Berita

ilustrasi

Bisnis

Waspada, Ekonomi Ambruk Akibat Defisit Perdagangan dan Ambruknya Perbankan

SABTU, 08 DESEMBER 2012 | 17:49 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Defisit perdagangan Indonesia kian parah. Pemerintahan SBY-Boediono gagal dalam mengelola ekonomi karena telah menjadikan negaranya sendiri menjadi sasaran impor negara lain.

Kebijakan perdagangan bebas yang ditandantangani rezim ini, seperti AFTA, ACFTA, IJEPA, CEPA, dan perjanjian liberalisasi perdagangan bilateral lainnya, telah menyeret Indonesia ke persaingan yang mematikan.

Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng, menjelaskan bahwa pada Oktober 2012 neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar US$ 1,55 miliar. Defisit perdagangan Indonesia telah terjadi sejak April-Mei-Juni dan berlanjut hingga Oktober 2012. Nilai impor Indonesia periode Oktober 2012 mencapai US$17,21 miliar atau naik sebesar 12,16 persen jika dibanding September 2012.


Dalam bulan-bulan mendatang, defisit perdagangan diperkirakannya semakin parah. Keadaan ini akan menimbulkan efek domino terhadap bankrutnya industri nasional, PHK, pengangguran, pemiskinan petani. Tumpuan perekonomian tidak bertumpu pada produksi dan produktivitas nasional, tetapi menggantungkan diri pada impor.

"Sementara, daya beli masyarakat tidak lagi ditopang oleh upah dan pendapatan, tetapi ditopang oleh kredit konsumsi. Saat ini angka kredit perumahan, properti, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit, telah berada pada posisi yang membahayakan," kata Salamuddin, Sabtu (8/12).
 
Meski Bank Indonesia akan mengatur kebijakan uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) sebagai strategi menahan laju peningkatan kredit, namun hal itu tampaknya sia-sia. Demam kredit untuk membeli barang impor ini akan sangat membahayakan perbankan nasional.

Selain itu, tingginya utang bank-bank nasional pada bank asing akan semakin meningkatkan kerentanan sektor perbankan pada krisis global. Perbankan nasional akan jatuh seiring peningkatan eskalasi krisis global pada bulan-bulan mendatang, dan potensi kredit macet di dalam negeri.

"Rezim SBY menjerumuskan rakyat dalam utang untuk membeli barang impor," tegas dia dalam rilisnya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya