Berita

ilustrasi

Politik

KAMERAD Akan Kepung Kantor Parpol, Minta Tolak RUU Kamnas

SELASA, 23 OKTOBER 2012 | 19:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD) akan melakukan pengepungan terhadap kantor Dewan Perwakilan Pusat (DPP) partai-partai politik. Hal ini terkait dengan adanya dugaan parpol seperti Partai Golkar, Demokrat, Hanura dan Gerindra mendukung Rancangan Undang-Undang Kemanan Nasional (RUU Kamnas).

Koordiantor Presedium KAMERAD, Haris Pertama mencurigai partai-partai tersebut akan menggolkan RUU tersebut menjadi UU melalui kadernya di DPR RI.

"Arahannya sudah jelas bahwa parpol itu akan menggolkan RUU Kamnas. Kami akan kepung kantor DPP agar mengintruksikan kepada fraksinya untuk menolak RUU Kamnas," kata Haris kepada wartawan, Selasa (23/10).

Haris menilai draft RUU Kamnas terbaru yang menurut pemerintah sudah banyak mengalami perubahan ternyata masih sebagai versi ekstrim dari politisasi pola pergerakan sekuritisasi. "Kami tidak ingin parpol-parpol ini tunduk kepada kepentingan pemerintah yang ingin menghancurkan demokrasi di Indonesia yang saat ini sudah berkembang," tegasnya.

Haris menambahkan parpol-parpol tersebut sepantasnya membawa aspirasi rakyat. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menolak RUU Kamnas. Aktivis HMI ini menilai RUU kebebasan berdemokrasi masyarakat sipil bisa dibunuh karena sifatnya yang membenarkan tindakan represif.

"Nah itu sudah menjadi ancaman nyata yang harus ditindak. Apakah kita ingin seperti jaman orde baru, media banyak dibungkam. Aktivis diculik, dan dipukuli ketika demo. Saya menghimbau kepada Ketua Umum parpol, apalagi yang mantan aktivis untuk menolak RUU tersebut," tandasnya. [dem]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya