Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dipergunakan KPU dalam proses verifikasi administrasi calon partai peserta Pemilu 2014 disindir PKS.
Wasekjen PKS, Mahfudz Siddiq, mengaku, PKS setuju dengan gagasan transparansi parpol.
"Karena parpol melakukan perekrutan kader dan pengurus dari masyarakat, bekerja untuk kepentingan masyarakat, dan dalam pemilu menggalang dukungan dari masyarakat," kata Mahfudz, dalam pernyataan persnya, Kamis (11/10).
Karenanya, lanjut Ketua Komisi I DPR tersebut, penggunaan Sipol oleh KPU untuk memverifikasi data kader partai perlu dijelaskan ke publik.
"PKS tidak kerepotan. Yang saya khawatir justru petugas verifikasi KPU yang kerepotan," katanya.
Penggunaan Sipol menjadi masalah tersendiri bagi parpol. Selain merepotkan, Sipol dinilai rentan dengan kesalahan dan tidak efektif. Bahkan kasus yang dialami Partai NasDem, dari 3.000 jumlah KTA yang dimiliki Partai NasDem di Banten, setelah dimasukkan dalam Sipol jumlah tersebut menggelembung mencapai 6.000 anggota.
Sementara dalam kasus PPP, kerepotan terjadi tatkala dokumen dari daerah harus dikirim dari kecamatan ke kabupaten dan terus ke pusat. Proses tersebut membuat koordinasi partai menjadi berantakan.
PPP sendiri menyarankan dokumen tetap di daerah, didaftarkan ke KPUD, dan diverifikasi oleh KPUD. Sementara KPU pusat tinggal menerima laporan saja.
[ald]
