Berita

Ratu Inggris-Presiden RI/ist

Mahasiswa: Presiden SBY Lebih Mirip Londo Ireng Daripada Bapak Demokrasi

SELASA, 06 NOVEMBER 2012 | 20:39 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Bagi pemuda yang paham sejarah dunia, penghargaan dari sebuah negara imperialis kuno semacam Kerajaan Inggris, yang pernah mengeksploitasi negeri-negeri "selatan" di abad 19 hingga pertengahan abad 20, adalah penghinaan besar.

Demikian penegasan Ketua Umum  Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Lamen Hendra Saputra, yang menyebut penghargaan dari Ratu Inggris kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai penghinaan besar bagi rakyat Indonesia.

"Melihat kelakuan SBY, kami seperti de javu melihat adegan di masa lalu. Di awal abad 19 diceritakan raja Jawa berkapitulasi di bawah kaki Kerajaan Inggris dengan Gubernur Jenderal Sir Stanford Raffles sebagai perwakilannya di Indonesia," ujar Lamen dalam pernyataan resmi LMND, Selasa (6/11).


Kini, sosok Raffles di abad 19 digantikan oleh konglomerat yang juga bangsawan Inggris bernama Sir Henry Keswick, yang faktanya adalah orang terkaya di Indonesia karena berhasil membukukan pendapatan senilai US$ 15,8 miliar atau setara Rp 157,7 triliun di tahun 2012 melalui perusahaan Astra Internasional/Jardine miliknya.

"Jujur kami merasa malu memiliki Presiden yang lebih mirip dengan londo ireng daripada seorang Bapak Demokrasi, seperti yang belum lama ini dianugerahkan KNPI kepada SBY," tegasnya.

LMND menilai, SBY tidak layak dikatakan demokratis karena penyerahan ladang gas Tangguh ke Inggris adalah kebijakan yang terang-terangan melanggar pasal konstitusi tentang demokrasi ekonomi (Pasal 33 UUD 1945).

Seperti Blok Mahakam yang tidak boleh diserahkan ke Total Perancis, lanjut Lamen, ladang gas Blok Tangguh juga tidak boleh diserahkan ke British Petroleum Inggris dan AS. Apalagi, Blok Tangguh yang terletak di Papua yang mengandung cadangan gas 14,4 triliun kaki kubik (terbesar di Indonesia) adalah salah satu blok terkaya di dunia. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya