Berita

ilustrasi

Politik

Sebaiknya Pemerintah Hapus Subsidi Solar Bukan Premium

KAMIS, 06 DESEMBER 2012 | 15:10 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Untuk menekan subsidi BBM subsidi, pemerintah sebaiknya menghapus subsidi solar. Pasalnya, bensin jenis itu paling banyak diselundupkan ke industri pertambangan. Bensin jenis solar pada umumnya dominan dipergunakan untuk kendaraan angkutan umum (penumpang dan barang) dan untuk kebutuhan bahan bakar bagi nelayan.

"Menghapus subsidi solar akan lebih dimaklumi masyarakat ketimbang mempermasalahkan subsidi bbm untuk jenis premium," kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/11).

Meski begitu pemerintah harus tetap mensubsidi solar bagi kendaraan angkutan umum plat kuning dan nelayan. Dihapuskannya subsidi solar juga akan mampu mengatasi penyalahgunaan solar yang sangat mungkin dinikmati oleh industri yang pada dasarnya tidak berhak menggunakan solar.

Sofyano juga mengatakan, kendaraan angkutan barang yang selama ini masih menggunakan plat hitam agar dibuat kebijakan beralih menjadi plat kuning sehingga mereka berhak pakai solar. Tapi penghapusan subsidi solar juga harus dibicarakan pemerintah dengan pihak Organda (Organisasi Angkutan Darat) sebagai organisasi yang mewadahi pengusahaan angkutan umum.

"Selanjutnya pendistribusian solar subsidi harus dilakukan secara tertutup dengan menggunakan smart card untuk mengatur, mengontrol atau mengawasi pendistribusian bbm solar bersubsidi agar tepat sasaran," katanya.

Untuk diketahui, pada 2013 kuota solar subsidi ditetapkan sebanyak 15,11 juta kilo liter.

Sofyano menambahkan, dengan ditetapkannya solar hanya untuk kendaraan angkutan plat kuning dan bagi kebutuhan nelayan, maka kuotanya bisa dihemat sekitar 5 juta KL. Artinya pemerintah bisa menghemat subsidi sekitar Rp 20 triliun.

Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) selama periode Januari-Oktober 2012 ini, penyelewengan BBM jenis solar paling tinggi. Jumlahnya mencapai  1.282.724 liter dan solar kapal (MFO) 102.000 liter. Dengan estimasi nominal Rp 11,7 miliar. [dem]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya