Berita

Politik

Sutan Bhatoegana Harus Minta Maaf, Gus Dur Dilengserkan Bukan karena Korupsi

SELASA, 27 NOVEMBER 2012 | 00:17 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengecam politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana. Bagi PKB, pernyataan Sutan bahwa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dilengserkan karena terlibat korupsi merupakan tuduhan tidak berdasar dan sangat melecehkan.

"Mestinya sebagai seorang politisi dan elit partai, Sutan belajar dan membuka sejarah dengan mata hati, bukan dengan mata telanjang," kata Sekjen DPP PKB, Imam Nachrawi kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (26/11).

Dia tegaskan, Gus Dur dilengserkan murni karena urusan politik, bukan karena Buloggate dan Bruneigate seperti yang dituduhkan Sutan.

"Tidak ada secuil pun terkait urusan hukum. Gus Dur dilengserkan akibat masalah hukum hanya alibi yang sampai detik ini tidak ada bukti nyatanya," ujarnya.

"Jangan lagi membagunkan macan tidur dong. Belum hilang sama sekali di ingatan warga PKB dan warga bangsa ini bahwa Gus Dur dilengserkan dengan cara konspirasi yang sangat licik oleh aktor-aktor politik ketika itu, dan mereka sekarang ini masih segar bugar," sambung dia.

Untuk itu Imam meminta Sutan menyampaikan permintaan maaf dan mengklarifikasi pernyataan yang disampaikannya saat menjadi pembicara Dialog Kenegaraan DPD RI bertema "Pembubaran BP Migas untuk Kemakmuran Rakyat?" yang digelar di lobi Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11) pekan lalu itu.

"Saya yakin Sutan Bhatugana mau minta maaf atas pernyataannya itu," demikian Imam. [dem]


Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya