Presiden SBY Tanggung Jawab Jika Menteri Inti Parpol Kerja Tak Becus Tahun 2013

Tahun 2013 yang tinggal sebulan lagi menjadi tahun politik. Pasalnya, sejak bulan Januari 2013 masing-masing partai politik disibukkan penjaringan calon legislatif di internal parpol dan menyiapkan berbagai infrastruktur politik memenangkan Pemilu 2014.

Sayangnya, dalam kabinet saat ini terdapat sejumlah ketua umum  parpol yang menjadi manajer dari partai politik. Secara logika, kerja mereka sepanjang tahun 2013 bakal kendor karena konsentrasinya terbelah diberikan buat parpol dan kementriannya.

"Sarannya  sudah sejak awal kita berikan pada waktu pembentukkan kabinet dulu untuk lebih banyak mengangkat menteri dari para profesional, tapi tak pernah didengar. Sekarang, karena tidak ada mekanisme non aktif,  jika para menteri parpol itu kerjanya nggak becus, presiden  yang mesti bertanggungjawab," kata peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (30/11).

Seperti diketahui, dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II bercokol sejumlah pengurus inti parpol seperti Menko Perekonomian Hatta Rajasa (Ketum DPP PAN), Menteri Agama Surya Dharma Ali (Ketum DPP PPP), dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Ketum DPP PKB).

Secara logika berfikir, kata Siti Zuhro, tidak mungkin para menteri yang menjadi Ketua Umum Parpol akan memberi konsentrasi seratus persen buat rakyat di tahun 2013. Karena posisi sebagai manajer parpol, membuat  mereka banyak turun ke daerah membina para pengurus parpol dan konstituennya.

"Idealnya mereka itu tidak double job, karena loyalitasnya juga mendua," tandas bekas Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Anggota KPU 2012 itu.

Sekalipun begitu, Siti Zuhro melanjutkan, tidak ada mekanisme non aktif atau cuti sementara bagi para menteri yang menempati posisi ketua parpol.

"Mereka itu seperti menteri-menteri  yang lain tidak bisa cuti atau non aktif, tugas negara tidak mengenal cuti. Mereka itu bertanggungjawab pada presiden dan  presiden yang mesti mengaturnya sesuai hak prerogratifnya," terangnya.

Dijelaskannya, sejak sebelum pembentukkan kabinet, LIPI sudah memberikan saran agar pembentukkan kabinet tidak didasari harmoni politik karena akan menyulitkan.

"Kita memberikan apresiasi terhadap parpol yang tidak mendudukkan pengurus intinya di kabinet. Karena jika itu terjadi, keputusan lebih banyak diwarnai oleh transaksional politik," bebernya.

Menurut dia, yang perlu dijaga dalam masa kampanye politik nanti, para Ketua Umum dan Sekjen Parpol dipastikan tidak menggunakan berbagai fasilitas kementrian dalam kampanye agar tidak menimbulkan antipati masyarakat. [dem]