Berita

ist

Setelah BP Ditendang, Lalu Apa?

SELASA, 06 NOVEMBER 2012 | 21:05 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Bangsa Indonesia tidak perlu menghamba pada asing. Republik ini pasti mampu mengelola Blok Tangguh meski menemui kendala dalam permodalan maupun teknologi.

"Bangsa Indonesia memiliki teknokrat dan insinyur yang pintar-pintar sehingga tidak akan kehabisan akal. Hanya teknokrat yang bermental inlander yang selalu menganggap bangsa kita tak memiliki kemampuan dan nyaman dengan dominasi BP (British Petroleum)," ujar Ketua Umum  Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Lamen Hendra Saputra, dalam pernyataan resmi, Selasa (6/11).

Namun, LMND juga yakin bahwa para pekerja pribumi di BP Indonesia tidak semuanya bermental inlander, sehingga jika kelak BP berhasil "diusir" dari Indonesia dan akhirnya para pekerja tersebut dirumahkan, Pertamina dengan tangan terbuka harus menampung dan mempekerjakan mereka. Untuk itu, LMND pun berharap ada solidaritas dari para pimpinan serikat pekerja yang progresif di seluruh Indonesia.


Lamen menerangkan, sebagai contoh solusi, Pertamina atas nama bangsa Indonesia bisa meminta bantuan untuk mengatasi semua kendala modal dan teknologi dalam pengelolaan Blok Tangguh tersebut kepada negeri-negeri yang rela bekerjasama dengan posisi lebih setara dan berkeadilan, misalnya Venezuela dan Bolivia di Amerika Latin, ataupun juga Rusia dan Norwegia di Eropa Utara yang memiliki teknologi terdepan dalam pengeboran di laut dalam.

LMND menyerukan agar pemerintah dan rakyat Indonesia tidak gentar jika kelak perusahaan tambang asal Inggris itu mempermasalahkan secara hukum bila ada tindakan politis berbasis Pasal 33 UUD 1945 (nasionalisasi atau terminasi kontrak kerjasama sepihak).

"Kita akan katakan: 'jangankan ke Arbritase Internasional di Den Haag, ke neraka pun akan kami layani setiap gugatan hukum kalian, jika itu semua untuk rakyat Indonesia'. Kami yakin Indonesia masih memiliki ahli-ahli hukum yang pintar dan juga nasionalis," tutupnya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya