Penerimaan Migas Kecil, BPK Diminta Mengaudit

.DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit secara khusus penerimaan negara dari sektor minyak dan gas (migas). Pasalnya, antara penerimaan negara dengan biaya eksplorasi yang ditanggung pemerintah selisihnya sedikit.

Anggota Komisi VI DPR Mar­­dani menyayangkan pene­ri­maan negara yang masih kecil ke­timbang biaya eksplorasi yang mesti ditanggung pemerintah. Me­­nurut dia, cost recovery ek­s­plo­­rasi migas mencapai 15,5 mi­liar dolar AS (sekitar Rp Rp 147,25 triliun). Sementara pene­ri­maan negara dari sektor ini ha­nya men­capai Rp 165,15 triliun.

“Ini memprihatinkan. Karena dengan cost recovery 15,5 miliar dolar AS sementara penerimaan negara Rp 165,15 triliun, maka dana bersih yang dapat diguna­kan untuk pembangunan hanya se­kitar Rp 17 triliun,” ujar Mar­dani di Jakarta, kemarin.

Apalagi, lanjut dia, kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya dana dan kuota subsidi BBM yang terus membebani APBN. Ini semakin memperlihatkan ke­ti­dak­seriusan pemerintah da­lam melakukan perbaikan seca­ra menyeluruh.

Dana subsidi BBM bahkan te­rus meningkat. Tahun 2013 me­lalui nota keuangan dan RAPBN 2013 pemerintah mengajukan Rp 193 triliun.

Hal ini diperparah adanya mi­nus yang sangat besar jika di­bandingkan dengan subsidi BBM yang harus dikeluarkan pe­merintah yang sebesar Rp 137 triliun. Itu artinya, negara harus me­ngalokasikan dana dari ang­garan lain untuk mensubsidi.

“Ini sangat mengenaskan. Di tengah meningkatnya dana dan kuota subsidi BBM yang terus membebani APBN, pemerintah seperti tidak ingin melakukan perbaikan yang menyeluruh,” ucap Mardani.

Oleh karena itu, dia meminta BPK melakukan audit atas ke­cilnya penerimaan negara dari sektor migas tersebut.

“Kami khawatir jika dibiarkan tanpa ada usaha perbaikan, tidak akan ada penerimaan negara dari sek­tor itu dan negara justru mem­berikan subsidi kepada peru­sa­haan minyak melalui cost recovery,” ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Selain itu, mengenai respons para praktisi di bidang migas yang menyatakan bahwa 80 per­sen cost recovery adalah untuk in­vestasi, dia berpendapat, yang namanya investasi seharus­nya berbanding lurus dengan pe­ning­katan produksi dan harus jelas perhitungan tambahan ke­un­tung­annya bagi pemerintah.

“Kenyataannya kok justru pro­­duksi terus menurun dan apa­kah pemerintah bisa men­da­pat­kan tambahan keuntungan, ini jelas janggal,” ketus Mardani.

Ia juga mengatakan, sudah saatnya Indonesia memasukkan alternatif sistem royalti dalam pe­ngelolaan sektor migas  agar lebih banyak dana yang bisa di­gu­nakan untuk kepentingan rakyat.

Pengamat perminyakan Kur­tubi menilai, sebenarnya banyak sekali hal di sektor migas yang mesti diaudit BPK. Di antaranya, pe­ngauditan di sektor teknis pro­duksi minyak nasional yang sangat berpengaruh terhadap pen­dapatan migas. Kemudian, be­saran cost recovery dan dana Cor­porate Social Responsibility (CSR) yang dikeluarkan perusa­haan migas mestinya tidak di­tang­gung negara, melainkan pe­ru­­sahaan minyak masing-masing.

Menurut Kurtubi, selama ini dana CSR dimasukkan oleh BP Migas ke cost recovery yang me­nyebabkan itu dibayar negara dan terus membengkak.

“BPK juga mesti mengaudit penjualan LNG kilang Tangguh ke China yang terlampau murah. Dari situ bisa meningkatkan pen­dapatan negara,” ucap Kurtubi.

Usut Penyelundupan Minyak Mentah

Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha meminta peme­rin­tah mengusut tuntas kasus pe­nyelundupan minyak mintah ke Singapura dan Malaysia yang digagalkan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kepulauan Riau, awal pekan ini.

“Kasus itu harus diusut tuntas sampai akarnya. Kebocoran mi­nyak mentah dan BBM itu ada di mana. Ini juga menyebabkan ba­nyaknya kerugian yang mesti di­tanggung pemerintah. Jika kasus ini berhasil diungkap, tentunya akan menjadi prestasi pemerin­tah,” ujar Satya.

Menurut Satya, penyelundupan ini merupakan salah satu pokok akar masalah mengapa subsidi BBM yang dihabiskan Indonesia bisa mencapai Rp 200 triliun per tahun. Ter­masuk, penye­bab pe­ne­rimaan negara dari sektor mi­gas yang ma­sih sangat kecil.

“Kalau banyak yang dimaling, makin banyak dana subsidinya. Ini untuk kesekian kalinya BBM atau minyak mentah disele­weng­kan. Pemerintah harus membuat gerakan nasional pemberantasan penyelundupan BBM dan mi­nyak mentah,” tandas anggota Fraksi Partai Golkar ini. [Harian Rakyat Merdeka]