidak ragu bertindak dan memberi perintah pada bawahannya, sebenarnya korupsi tidak sulit diberantas.

"Sebab Kabinet, Kepolisian, Kejaksaan dan seluruh aparatur negara lainnya tidak terlalu sulit digerakkan karena semua di bawah komando Presiden. Begitu juga partai terbesar yang mendukung pemerintahan sekarang adalah partai yang didirikannya," pungkas Martin. [ysa]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya