Idris Laena Ada Wismanya, Sumaryoto Absen Di Rumah

.Dua nama ini, Idris Laena dan Sumaryoto, belakangan jadi populer. Dulunya, orang tidak terlalu kenal dua anggota DPR ini. Nama Idris Laena ternyata diabadikan di sebuah gedung tujuh lantai di Jalan KH Abdullah Syafi’i Nomor 7 Lapangan. Ros, Tebet, Jakarta Selatan.

Sedangkan Sumaryoto, kiprahnya tidak terlalu mencolok di publik. Politisi PDIP itu, punya rumah dua lantai di kawasan Kramat, Jakarta Pusat.

Baik Idris maupun Sumaryoto, kini tak ada di Jakarta. Sedang masa reses di DPR, kemungkinan mereka berada di dapilnya ma­sing-masing.

Idris Laena dan Sumaryoto namanya jadi pembicaraan he­boh, pasca kedatangan Menteri BUMN ke Badan Kehormatan DPR Senin lalu. Sejumlah media online, seperti Detikcom, dan je­ja­ring sosial lain yakin, nama ke­duanya ada di tangan Badan Ke­hormatan DPR, dan dikaitkan de­ngan isu pemerasan BUMN.

Menteri Dahlan Iskan dan B­a­dan Kehormatan DPR se­be­nar­nya belum pernah mengungkap dengan terbuka, siapa nama yang ter­sangkut dengan isu pemerasan BUMN. Anggota BK DPR Us­man Jafar hanya menyebut ini­sial, yaitu S dan IL. Usman tidak pernah menyebut nama lengkap dan fraksinya.

Namun, Sumaryoto dan Idris Laena bereaksi. Sumaryoto rupa­nya merasa S, yang disebut itu. Juga Idris Laena, dia berniat mem­buat klarifikasi, karena merasa disangkutkan dengan inisial IL.

Siapa Idris Laena? Politisi Golkar itu ternyata punya gedung tujuh lantai. Namanya Wisma Laena, yang di dominasi warna biru dan perak. “Gedung ini milik Pak Idris Laena,” kata Andre, petugas keamanan gedung ini, kepada Rakyat Merdeka.

Dia jarang berkantor di Wisma Laena. Padahal, ruangannya ada di lantai empat. Menurut petugas di situ, Idris lebih banyak ber­ak­ti­fitas di Senayan. Idris sempat da­tang ke wisma tersebut, saat me­nyampaikan rencananya ke­pada pers untuk maju ke pe­nc­a­lonan gubernur Riau, Juni lalu.

Tin Karningsih, marketing Wisma Laena Building Mana­ge­ment, mengatakan, gedung terse­but  memiliki tiga bagian. Ge­dung utama tujuh lantai. Se­dang­kan dua gedung di sayap kiri dan kanan berlantai lima. “Ada 40-an perusahaan yang menyewa di sini,” ungkapnya.

Pengamatan Rakyat Merdeka, di bagian depan gedung yang berlantai tujuh terdapat papan nama bertuliskan “Laena Valas”. Dari namanya sudah bisa dike­tahui, perusahaan ini bergerak di bidang pertukaran mata uang.

Di depan pintu masuk berjaga-jaga dua petugas keamanan ber­tubuh kekar yang mengenakan pa­kaian safari warna hitam. Rakyat Merdeka tidak diper­ke­nan­kan masuk. “Kalau mau ma­suk harus ada izin dari Bapak,” kata petugas keamanan yang ber­badan gelap.

Di DPR, Idris Laena menem­pati ruang kerja nomor 1117 di la­ntai 11 gedung Nusantara I. Le­taknya di pojok sebelah kiri. Pin­tunya rapat. Di pintu itu ditempel nomor ruangan 1117. Di ba­wah­nya dicantumkan tulisan “Ir HM Idris Laena” dari pelat kuningan dengan alas kayu.

Lampu ruangan itu tampak me­nyala. “Hari ini stafnya tidak ma­suk kantor. Senin kemarin me­reka kerja,” kata Ida­wati, ang­go­ta Pengamanan Da­lam (Pam­dal) yang berjaga di lantai ini ketika ditemui Selasa lalu.

Perempuan berambut sepun­dak ini mengatakan, Idris Laena juga tidak terlihat masuk ker­ja sejak awal pekan ini.

“Ka­rena saat ini DPR sedang reses. Biasanya kalau reses, ang­gota DPR ke daerah,” katanya. DPR reses dari 23 Oktober sam­pai 18 November.

Idris menolak berkomentar ba­nyak mengenai tuduhan yang ber­seliweran kepadanya. “Kepada teman-teman wartawan, saya se­dang menyiapkan diri untuk memberikan klarifikasi, tapi saya khawatir tidak mendapatkan pem­beritaan yang berimbang,” katanya dalam pernyataan yang dikirim ke wartawan.

“Saya khawatir jika tergesa-gesa, nanti tidak mendapatkan pemberitaan yang berimbang,” katanya.

Idris berjanji akan buka mulut jika sudah siap. “Kalau saya su­dah siap, saya akan meng­hu­bu­ngi. Terimakasih,” katanya.

Bagaimana dengan Sumaryoto. Saat ini, politisi PDIP itu duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan. Pene­lu­suran Rakyat Merdeka, Sumar­yoto memiliki rumah di Jalan Kramat II Nomor 31, Kramat, Ja­karta Pusat. Rumahnya berlantai dua. Dengan model atap joglo. Pagar rumah setinggi dua meter terbuat dari kayu, tertutup rapat. Dari sela-sela pagar terlihat di belakang pintu pagar terdapat carport. Namun tidak ada mobil yang parkir di situ.

Di teras rumahnya, ada meja dan kursi kayu. Untuk memas­tikan siapa pemilik rumah itu, Rakyat Merdeka mengetuk pagar ru­mah. Tak lama kemudian keluar seorang perempuan. Ia mengaku bernama Rianti, pem­bantu rumah di sini. Rianti mem­benarkan rumah itu milik Su­maryoto. “Bapak sedang keluar rumah. Mungkin malam nanti baru balik,” katanya.

Perempuan muda ini hanya tahu majikannya pergi setiap hari, ngantor di Senayan. Toni,  salah seorang tetangga mengatakan, Sumaryoto jarang terlihat di ru­mahnya. “Namun dia (Su­mar­yoto) ramah dan sering me­nyapa bila bertemu dengan tetangga,” katanya.

Tak ada di rumah, Rakyat Merdeka pun ke DPR. Ruang kerja Sumaryoto berada di lantai tujuh gedung Nusantara I. Letaknya di pojok kanan lorong.

Pintu ruang kerjanya terkunci rapat. Di pintu itu terdapat nomor ruangan: 0718. Di pintu itu dipa­sang stiker pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. Juga stiker dilarang merokok.

Papan nama bertuliskan “Drs H Sumaryoto” dipasang di sam­ping kiri pintu masuk. Walaupun pintunya terkunci, lampu ruangan tampak menyala. “Stafnya hari ini nggak masuk,” kata seorang perempuan staf anggota DPR Alexander Litaay yang menem­pati ruang kerja di lorong itu.

Wanita bertubuh tambun itu mengatakan, Sumaryoto tak ada di ruangannya. Saat ini seluruh anggota DPR sedang reses, se­hingga turun ke daerah pemilihan masing-masing.

Begitu namanya disangkutkan dengan inisial S, Sumaryoto me­nunjuk Warsito Sanyoto sebagai kuasa hukumnya. Warsito me­ngatakan, kliennya tidak pernah meminta sesuatu kepada BUMN. “Tidak benar ada menjanjikan sesuatu kepada klien saya,” katanya.

Warsito meminta pihak yang me­nuduh kliennya untuk mem­buk­tikan tudingan. “Silakan ke­pada pihak yang menuduh untuk membuktikan. Dan kami sam­pai­kan bahwa Sumaryoto bersedia untuk diperiksa BK maupun BPK,” katanya.

Menurut Warsito, kliennya se­ba­gai anggota angggota DPR me­miliki hak untuk bersikap kritis kepada pemerintah atau mitra ker­ja. Sumaryoto saat ini adalah anggota Panja Komisi XI DPR.

Warsito menjelaskan, Su­mar­yoto menjadi anggota Komisi XI pada tahun ini. Sumaryoto me­mang dikenal vokal, agar BUMN tak terus merugi.

Sumaryoto menyatakan siap diperiksa Badan Kehormatan DPR. Bahkan KPK. “Kapanpun diminta,” janjinya. Dan jika, tu­duhan itu tidak terbukti, dia akan menggugat balik.

“Kalau di BK tidak terbukti, kami akan melaku­kan ke proses hukum,” katanya.

Terserah BK, Mau Sebut Atau Tidak

Saat datang ke Badan Kehor­ma­tan (BK) DPR Senin lalu, Menteri BUMN Dahlan Iskan memberikan nama anggota De­wan yang diduga memeras per­u­sa­haan pelat merah.

Dalam per­temuan tertutup de­ngan anggota BK, Dahlan blak-blakan me­nye­but nama-nama pemalak BUMN.

“Tidak pake inisial, nama leng­kap dan modusnya kita serahkan. Waktu laporan kemarin (Senin) kami kasih tidak pake inisial kok,” kata Dahlan.

Tapi, soal penyebutan nama lengkap, Dahlan menye­rahkan­nya kepada BK, apakah diungkap atau tidak.

Setelah pertemuan dengan BK, Anggota BK Usman Ja’far mem­perjelas dengan inisial. Kepada pers, dia menyebut, dua nama itu inisialnya, IL dan S.

Kemarin, Dahlan mengirim surat ke pimpinan BK DPR. Surat itu berisi nama-nama anggota DPR lainnya yang diduga juga me­meras BUMN. Dahlan me­nyerahkan kepada BK apakah na­ma-nama yang telah diserah­kannya itu akan diungkap ke publik atau tidak.

Posko Pendukungnya Di Pekanbaru Tutup

Idris Mau Ikut Pilgub Riau

Idris Laena rupanya cukup sibuk mempersiapkan diri ikut pemilihan gubernur di Riau. Baliho-baliho gambar dirinya dipasang di berbagai titik di kota Pekanbaru, ibu kota pro­vinsi Riau.

Seperti terlihat di Jalan Su­dirman. Di baliho foto Idris ter­pampang dengan pose me­nge­nakan peci disertai tulisan “Ang­gota DPR RI Menuju Riau 1”.

Baliho serupa juga terpasang di Bengkalis, Pelalawan, dan tempat kelahiran Idris di Tem­bilahan, Indragiri Hilir, Riau.

Baliho-baliho tersebut seolah menunjukkan keseriusan Idris untuk menjadi calon gubernur di pilgub yang digelar Juni tahun depan.

Selain memasang baliho, pen­­dukung Idris juga mendi­ri­kan posko tak jauh dari Kon­sulat Jen­deral Malaysia. Nama Idris dinilai tak terlalu populer di Riau. Meski lahir di Bumi Lan­cang Kuning, ia jarang be­r­se­n­tuhan langsung dengan ma­sya­rakat setempat. Aktivitas po­li­tik­nya lebih sering di Ja­karta.

BK: Partai Nggak Usah Melindungi

Bila Terbukti Peras BUMN

Ketua BK DPR M Prakosa me­ngatakan pihaknya akan me­ngungkap seluruh nama ang­gota DPR yang diduga me­me­ras BUMN.

“Ini dalam sejarah, baru per­tama kali menteri me­nyam­pai­kan nama yang menyebutkan adanya persekongkolan oknum anggota DPR dengan sejumlah BUMN,” katanya.

Untuk itu, Prakosa menga­ta­kan BK akan menanyakan nama tersebut. Termasuk me­minta dokumen pendukung un­tuk memperkuat bukti.

“Kita gunakan sebagai ba­gian dari penyelidikan BK da­lam menelusuri lebih lengkap,” katanya.

Bila tuduhan dan doku­men­nya lengkap, BK DPR akan melaporkan anggota DPR ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

“Ada pelanggaran etika kita akan berikan sanksi. Tentu ta­hap selanjutnya akan disam­pai­kan ke penegak hukum,” katanya.

Menurut bekas Menteri Ke­hu­tanan itu, apabila ada pe­langgaran etika, BK DPR akan memberikan sanksi tegas. Prakoso menyarankan parpol tidak melindungi anggotanya yang terbukti melanggar.

“Ini momentum Dewan un­tuk membersihkan. Dan mem­buktikan anggota dewan itu kredibel. Jadi tak ada usaha-usaha untuk melindungi ang­gota Dewan,” katanya.

 Anggota BK Usman Jafar mengatakan, pihaknya akan memanggil nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN setelah reses. Masa reses ber­akhir 18 November mendatang.

Sebelum memanggil anggota Dewan yang dimaksud, BK lebih dulu meminta kesaksian tiga direksi BUMN yang dise­butkan diperas.

“Kita ke BUMN dulu. Saksi-saksi dulu, setelah itu baru kita panggil yang bersangkutan,” katanya.

Menurut Usman, kalau dilihat dari ceritanya, pemerasan itu baru percobaan dan tidak berha­sil. Intinya, tiga perusahaan itu memohonkan penambahan mo­dal dari pemerintah. Kalau ber­hasil ada fee,” katanya.

BK, kata Usman, tak akan men­tah-mentah menelan infor­masi dari Dahlan. Mungkin saja ada salah pengertian atau mung­kin juga benar ada permintaan jatah kepada BUMN. Karena itu, BK DPR akan mem­pro­ses­nya. Soal pemecatan anggota, BK menyerahkan kepada fraksi. “Partai yang ambil keputusan,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]