Berita

presiden sby/ist

Bukan KPK yang Simpan Kunci Pemberantasan Korupsi

SENIN, 10 DESEMBER 2012 | 07:57 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Rakyat merindukan kepemimpinan yang tegas dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas korupsi.

Demikian disampaikan anggota Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, Senin pagi (10/12). Menurut personel Komisi III itu, sebenarnya peluang Indonesia untuk menjadi negara maju sangat besar sebab memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Sementara itu, jumlah penduduk dan wilayah Indonesia yang luas sangat mendukung untuk bisa bersaing dengan negara seperti Korea Selatan, India, Malaysia atau negara lain.

Namun, dia menyesalkan korupsi yang merajalela sekarang ini telah menghambat kemajuan pembangunan. Semangat memberantas korupsi yang dulu di awal reformasi sangat kuat dan menggebu-gebu, sekarang semakin surut atau meredup.


Anggota Dewan Pembina Gerindra ini melihat ironi. Satu sisi, Presiden SBY belakangan terlihat "agak gerah" dengan perilaku korup dan mendukung pemberantasannya terutama setelah muncul laporan kongkalikong antara anggota DPR dgn anggota kabinetnya. Namun, aparat penegak hukum di bawahnya masih lebih ber-retorika sehingga pemberantasan korupsi seolah jalan di tempat tanpa target yang jelas.

Kesimpulan Martin, kunci pemberantasan korupsi di Indonesia, sebenarnya terletak pada peranan Presiden SBY, bukan pada KPK. KPK hanya bisa menangani korupsi terbatas skala tertentu saja, dan tidak dalam skala luas. Dan bila SBY tegas, tidak ragu bertindak dan memberi perintah pada bawahannya, sebenarnya korupsi tidak sulit diberantas.

"Sebab Kabinet, Kepolisian, Kejaksaan dan seluruh aparatur negara lainnya tidak terlalu sulit digerakkan karena semua di bawah komando Presiden. Begitu juga partai terbesar yang mendukung pemerintahan sekarang adalah partai yang didirikannya," pungkas Martin. [ysa]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya