DPR Ingin Kompensasi Kenaikan Cost Recovery

DPR akan meminta kompensasi atas kenaikan cost recovery yang menembus Rp 139,5 triliun. Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) berjanji mengamankan target penerimaan negara 2013 sebesar Rp 286 triliun.

Pengembalian biaya-biaya operasi dari produksi minyak dan gas (cost recovery) sektor minyak dan gas (migas) mencapai 15,5 miliar dolar AS (Rp 139,5 triliun). Sementara penerimaan negara dari sektor migas ini hanya men­capai Rp 165,15 triliun.

Direktur Eksekutif Reformi­ner Pri Agung Rakhmanto me­negas­kan, kenaikan cost reco­very mi­gas yang mencapai 15,5 miliar dolar AS, tidak akan me­nambah jumlah produksi minyak di Indo­nesia, karena keduanya tidak sa­ling berkaitan.

“Mau dibesar­kan sampai ber­ka­li lipat pun tetap saja produk­sinya jeblok. Tidak akan bisa me­ningkatkan produksi minyak da­lam negeri,” cetusnya kepada Rak­yat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Yang terjadi selama ini, kata Agung, pemerintah hanya meng­ha­rapkan kepada sumur-sumur tua. Tidak ada eksplorasi sumur ba­ru yang dilakukan pemerintah.  

Sebelumnya, Badan Anggar­an DPR dan pemerintah sepakat me­netapkan cost recovery se­be­sar 15,5 miliar dolar AS da­lam Ran­cangan Anggaran Pen­da­­pat­an dan Belanja Negara (RAPBN) 2013. Besaran cost recovery ini naik tipis diban­dingkan tahun ini yang sebesar 15,16 miliar dolar AS.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Satya W. Yudha menerang­kan, ke­naikan ini ka­rena BP Mi­gas akan membayar cost recovery beberapa perusaha­an pada 2013. Menurut­nya, be­saran cost recovery ini sa­ngat ter­gan­tung dari be­berapa proyek yang se­­dang ber­ja­lan dan tak tergan­tung sebe­rapa besar target pro­duk­­si mi­nyak men­tah pe­merintah.

Guna mengkompensasi besa­ran cost recovery yang terus me­nin­g­kat, pihaknya me­minta pem­e­rin­tah untuk meng­genjot pene­ri­ma­an migas. “Salah satunya, dng­an me­lakukan re­negosiasi harga gas Tangguh se­hingga bisa menam­bah penda­patan,” jelasnya.

Sementara pihak BP Migas ber­janji akan mengamankan tar­get penerimaan negara dari sektor hu­lu minyak dan gas bumi (mi­gas) pada 2013 mencapai 31,75 miliar dolar AS atau sekitar Rp 286 triliun. “Kami siap meme­nuhi target tersebut,” kata Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan For­malitas BP Migas Hadi Prasetyo.

Hadi menjelaskan, dalam satu da­sawarsa terakhir, pihaknya se­lalu memenuhi target peneri­maan negara dari sektor migas. Tahun 2010, sektor ini berhasil me­nyum­­­bang penerimaan 26,49 mi­liar do­lar AS atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan 26,06 mi­liar dolar AS.

Setahun beri­kut­nya, peneri­maan me­ningkatkan menjadi 35,79 miliar dolar AS atau 10 per­­sen lebih ting­gi dari target APBN 2011. “Kami opti­mis tahun ini juga ter­lampaui,” tegasnya.

Menurut Hadi, sistem penga­wa­san cost recovery dilakukan se­­cara berlapis. Audit dilaksa­nakan pada setiap fase kegiatan operasi per­minyakan yang di­la­kukan oleh kontraktor kerja sama (KKS) migas, yaitu pada tahap peren­canaan, pelak­sanaan dan post audit.

Perbaikan tersebut, kata dia, te­lah me­nuai ha­sil. Bukti­nya, la­poran ke­u­ang­­an BP Mi­gas meraih opini wajar tanpa peng­ecualian (WTP) dari BPK (Badan Pemerik­sa Ke­uangan) se­lama tiga tahun.  [Harian Rakyat Merdeka]