Berita

ilustrasi

Politik

KAMERAD Akan Kepung Kantor Parpol, Minta Tolak RUU Kamnas

SELASA, 23 OKTOBER 2012 | 19:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD) akan melakukan pengepungan terhadap kantor Dewan Perwakilan Pusat (DPP) partai-partai politik. Hal ini terkait dengan adanya dugaan parpol seperti Partai Golkar, Demokrat, Hanura dan Gerindra mendukung Rancangan Undang-Undang Kemanan Nasional (RUU Kamnas).

Koordiantor Presedium KAMERAD, Haris Pertama mencurigai partai-partai tersebut akan menggolkan RUU tersebut menjadi UU melalui kadernya di DPR RI.

"Arahannya sudah jelas bahwa parpol itu akan menggolkan RUU Kamnas. Kami akan kepung kantor DPP agar mengintruksikan kepada fraksinya untuk menolak RUU Kamnas," kata Haris kepada wartawan, Selasa (23/10).

Haris menilai draft RUU Kamnas terbaru yang menurut pemerintah sudah banyak mengalami perubahan ternyata masih sebagai versi ekstrim dari politisasi pola pergerakan sekuritisasi. "Kami tidak ingin parpol-parpol ini tunduk kepada kepentingan pemerintah yang ingin menghancurkan demokrasi di Indonesia yang saat ini sudah berkembang," tegasnya.

Haris menambahkan parpol-parpol tersebut sepantasnya membawa aspirasi rakyat. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menolak RUU Kamnas. Aktivis HMI ini menilai RUU kebebasan berdemokrasi masyarakat sipil bisa dibunuh karena sifatnya yang membenarkan tindakan represif.

"Nah itu sudah menjadi ancaman nyata yang harus ditindak. Apakah kita ingin seperti jaman orde baru, media banyak dibungkam. Aktivis diculik, dan dipukuli ketika demo. Saya menghimbau kepada Ketua Umum parpol, apalagi yang mantan aktivis untuk menolak RUU tersebut," tandasnya. [dem]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya