Di tengah ancaman boikot dari pihak oposisi, warga Kuwait tetap kembali memberikan suara untuk kedua kalinya pada tahun ini dalam pemilu parlemen.
Pasalnya pada malam sebelum pemilihan, puluhan ribu pendemo memadati Kuwait City dan menyerukan pemboikotan menyusul perubahan sistem pemilihan yang terjadi pada bulan lalu, yaitu dekrit 19 Oktober yang dikeluarkan Emir Sheikh Sabah al Sabah, untuk mengukuhkan dominasi keluarga Sabah dalam mendominasi pemerintahan Kuwait.
Dilansir BBC (Minggu, 1/12), ketegangan antara oposisi dengan pemerintah ini sebenarnya telah berlangsung selama berbulan-bulan. Ketegangan bermula saat krisis bermula pada Juni silam, saat itu Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilihan parlemen Februari, yang dimenangkan oleh oposisi Islamis.
Parahnya lagi, MK juga mengembalikan kekuasaan kepada parlemen lama yang dikuasai oleh keluarga Sabah.
Setelah aksi protes berbulan-bulan, Emir Kuwait memerintahkan pembubaran parlemen tersebut dan mengumumkan pemilihan baru.
Tetapi dekrit Emir bulan lalu memotong jumlah pemilih yang berhak memberikan suara dari empat menjadi satu, dengan menyatakan akan menjamin perwakilan yang lebih adil di parlemen.
Perubahan ini justru dianggap sebagai pengaruh pemerintah atas hasil pemilihan nanti.
Anggota oposisi parlemen mengatakan perubahan itu melanggar konstitusi negara Teluk tersebut. Dan imbasnya mereka memutuskan untuk tidak ikut serta dalam pemilihan.
[ian]
