Berita

mega, korban represifitas aparat/rmol

Inilah Alasan Mahasiswa Unpam Tolak Kehadiran Petinggi Polri di Kampus

Dalam Dua Bulan, Lima Kali Polisi Pukuli Mahasiswa
KAMIS, 18 OKTOBER 2012 | 20:36 WIB | LAPORAN:

Bukan tanpa sebab mahasiswa Universitas Pamulang menolak kehadiran Wakapolri Komjen Nanan Sukarna. Mahasiswa menilai polisi kerap mengedepankan kekerasan dalam menangani aksi mahasiswa.

Menurut Humas Aksi Mega Pradipta, dalam catatannya dalam kurun dua bulan terakhir ada beberapa aksi kekerasan yang dilakukan polisi.

"Pertama ketika aparat keamanan mengacak-acak musyawarah mahasiswa di Cirebon, 18 September lalu. Ketika itu polisi meminta mahasiswa membubarkan acara dengan alasan tidak punya izin," kata Mega saat ditemui di Kampus Unpam, Jalan Siliwangi, Tangerang Selatan, Kamis (18/10).


Kemudian, sambung Mega yang jadi korban babak belur dalam demonstrasi di Kampus Unpam siang tadi, perilaku beringas kembali terulang ketika aparat membubarkan aksi  mahasiswa se-Cianjur. Mereka diserang polisi ketika berkonvoi ke Mapolres Cianjur. Dalam aksi ini, 10 mahasiswa babak belur dan 16 lainnya ditahan. Bahkan Ketua LBH Cianjur pun menjadi korban.

Tak berhenti sampai di situ, polisi kembali bertindak anarkis ketika membubarkan aksi mahasiswa Banten pada peringatan HUT Provinsi Banten ke-12, 4 Oktober lalu. Ketika itu, polisi terus menembaki mahasiswa dengan gas air mata hingga mahasiswa masuk ke dalam kampus.

Masih kata Mega, dua hari lalu, polisi mengulangi perbuatan keji mereka. Aksi unjuk rasa menolak kehadiran Wakil Presiden Boediono di depan kampus Politeknik Undip Semarang dihadapi dengan pentungan aparat. Akibatnya, empat mahasiswa diamankan petugas dan puluhan luka-luka.

"Yang terbaru, tadi siang. Polisi kembali menegaskan diri sebagai musuh mahasiswa dengan menghujani kami dengan peluru. Bukan hanya peluru karet dan gas air mata, kami pun diserang dengan peluru tajam," sambungnya.

Jadi, sambung Mega, sangat wajar jika seluruh elemen mahasiswa Unpam menolak kehadiran petinggi Polri. "Kita tegaskan lagi, polisi saat ini tak ubahnya seperti opas Belanda yang tunduk dengan perintah Gubernur Jenderal VOC," demikian Mega. [arp]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya