Anggota KPU Diajak Naik Turun Kantor

.KPU Memulai verifikasi partai politik, sejak tiga hari yang lalu. Sejumlah partai yang telah menjalani proses ini antara lain, PAN, PKS, Demokrat, Golkar dan Hanura.

Kemarin giliran Partai Na­sio­nal Demokrat. Rakyat Merdeka mengintip verifikasi partai ter­sebut. Kemunculan Nasdem mengundang perhatian dan sejumlah survei menyebut, partai ini posisinya cukup menyodok.

Tanpa didampingi anggota KPU lainnya, Arief menuju ruang rapat di lantai satu. Dia ditunggu puluhan pengurus DPP Partai Nasdem yang menge­na­kan pa­kaian serba biru.

Jajaran pengurus mulai dari Ke­tua Umum DPP Partai Nas­dem, Patrice Rio Capela dan Sek­retaris Jenderal Ahmad Rofiq menebar senyum di atas pang­gung.

Patrice membuka proses veri­fi­kasi faktual, lalu menyerahkan kesempatan tersebut ke Anggota KPU Arief Budiman. Pria yang me­ngenakan batik ini men­je­las­kan kedatanganya ke kantor Nas­dem untuk melakukan verifikasi faktual.

KPU akan mengecek tiga poin yaitu ke­pengurusan di tingkat DPP, do­misili kantor dan keter­wa­kilan pe­rempuan. Dalam pro­ses veri­fi­kasi tingkat pengurus di DPP, harus dihadiri seluruh ja­jaran pengurus DPP. Jika tidak dapat hadir harus dibuktikan ketidak­ha­dirannya.

Ia lantas mengecek kehadian Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Ia juga memeriksa kartu tanda anggota (KTA). “Semua terlihat hadir, jadi semua pengurus sudah lengkap dibuktikan dengan KTA juga,”  katanya.

Tahap selanjutnya, keter­wa­kilan perempuan 30 persen di ting­kat DPP. Arief lantas me­mang­gil satu persatu pengurus DPP Partai Nasdem dari kalangan pe­rem­puan. Tercatat delapan pe­rempuan hadir verifikasi ini. “Ini sudah me­me­nuhi keterwakilan 30 persen dari 35 pengurus tingkat pusat,” kata­nya.

Pengecekan terakhir yaitu do­misili kantor DPP. Ia  mem­per­jelas ke­pemilikan kantor DPP, apa­kah milik partai atau sewa. “Jika sewa atau kontrak, berapa lama sis­temnya,” katanya.

Pasalnya, sesuai dengan un­dang-undang, domisili kantor ha­rus tetap hingga tahapan akhir pe­milu bulan Oktober 2014.  “Saya lilhat sudah memenuhi syarat,” katanya.

Tak puas dengan persyaratan administrasi, Arief lantas melihat kesiapan ruang­an lain di kantor se­tinggi lima lantai tersebut. Pe­nge­cekan pertama dila­ku­kan di lan­tai tiga, tempat 35 pengurus DPP berkantor. Ruangan pegurus partai Nasdem disekat-sekat 3x3 meter.

Pemeriksaan selanjutnya di lan­tai empat, tempat control mul­timedia. Ruangan seluas 10x10 meter ini dipasang 50 LCD TV se­lebar 21 inci, lengkap dengan pe­rangkatnya. Tak lupa meja ra­pat berbentuk oval juga tersedia di­tengah-tengah ruangan.

“Ruang­an ini un­tuk tabulasi suara Pe­milu 2014,” kata Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Pat­rice Rio Capella.

Pemeriksaan terakhir di lantai dua tempat ber­kan­tornya bebe­ra­pa pengurus de­par­teman. Di te­ngah-tengah ruangan beru­kuran 20x15 ini diberi sekat-se­kat kecil de­ngan dinding se­tinggi 160 me­ter.

Di bagian kiri, terdapat ruang rapat yang cukup besar, lengkap dengan meja dan kursi yang cukup nyaman.

Setelah melakukan ve­rifikasi faktual selama satu jam, Arief Budiman mengatakan, Par­tai Nas­dem dinyatakan meme­nuhi persyaratan verifikasi faktual. “Partai Nasdem sudah memenuhi persyaratan,” katanya.

Arief menambahkan dalam hal kepengurusan, Partai Nasdem sudah memenuhi persyaratan. Pun dengan domisili kantor yang di­gunakan hingga 2016 men­da­tang, juga telah memenuhi per­sya­ratan.

Untuk keterwakilan perem­pu­an dalam kepengurusan DPP Partai Nasdem, juga di atas 30 per­sen yaitu 32 persen. Hal ini di­buktikan dengan jumlah pe­ngu­rus perempuan sebanyak dela­pan orang dari 35 pengurus DPP.

“Tinggal menunggu verifikasi faktual di DPW dan kabupaten/kota. Kalau lolos juga, maka akan ja­di peserta Pemilu 2014,” ka­tanya.

Patrice Rio Capella menga­ta­kan, informasi yang didapat­kan­nya seluruh wilayah di Indonesia su­dah memenuhi persyaratan verifikasi faktual.

Karena yakin lolos verifikai, dia menyatakan, Partai NasDem terbuka bagi para tokoh yang ingin bergabung.

“Sampai saat ini Alhamdulilah kita sudah menyelesaikan semua­nya. Kalau ada parpol lain yang kesulitan, Partai Nasdem mem­berikan peluang untuk berga­bung,” katanya.

Soal keterwakilan perempuan, dia menyatakan, Partai Nasdem memberikan perhatian istimewa.  Kehadiran kaum perempuan ba­kal memberikan warna tersendiri dalam dunia perpolitikan.

Karena itu pula, Partai Nasdem memiliki persyaratan yang me­madai untuk keterwakilan perem­puan dalam kepengurusan.

“Dalam politik diperlukan pe­rempuan untuk mengubah  warna partai. Kami siap membuka diri ke­pada tokoh partai manapun yang ingin bergabung,” katanya.

PPP & Hanura Kesulitan Penuhi Wakil Perempuan

Proses verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pe­mi­lihan Umum (KPU) terutama menyangkut keterwakilan pe­rem­puan sebanyak 30 persen di pengurus pusat, cukup me­nyulitkan semua partai po­litik (parpol).

Anggota KPU, Sigit Pa­mung­­kas mencontohkan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Dari 17 daftar kepe­ngu­rusan perempuan yang dise­rah­kan ke KPU, ada tiga nama yang be­lum bisa hadir mem­buk­­tikan keanggotaannya da­lam kepengurusan,” katanya.

Selain itu, aspek kepe­ngu­rus­an inti yang harus dipenuhi PPP juga belum lengkap. Harusnya, PPP bisa menunjukkan bukti ke­pengurusan inti yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Ben­dahara partai.

Ketua Umum DPP PPP, Sur­yadharma Ali tidak bisa ha­dir pada verifikasi faktual ter­sebut, masih di Makkah melak­sa­na­kan ibadah haji. Sedangkan sya­rat kepemilikan sekretariat DPP PPP bisa dipenuhi partai berlambang kabah itu.

Selain PPP, kata Sigit, Partai Hanura juga belum memenuhi 30 persen keterwakilan perem­pu­an dalam kepengurusannya. Karena ada enam perempuan yang tidak hadir saat verifikasi faktual.

Partai Hanura menyatakan me­miliki 33 persen keter­wa­kil­an perempuan dalam kepe­ngu­rus­an. Artinya Partai Hanura memiliki 27 perempuan dari total kepe­ngurusan. “Yang hadir baru 21 orang, 6 lagi izin,” katanya.

Tim verifikasi KPU meminta ke­pada enam pe­rempuan pe­ngu­rus Partai Ha­nu­ra segera me­la­por ke Kantor KPU dalam wak­tu dekat ini.

“Yang enam orang, KTA dan KTP-nya ada dan dise­rah­kan ke kami, tapi orangnya ti­dak hadir. Jadi kami minta segera menghadap ke KPU ha­ri ini atau besok,” ka­tanya.

KPU memberikan ke­sem­patan bagi parpol manapun yang belum bisa melengkapi da­ta fak­tual dengan data ad­mi­nistrasi.

“Kami beri waktu se­ming­gu untuk meleng­kapi. Jika masih ada yang perlu di­perbaiki, maka KPU akan me­lakukan verifikasi fak­tual tahap ke­dua ke parpol yang be­lum bisa melengkapi. Jika tidak ada, maka verifikasi faktual cukup sekali,” ujar Sigit.

KPU belum bisa me­nyim­pulkan hasil verifikasi faktual parpol hari ini, apakah di­nya­takan lolos atau tidak.

“Belum ada keputusan. Kami tunggu, karena tidak mau me­nyimpulkan sampai batas waktu yang ditentukan,” katanya.

Anggota KPU, Arief Bu­diman menilai Partai Demokrat juga belum dinyatakan me­me­nuhi per­syaratan pada tahapan veri­fikasi faktual.

“Partai Demokrat belum di­nyatakan me­me­nuhi syarat, karena keterwakilan perempuan kurang dari 30 per­sen,” katanya.

Arief mengatakan, dari 190 pengurus DPP Par­tai Demokrat ada 74 pe­rempuannya atau se­kitar 39 per­sen. “Hanya 39 pe­ngurus perempuan yang hadir,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar DPP Demokrat segera melengkapi per­syaratan keterwakilan pe­rem­­puan hingga Selasa (6/11). Sedangkan untuk kepengurusan dan domisili kantor DPP De­mokrat sudah dinyatakan me­me­nuhi persyaratan.

“Kalau tidak dilengkapi sam­pai besok (6/11), maka akan dicoret,” tegasnya.

Sekjen DPP PPP, Rommahur­muziy menyatakan, kekurangan pe­menuhan syarat verifikasi fak­tual akan segera dilengkapi. “Pak Ketum sudah sam­paikan, besok Selasa (6/11) beliau dari Bandara Soekarno Hatta lang­sung menuju kantor KPU,” ka­tanya. [Harian Rakyat Merdeka]