Pengurus Perempuan Melapor Ke Lantai 4

Hasil verifikasi faktual di tingkat pusat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB) dianggap belum memenuhi syarat jadi peserta Pemilu 2014. Ketiga partai diberi kesempatan melengkapi persyaratan.

Dalam verifikasi faktual ting­kat pusat yang dilakukan 30 Ok­tober sampai 6 November lalu, Ko­misi Pemilihan Umum (KPU) mem­bedah kantor pusat partai yang telah dinyatakan lolos seleksi administratif.

Pengurus inti partai diminta ha­dir dalam verifikasi faktual un­tuk diperiksa data dirinya. Surat ke­terangan domisili markas partai tingkat pusat juga dicek.

Terakhir, KPU memeriksa ke­ter­wakilan perempuan 30 persen dalam struktur partai. Partai Gol­kar dan PBB belum memenuhi syarat ini. Persentase perempuan da­lam kepengurusan partai be­ringin hanya 18 persen. Semen­tara di PBB hanya 12 persen.

“Sedangkan untuk PKS, aspek ke­pengurusan perempuan men­ca­pai 61 persen. Namun kepe­ngu­rusan intinya masih kurang. Ke­tua umum dan sekjen tidak ber­ada di tempat saat diverifikasi,” kata Anggota KPU Ferry Kurnia Riz­kiyansyah.

Ketiga parpol lalu diberi ke­sem­patan untuk melengkapi per­syaratan. Sesuai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ta­hapan, Program dan Jadwal Pe­nye­lenggaraan Pemilu Ang­gota DPR, DPD dan DPRD, ada masa perbaikan selama satu minggu. Yakni dari tanggal 11 sampai 17 November 2012.

Di masa perbaikan ini, pengu­rus perempuan diminta datang ke KPU sambil membawa surat dari partai. KPU akan melakukan veri­fikasi faktual hasil perbaikan pa­da 18 sampai 24 November 2012.

Bagaimana proses perbaikan persyaratan itu? Rakyat Merdeka pun mendatangi KPU Senin kemarin (12/11). Ini merupakan hari kedua masa perbaikan.

Menginjak halaman KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Ja­karta Pusat, disambut deretan mo­bil yang memenuhi halaman parkir.

Suasana di luar kontras ketika menginjak di lobby kantor KPU. Sua­sana di sini sepi. Saat proses pendaftaran maupun proses veri­fikasi administratif lalu, ruangan ini dipenuhi orang partai yang ikut mengantar pimpinannya men­daftar maupun berkonsultasi me­ngenai proses verifikasi admi­nis­tratif.

Kursi tamu di bagian kiri ruang­an tak ada yang menghuni. Hanya satu-dua orang yang lalu-lalang. Mereka adalah staf KPU.

Dua perempuan muda asyik ngobrol di meja resepsionis yang menghadap pintu masuk. Sese­kali tertawa canda keduanya yang mengenakan seragam KPU.

“Dari pagi seperti ini (sepi). Ti­dak banyak orang datang,” kata staf resepsionis yang mengena­kan kaca mata. Ia belum melihat ada orang partai yang datang un­tuk perbaikan.

“Kalau ada tamu, prosedurnya lapor dulu ke kami. Mereka nanti se­­butkan keperluannya dan mengi­si buku tamu. Tapi sampai se­ka­rang belum ada yang da­tang,” jelas perempuan tadi sam­bil menunjukkan buku tamu.

Mengamati daftar tamu di buku itu, tak ada orang partai yang da­tang ke sini. Mereka yang da­tang kemarin untuk keperluan admi­nistrasi dan surat-surat.

Anggota KPU Juri Ardiantoro mengatakan sejak dibuka masa perbaikan 11 November, belum ada partai yang datang. Ia men­duga partai masih sibuk meleng­kapi persyaratan.

“Kami masih menunggu hing­ga tanggal 17 November nanti. Karena ada waktu 1 minggu yang disediakan KPU bagi parpol untuk melakukan perbaikan. Itu sesuai aturan yang berlaku,” kata bekas ketua KPU DKI Jakarta ini.

Untuk Partai Golkar dan PBB yang belum memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam kepe­ngu­rusannya, dipersilakan datang ke KPU untuk memenuhi persya­ratan.

Pengurus perempuan mengha­dap Biro Hukum di lantai empat dengan membawa surat keterang­an yang menunjukkan mereka kader dan pengurus partai.

Begitu juga untuk PKS. Pe­ngurus inti yang tidak hadir saat verifikasi faktual diminta untuk datang ke KPU.

Kata Juri, ini yang dilakukan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Ketika KPU memverifikasi par­tai berlambang Kabah itu, Suryadharma yang menjabat Men­teri Agama sedang berada di Arab Saudi. Ia menjadi Amirul Hajj pada musim haji 2012.

Padahal, dalam verifikasi fak­tual KPU perlu memeriksa pe­ngurus inti PPP. Akhirnya di mar­kas PPP di Jalan Diponegoro, Men­teng, Jakarta Pusat, KPU hanya memeriksa sekretaris dan ben­dahara saja. “Tapi ketika su­dah tiba di tanah air, Pak Surya lang­sung datang ke KPU,” tuturnya.

Saat pengumuman hasil verifi­kasi faktual Jumat lalu, PPP ter­ma­suk 13 partai yang memenuhi sya­rat.

Golkar: Ini Cuma Salah Diabsen Saja

Tak Penuhi Kuota Perempuan

Partai Golkar mengklaim telah memenuhi syarat keter­wa­kilan pe­rempuan 30 persen di ke­pe­ngurusannya. Partai be­ri­ngin ini siap diverifikasi ulang.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin me­ne­­gas­kan pihaknya tak panik ketika KPU mengumumkan Gol­kar ter­masuk partai yang be­lum me­me­nuhi syarat.

Hasil verifikasi faktual, keter­wa­kilan perempuan di kepe­ngu­rusan Golkar hanya 18 persen. Menurut Nurul, kuota keter­wa­kilan perempuan 30 persen su­dah terpenuhi.

“Nyantai aja, kami tahu kok tahapannya, jadi tidak panik. Minggu ini kami akan hadir ke KPU untuk buat perbaikan veri­fikasi faktual,” tegasnya.

Nurul yang duduk di DPR ini men­jelaskan, ada kendala teknis yang dihadapi partainya saat KPU datang untuk verifikasi faktual. Pihaknya kesulitan mengum­pulkan kader perem­puan karena mereka sedangkan me­lakukan kegiatan.

“Kami memenuhi (30 per­sen). Cuma miss di absen waktu verifikasi. Pengurus perempuan ada yang naik haji, keluar kota, keluar negeri, dan nanti akan da­tang ke KPU pada masa per­baikan verifikasi faktual,” kata Nurul berjanji.

Siapa saja pengurus perem­puan yang absent? Bekas artis film itu tidak hafal satu persatu orangnya. Dia memastikan ke­tidakhadiran itu bukan ke­sengajaan. Tapi memang karena ada kegiatan.

“Paling yang saya ingat Tetty Kadi dan Linda Poer­n­omo,” jelasnya.

Tetty Kady, penyanyi lawas kini anggota DPR. Dia duduk di Komisi IV. Saat dihubungi, telepon genggam pelantun tem­bang Sepanjang Jalan Ke­nang­an ini tidak aktif.

Ada Pengurus Yang Sudah Pindah Partai

PBB Masih Pakai SK Lama

Janji sama disampaikan Wakil Ketua Umum PBB Sahar L Hasan. Dalam dua sampai tiga ke depan, pihaknya akan meng­ha­dirkan pengurus dari kaum Hawa untuk memenuhi persya­rat­an kuota 30 perempuan.

“Kita sedang panggil kembali kader-kader kami yang kemarin sempat tidak hadir. Kami juga periksa kembali berkas-berkas yang kami punya,” katanya.

Hasil verifikasi faktual, ke­ter­wakilan perempuan di ke­pe­ngu­rusan Dewan Pimpinan Pu­sat (DPP) PBB hanya 12 persen.

Sahar menjelaskan, partainya dianggap belum memenuhi sya­rat kuota perempuan karena masih memakai surat keputusan (SK) pengangkatan pengurus yang lama. Padahal, ada bebe­ra­pa nama di SK itu yang sudah tidak menjabat lagi maupun pindah partai.

“Makanya SK itu akan kami ganti dan perbaharui. Kader yang sudah keluar dan masih ada di SK akan kami ganti de­ngan pengurus yang baru,” jelas­nya.

“Kami partai yang taat atur­an. Soal kuota perempuan, kami sudah penuhi dari pengurus pusat hingga daerah. Di pusat se­be­nar­nya kuota perempuan men­capai 40 persen,” klaim Sahar. [Harian Rakyat Merdeka]