Berita

atma winata/ist

LINGKUNGAN HIDUP

Atma Winata: Dunia Menunggu Keberanian SBY Menekan AS dan China

MINGGU, 23 SEPTEMBER 2012 | 09:57 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Dalam kunjungan kerja dan lawatan ke Amerika Serikat kali ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mendapatkan dua penghargaan di bidang lingkungan hidup, yakni Valuing Nature Awards for Leadership in the Coral Triangle Initiative yang diberikan The Nature Conservancy, WRI & WWF dan USABC 21st Century Economic Achievement dari US-ASEAN Business Council.

Kedua penghargaan itu akan diberikan di New York dalam acara “Towards Environmental and Economics Suistainability yang diselenggarakan The Nature Conservacy, World Resources Institute (WRI), dan World Wildlife Fund (WWF).

Menurut anggota Tim Asistensi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengambilan Kebijakan, Atma Winata Nawawi, penghargaan tersebut diberikan karena Indonesia dinilai memiliki kontribusi dalam menyukseskan kesepakatan kerjasama dengan Norwegia yang bernilai 1 miliar dolar AS yang biasa dikenal sebagai Reducing Emission of Deforestation and Degradation (REDD+).

“Selain itu kiprah Pemerintah Indonesia di mata dunia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen sebagai target nasional juga menjadi faktor penting di balik penghargaan ini,” ujar Atma kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu pagi (23/9).

Selain itu, dia menambahkan, kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah B3 dan non B3 dengan gerakan From Trash to Cash atau Dari Sampah Menjadi Rupiah juga mendorong munculnya usaha-usaha pemanfaat limbah sehingga beban alam untuk mengurai limbah menjadi berkurang.

Sehingga dunia internasional mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang postif, diikuti dengan pengelolaan lingkungan yang semakin baik.

“Hal ini patut menjadi kebanggaan bangsa dan negara, karena tidak lepas dari kerja keras semua stakeholder bangsa Indonesia, baik pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat umum," tambah Atma sambil mengingatkan pembicaraan tentang perubahan iklim tidak akan bisa lepas dari kebijakan global.

Di sisi lain, Wakil Sekjen Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) itu juga menyinggung keberadaan dua raksasa dunia, Amerika Serikat dan China, yang dewasa ini turut menyumbangkan faktor kerusakan alam terbesar di dunia. Dengan menolak menandatangani perjanjian Basel, kedua negara ini seperti melepaskan tanggung jawab pengelolaan dan perlindungan hidup kepada negara-negara berkembang.

Sebagai Ketua APEC, dimana Amerika Serikat dan China berada di dalamnya, Indonesia seharusnya dapat menekan kedua negara tersebut untuk mengurangi emisi karbon dari industrinya, dan menekan penggunaan sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

“Kebijakan ini tentunya menuntut keberanian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbicara di forum internasional. Sebagian besar negara di dunia menunggu sikap Indonesia,” masih kata Atma yang juga Ketua Pemuda Indonesia Mandiri ini.

“Tentunya kita semua rakyat Indonesia mendukung keberanian sikap tersebut, agar tercipta lingkungan hidup yang layak bagi masa depan manusia,” demikian Atma. [guh]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

KPK Benaran Sakit Jiwa, Gedung Merah Putih Mending untuk Merawat ODGJ

Kamis, 16 Juli 2026 | 19:00

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Berkunjung ke USS Missouri

Sabtu, 18 Juli 2026 | 06:08

Legislator PDIP Minta Pemerintah Gercep Atasi Titik Panas di Sejumlah Wilayah

Sabtu, 18 Juli 2026 | 05:48

Menakar Arah Pemerataan Lewat Pelayaran Perintis

Sabtu, 18 Juli 2026 | 05:20

TNI Kirim Satgas Kompi Zeni dalam Misi Perdamaian PBB di Kongo

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:58

Pemerintah Didorong Segera Bentuk Badan Rempah dan Herbal Nasional

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:38

PBB Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo dan Bidik Kemenangan 2029

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:18

Ancaman Industri Hasil Tembakau dan Agenda Global

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:59

BRI Gelar KKB Expo Hadirkan Kemudahan Layanan Pembiayaan Kendaraan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:45

Data Pengungsi Papua Harus dapat Dipertanggungjawabkan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:20

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selengkapnya