Usulan Menghapus Subsidi BBM Tidak Akan Disetujui

.Pemerintah ngotot membangun kilang minyak sendiri. Sebab, investor yang ada tidak pernah serius dan kebanyakan minta insentif (keringanan).

Dirjen Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita H Legowo me­ngatakan, pemerintah beren­cana membangun kilang yang dibia­yai APBN. Kilang yang biayanya diperkirakan Rp 90 tri­liun terse­but, akan dibangun di Su­matera Selatan.

Menurut dia, pemerintah ber­si­keras membangun sendiri kilang minyak karena sejak 1998, ke­inginan untuk membangun kilang baru di dalam negeri tidak juga terwujud. “Dari 20 peru­sahaan yang mengajukan izin mem­ba­ngun kilang, tidak satu­pun yang dibangun,” ungkap Evita.

Dia mengaku, kilang tersebut akan dibangun di tanah milik PT Pertamina di Sumatera Selatan. Saat ini, terdapat dua kemung­kin­an lokasi pembangunan ki­lang, yaitu di Plaju-Sungai Ge­rong dan Katimpa Bengkok.

Kilang tersebut, lanjut Evita, ditargetkan rampung dibangun 2019. Namun, dia meminta diper­cepat menjadi 2018. Menurut rencana, pada 2013 akan mulai dila­kukan basic engineering design dan front engineering design. Sedangkan kontruksi akan mulai dilakukan 2016.

Untuk diketahui, kebutuhan BBM dalam negeri saat ini men­capai 1,4 juta barel per hari. Se­dangkan produksi minyak dalam negeri hanya bertengger di angka 890 ribu barel per hari. Alhasil, sisanya pemerintah harus meng­impor 500 ribu per barel per hari.

Sebelumnya, Pertamina juga berupaya membangun kilang, be­kerja sama dengan pihak asing seperti Kuwait dan Saudi Aram­co. Namun hingga saat ini, per­mintaan kedua investor tersebut belum disetujui Kementerian Keuangan.

Menteri ESDM Jero Wacik me­ngatakan, permintaan BBM subsidi dalam negeri terus me­ningkat, alhasil subsidi juga te­rus membengkak.

“Bayangkan, sekarang subsidi energi sudah Rp 300 triliun. BBM Rp 200 triliun dan listrik Rp 100 triliun dalam APBN,” katanya.

Subsidi yang terus membeng­kak, kata Wacik, sangat membe­bani APBN, menekan pemba­ngu­n­an infra­struk­tur, memicu pem­borosan ener­gi serta meng­hambat pe­ngem­bangan energi terba­ru­kan. Untuk menekan ang­garan sub­sidi, langkah yang harus di­tem­puh adalah menaik­kan harga BBM bersubsidi.

“Indonesia membutuhkan ener­gi baru dan terbarukan  un­tuk mengurangi subsidi. Banyak po­tensi itu yang bisa dikem­bangkan untuk menggantikan peran BBM, salah satunya pa­nas bumi,” terang Wacik.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bam­bang Sulisto meminta Presiden SBY menghapus subsidi BBM. Soalnya subsidi BBM menggerus ang­garan dan membuat pem­bangunan infrastruktur ter­bengkalai.

“Dengan pertimbangan bahwa dana saving (penghematan) dari subsidi BBM dialokasikan untuk mempercepat pembangunan di daerah, Kadin akan sepenuhnya mendukung kebijakan pemerin­tah mengurangi bahkan menia­da­kan sama sekali BBM subsi­di,” tegas Suryo.

Namun, pengamat dari Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan, usulan menghapus subsidi BBM akan sulit dilakukan dan bakal men­dapat reaksi keras dari mas­yarakat. Apalagi alasannya un­tuk pembangunan infrastruktur.

“Itu tidak akan disetujui, ka­rena tidak adanya trust ma­sya­rakat terhadap oknum peme­rin­tah terkait pemanfaatan dari da­na penghapusan subsidi itu nan­ti­nya,” jelas Sofyano.

Justru, menurut Sofyano, yang harus dilakukan adalah meng­op­timalkan pemanfaatan energi non fosil dan melakukan kam­panye penghemat BBM untuk kendara­an bermotor.

Dia beranggapan, jika kam­panye hemat BBM ini dilakukan dengan tepat, bisa menghemat 20 persen atau Rp 40 triliun per ta­hun. “Itu bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]