Pemimpin Mesti Belajar Tangani Krisis Ekonomi

Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengatakan, krisis ekonomi global mungkin saja akan terulang kembali se­hing­ga siapapun pemimpinnya ha­rus belajar dari pengalaman.

“Pasti akan datang krisis la­gi dan tidak tahu kapan akan datang. Untuk itu, perlu bela­jar dari sejarah dan harus siap menangani agar tidak terlalu berpengaruh di dalam negeri,” kata Boediono, kemarin.

Menurutnya, Indonesia su­dah mengalami krisis pada 1997-1998 di mana saat itu si­tuasi ekonomi benar-benar me­­ngalami kesulitan. Ketika itu, banyak masyarakat meng­am­bil uang di bank dan mem­ba­wa ke luar negeri. Akibat­nya, saat itu bank banyak yang tu­tup karena dana yang ada su­dah diambil oleh nasa­bahnya untuk diselamatkan.

“Saat itu pemerintah me­nge­­luarkan ketentuan blanket guarantee, yaitu menjamin uang masyarakat yang ada di bank sekalipun banknya su­dah tutup. Hal itu ternyata mampu memberikan dampak positif, yaitu masih bisa me­nga­man­kan dana di sejumlah bank,” jelas Boediono.

Belajar dari pengalaman itu, menurutnya, saat terjadi kri­sis pada 1998 pemerintah sudah bi­sa mengantisipasi da­tangnya krisis sehingga In­do­nesia saat itu tidak terlalu ber­dampak saat krisis datang.

Menteri Perencanaan Pem­bangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pem­ba­ngunan Nasional (PPN/Bap­pe­nas) Armida S Alisjahbana mengatakan, perekonomian domestik perlu ditingkatkan karena akan menjadi modal utama untuk menjaga mo­men­­tum pertumbuhan yang ber­kualitas.

“Peningkatan pereko­no­mi­an domestik perlu dila­kukan agar peningkatan kese­jahtera­an rakyat, terutama pe­ngen­tas­an kemiskinan dan pe­nu­runan pengangguran dapat diper­cepat. Artinya, kita bisa men­jaga momentum pertum­buhan yang berkualitas,” kata Armi­da, kemarin.

Dalam kaitan ini, katanya, sinergi pembangunan antara pusat dan daerah merupakan hal penting yang harus dila­kukan.

Armida menjelaskan, kon­disi ekonomi Indonesia yang ma­sih terjaga dengan baik, ja­ngan sampai mem­buat semua terlena. Keber­ha­silan pemba­ngunan nasional merupakan agregasi keber­hasilan pem­ba­ngunan daerah.

“Oleh karena itu, sinergi kebijakan melalui forum ko­munikasi, koordinasi dan kon­sultasi antara pusat dan daerah harus terus diper­ta­hankan dan ditingkatkan un­tuk menjaga momentum pem­­bangunan,” jelas Armida.

Menurut Armida, kondisi eko­no­mi global saat ini masih di­liputi dengan risiko, tapi da­lam semester I-2012, kon­disi ekonomi Indonesia masih te­tap terjaga pada level di atas 6 persen karena adanya duku­ngan perekonomian domestik.

“Sumber pertumbuhan uta­ma adalah konsumsi ma­sya­rakat yang masih terjaga de­ngan baik dan investasi yang meningkat cukup tinggi. Ini semua erat kaitannya dengan ekonomi domestik,” ujarnya.

Armida menegaskan, untuk menjaga dan memperkuat per­ekonomian domestik, peme­rintah memiliki bebe­rapa pe­ran yang dianggap pen­ting. Yaitu, menjamin regulasi dan mendukung pe­ngembangan unggulan daerah. Selain itu, peme­rintah juga berperan se­bagai katalisator berkem­bang­nya keunggulan daerah.

Menurutnya, semua peran itu perlu dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah. Karenanya, sinergi dan inte­grasi pembangunan pusat dan daerah menjadi modal untuk memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.  [Harian Rakyat Merdeka]