Berita

Illegal Logging

Bisnis

Daerah Minta Pemerintah Pusat Aktif Berantas Illegal Logging

Dukung Tanam 1 Miliar Pohon
SELASA, 04 DESEMBER 2012 | 08:27 WIB

Program penanaman 1 miliar pohon yang dilaksanakan di se­mua daerah diyakini bakal mem­bawa kesejahteraan buat mas­yarakat setempat.

Bupati Tapanuli Tengah (Tap­teng) Sumatera Utara Raja Bo­naran Situmeang mengapre­siasi acara tanam pohon yang di­pra­karsai Gerakan Perempuan Ta­nam dan Pelihara (GPTP).

 â€œIni langkah maju kita semua untuk menghindari terjadinya kri­sis hutan karena banyak hutan yang gundul dan mengakibatkan kerusakan lingkungan,” ujar Bonaran kepada wartawan di Jakarta, Minggu (2/12).

Dalam acara puncak tanam pohon tahun ini, Ibu Negara Ani Yu­dho­yono dalam sambutannya me­nyatakan senang dan bangga atas terlaksananya tanam perdana GPTP di Kabupaten Tapteng pada 13-14 Oktober 2012.

Ani pun berpesan kepada Bupati Tapteng agar pohon yang ditanam tersebut dipelihara de­ngan baik.

“Untuk itu saya tidak hanya membaca laporan Bupati Tapa­nuli Tengah, akan tetapi juga akan melakukan pemantauan le­wat Google,” ujarnya.

Terkait itu, Bonaran mene­gas­kan akan menggerakkan program ta­nam pohon. Untuk tahun 2013, Pem­da Tapteng akan melanjutkan program tanam pohon dengan membagikan ribuan bibit pohon produktif kepada masyarakat setempat untuk ditanami, antara lain bibit manggis dan duren.

 â€œBuahnya bisa dimanfaatkan sendiri oleh warga yang me­nanam. Secara tidak langsung kita harapkan dapat  mening­katkan kesejahteraan rakyat di sana,” ujarnya.

 Menurutnya, program tanam 1 miliar pohon sangat bagus dan bermanfaat bagi masyarakat jika dikelola dengan baik. Untuk tahun depan, Pemda Tapteng menyiapkan anggaran bibit Rp 1,5 miliar.

Namun, lanjut Bonaran, agar ke­lestarian hidup bisa terjaga menyusul penanaman pohon tersebut, pemerintah pusat diminta aktif dan konsisten memberantas praktik illegal logging (pembalakan hutan) dan illegal fishing (pencurian ikan). Apalagi di Tapteng dua kejahatan itu masih marak walaupun pemda dan aparat kepolisian sudah melakukan upaya luar bisa untuk mencegah dan menindak. “Saat ini saja ada pejabat non aktif yang sedang menjalani proses hukum karena kasus dugaan illegal logging,” ujar­nya. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Wall Street Hijau Berkat Inflasi AS Melandai

Rabu, 15 Juli 2026 | 08:16

Danantara Dorong Hilirisasi Mineral untuk Wujudkan Indonesia Pemain Utama Global

Rabu, 15 Juli 2026 | 07:55

AS Serang Iran dan Tutup Akses Pelabuhan di Selat Hormuz

Rabu, 15 Juli 2026 | 07:40

Logam Mulia Melesat Didorong Melandainya Inflasi AS, Emas Tembus 4.000 Dolar AS

Rabu, 15 Juli 2026 | 07:20

Bursa Eropa Rebound, Inflasi AS Melandai Redakan Kekhawatiran Investor

Rabu, 15 Juli 2026 | 07:11

PFI Dukung Zakat Jadi Pengurang Pajak

Rabu, 15 Juli 2026 | 06:52

Kuliner Viral Hair Croissant Tak Bisa Disertifikasi Halal

Rabu, 15 Juli 2026 | 06:21

Prancis Mati Kutu

Rabu, 15 Juli 2026 | 06:05

Karyawan BUMN Bakal Diwajibkan Salurkan Zakat Lewat Baznas

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:37

TPPU Bukan soal untuk Apa Uangnya, tapi soal Asal Usulnya

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:34

Selengkapnya