Berita

purba hutapea/ist

Layanan Akta Kelahiran Ditingkatkan, Pemprov DKI Jemput Bola Malam Hari

SABTU, 06 OKTOBER 2012 | 10:55 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sebagai bentuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada warga Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan kesadaran penduduk agar berperan aktif dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.

Salah satu yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov DKI adalah mengadakan layanan kependudukan pada malam hari, yang dikenal dengan sebutan layanan mobile.

Pelayanan tersebut merupakan aksi “jemput bola” Pemprov DKI Jakarta ke permukiman warga pada malam hari dengan menawarkan berbagai pelayanan seperti pembuatan Akta Kelahiran. Dan, faktanya mendapat sambutan positif dari masyarakat.


Pembuatan Akta Kelahiran sangat dibutuhkan karena menjadi sebagai dasar identitas warga di kemudian hari, misalnya untuk kepentingan sekolah hingga mencari pekerjaan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov DKI, Purba Hutapea, dalam rilisnya, berharap pada para orangtua untuk secepatnya mendaftarkan anaknya ke suku dinas kependudukan dan catatan sipil guna mendapatkan akta kelahiran.

"Kami sangat menunggu partisipasi masyarakat untuk datang ke Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tingkat wilayah kotamadya," tambahnya.

Adapun langkah-langkah untuk memperoleh akta kelahiran yakni pertama melakukan Pelayanan Pelaporan Kelahiran ke Kantor Kelurahan dengan persyaratan seperti Surat Pengantar RT/RW, Surat Keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/Dokter/Bidan/Pilot/Nahkoda, Surat Tanda Bukti Perkawinan Orang Tua (Akta Perkawinan), Fotocopy Kartu Keluarga/ Kartu Tanda Penduduk Orang Tua yang dilegalisir Lurah, Surat Keterangan Tamu/KIPEM bagi yang bukan Penduduk Propinsi DKI Jakarta, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) bagi Penduduk WNA, dan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) bagi Orang Asing Penduduk Sementara

Setelah administrasi di tingkat kelurahan diperoleh, pengurusan di tingkat suku dinas menyertakan persyaratan antara lain Surat Keterangan kelahiran dari Rumah Sakit / Dokter / Bidan/ Pilot/ Nahoda, Surat Tanda Bukti Perkawinan Orang Tua, Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah, dan Fotocopy Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir Lurah. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya