Berita

Ratu Inggris-Presiden RI/ist

Mahasiswa: Presiden SBY Lebih Mirip Londo Ireng Daripada Bapak Demokrasi

SELASA, 06 NOVEMBER 2012 | 20:39 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Bagi pemuda yang paham sejarah dunia, penghargaan dari sebuah negara imperialis kuno semacam Kerajaan Inggris, yang pernah mengeksploitasi negeri-negeri "selatan" di abad 19 hingga pertengahan abad 20, adalah penghinaan besar.

Demikian penegasan Ketua Umum  Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Lamen Hendra Saputra, yang menyebut penghargaan dari Ratu Inggris kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai penghinaan besar bagi rakyat Indonesia.

"Melihat kelakuan SBY, kami seperti de javu melihat adegan di masa lalu. Di awal abad 19 diceritakan raja Jawa berkapitulasi di bawah kaki Kerajaan Inggris dengan Gubernur Jenderal Sir Stanford Raffles sebagai perwakilannya di Indonesia," ujar Lamen dalam pernyataan resmi LMND, Selasa (6/11).


Kini, sosok Raffles di abad 19 digantikan oleh konglomerat yang juga bangsawan Inggris bernama Sir Henry Keswick, yang faktanya adalah orang terkaya di Indonesia karena berhasil membukukan pendapatan senilai US$ 15,8 miliar atau setara Rp 157,7 triliun di tahun 2012 melalui perusahaan Astra Internasional/Jardine miliknya.

"Jujur kami merasa malu memiliki Presiden yang lebih mirip dengan londo ireng daripada seorang Bapak Demokrasi, seperti yang belum lama ini dianugerahkan KNPI kepada SBY," tegasnya.

LMND menilai, SBY tidak layak dikatakan demokratis karena penyerahan ladang gas Tangguh ke Inggris adalah kebijakan yang terang-terangan melanggar pasal konstitusi tentang demokrasi ekonomi (Pasal 33 UUD 1945).

Seperti Blok Mahakam yang tidak boleh diserahkan ke Total Perancis, lanjut Lamen, ladang gas Blok Tangguh juga tidak boleh diserahkan ke British Petroleum Inggris dan AS. Apalagi, Blok Tangguh yang terletak di Papua yang mengandung cadangan gas 14,4 triliun kaki kubik (terbesar di Indonesia) adalah salah satu blok terkaya di dunia. [ald]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Jadi Menperin, Sarmuji Tegaskan akan Lanjutkan Rintisan Agus Gumiwang

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:23

Mengenang Warisan Luhur Pesona Batik Tulungagung di Hari Batik Nasional

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:16

Ketua KPK Ucapkan Selamat kepada Kapolri Jenderal Suyudi, Dorong Sinergi Pemberantasan Korupsi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:10

MUI: Jangan Sampai Konser “Till The Whole World Knows” Jadi Sarana Propaganda Zionisme

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:10

BEI Awasi Pergerakan Tiga Saham yang Masuk Radar UMA

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:49

KPK Ungkap Besaran Uang Silmy Karim ke Dosen UB Saat Bimbingan Doktoral

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:25

Garuda Tantang Gajah Perang di Final FIFA ASEAN Cup 2026

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:25

Emas Antam Mulai Turun Hari Ini, Intip Daftar Lengkapnya

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:14

Dua Tahun Danantara, Efisiensi BUMN Digenjot untuk Kejar Pertumbuhan

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:02

Harga Minyak Naik Lagi ke Level 102 Dolar AS

Jumat, 02 Oktober 2026 | 10:59

Selengkapnya