Berita

prabowo subianto/ist

Ini Tiga Dasar Mengapa PDI Perjuangan Mustahil Capreskan Prabowo Subianto

RABU, 26 SEPTEMBER 2012 | 13:54 WIB | LAPORAN:

. Agenda pencapresan Letjen (Purn) Prabowo Subianto merupakan urusuan Partai Gerindra, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan PDI Perjuangan. Begitu pula, upaya meningkatkan elektabilitas Prabowo agar bisa maju dalam Pilpres 2014 sesuai persyaratan pencapresan yang diatur UU tidak terkait dengan PDI Perjuangan.

"Mustahil PDI Perjuangan berkoalisi dengan Gerindra mencalonkan Letjen (Purn) Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2014 nanti," tegas Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Masinton Pasaribu, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 26/9).

Menurut Masinton, ada beberapa fakta mengapa PDI Perjuangan tidak akan mendukung Prabowo sebagai capres. Pertama, dari hasil survei yang dilakukan berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa elektabilitas Partai Gerindra jauh di bawah PDI Perjuangan. Dan selama ini, kelaziman dalam politik Indonesia, capres yang diusung oleh koalisi partai politik selalu berasal dari kader partai yang paling besar perolehan suara partainya dalam pemilu legislatif.

Kedua, lanjut Masinton, Letjen (Purn) Prabowo Subianto adalah bagian dari masa lalu, dan bukan figur pemimpin alternatif masa depan. Popularitas yang dibangun oleh Prabowo pun hanya pencitraan semu melalui iklan-iklan di media massa, dan bukan berbasis program konkret yang dapat dirasakan rakyat.

"Terbukti organisasi yang dipimpinnya seperti HKTI (tani) dan Asosiasi pedagang pasar tidak menampakkan keberpihakannya terhadap petani maupun pedagang kecil di pasar dan lain-lain. Bahkan organisasi HKTI memiliki dualisme kepengurusan yang tidak bisa diselesaikan Prabowo," tegas Masionton.

Ketiga, lanjut Masinton, rekam jejak Letjen (Purn) Prabowo sebagai perwira tinggi yang dimintai publik pertanggung jawabannya atas pelanggaran HAM seperti penculikan aktivis pro demokrasi dan tragedi kerusuhan Mei 1998.

"Demokrasi membuka ruang untuk siapapun berkontestasi. Namun kita yang memiliki komitmen demokrasi juga berhak menutup ruang untuk orang-orang dari bagian masa lalu yang anti demokrasi," demikian Masinton. [ysa]

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

UPDATE

Kini Jokowi Sapa Prabowo dengan Sebutan Mas Bowo

Minggu, 28 April 2024 | 18:03

Lagi, Prabowo Blak-blakan Didukung Jokowi

Minggu, 28 April 2024 | 17:34

Prabowo: Kami Butuh NU

Minggu, 28 April 2024 | 17:15

Yahya Staquf: Prabowo dan Gibran Keluarga NU

Minggu, 28 April 2024 | 17:01

Houthi Tembak Jatuh Drone Reaper Milik AS

Minggu, 28 April 2024 | 16:35

Besok, MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pileg

Minggu, 28 April 2024 | 16:30

Netanyahu: Keputusan ICC Tak Membuat Israel Berhenti Perang

Minggu, 28 April 2024 | 16:26

5.000 Peserta MTQ Jabar Meriahkan Pawai Taaruf

Minggu, 28 April 2024 | 16:20

Kepala Staf Angkatan Darat Israel Diperkirakan Mundur dalam Waktu Dekat

Minggu, 28 April 2024 | 16:12

Istri Rafael Alun Trisambodo Berpeluang Ditersangkakan

Minggu, 28 April 2024 | 16:05

Selengkapnya