Berita

Politik

Pengawasan DPR ke KPK Kadang Kelewat Batas

SABTU, 08 DESEMBER 2012 | 17:28 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Saat ini publik sedang dalam kekecewaan yang sangat berat pada DPR. Sudah terlalu banyak anggota Dewan yang terseret korupsi dari mulai terduga, tersangka, terdakwa sampai terpidana.

Menurut anggota Tim Pembela Penyidik KPK, Taufik Basari, yang disayangkan adalah respons dari DPR terhadap kasus anggota-anggotanya yang terlibat korupsi.

"Karena saat ini DPR jadi sasaran proses hukum terkait kasus korupsi maka seringkali kita melihat beberapa kelompok di DPR menekan proses pemberantasan korupsi melalui legislasi," ucap dia dalam diskusi "Tumbang karena Hambalang", di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (8/12)..
 

 
Ketika KPK diundang Komisi III, sangat terasa tekanan luar biasa. Kerap DPR mempertanyakan kasus-kasus yang substantif dan membawa kasus itu ke politik. Dalam menjalankan pengawasan-pengawasan pun kadang melewati batas.

"Seperti rapat dengan mantan penyidik KPK yang sudah kembali ke Polri. Hasilnya akhirnya bocor. Dan kebocoran itu dipakai berbagai pihak untuk memperkuat posisinya," terangnya.

"DPR ini wakil rakyat, rakyat inginkan ada komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Keinginan ini yang harusnya dijawab DPR," tandasnya. [ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya