Terkejut dengan Pidato SBY, Gerindra Harap Rakyat Tidak Lagi Sudutkan Polri

Partai Gerindra mendukung sikap Presiden SBY yang memerintahkan agar penanganan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Simulator SIM ditangani oleh KPK.

"Pernyataan ini benar, karena sesuai pasal 50 UU 30/2002 tentang KPK. Gerindra sangat mengapresiasi ketegasan SBY bersikap dalam kasus simulator SIM ini," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Senin malam, 8/10).

Namun, anggota Dewan Pembina Gerindra itu mengaku terkejut dengan sikap tegas Presiden SBY.

"Sebab, jarang SBY bicara setegas itu. Sesudah pidato SBY tadi, kita berharap tidak ada lagi reaksi berlebihan dari masyarakat yang menyudutkan Polri," tegasnya.

Gerindra juga mendukung pernyataan SBY agar alih status penyidik Polri di KPK dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Begitu juga terhadap Komisaris Polisi Novel Baswedan, Gerindra berharap agar diberikan kesempatan menuntaskan tugasnya di KPK dalam menangani kasus-kasus besar yang sedang ditanganinya.

"Gerindra berharap agar SBY dalam dua tahun masa tugasnya ke depan harus bisa terus menunjukkan ketegasannya dan tidak ragu dalam memutuskan sesuatu seperti yang sudah ditunjukkan malam ini," pungkasnya.

Pidato Presiden SBY beberapa saat lalu mendapat perhatian dari rakyat Indonesia di tengah situasi memanas antara Polri dan KPK, yang berawal dari percobaan penangkapan oleh tim Polri kepada Kompol Novel Baswedan yang saat ini bertugas sebagai penyidik KPK.

SBY mengatakan, proses hukum terhadap Novel atas kasus yang terjadi delapan tahun lalu, tidaklah tepat saat ini.

Selain itu, SBY memerintahkan penanganan kasus dugaan korupsi Simulator SIM, yang menyeret Irjen Djoko Susilo, tetap di tangan KPK. [ald]