Mau Jual Saham BUMN, Lobi Dulu Ketua Parpol

Menteri BUMN Dahlan Iskan disarankan lebih rajin sowan ke partai politik (Parpol) untuk memuluskan penjualan saham BUMN. Yang penting tidak melakukan politik dagang sapi alias tukar menukar kepentingan.

Kementerian BUMN mesti all out dalam memperjuangkan penjualan saham BUMN. Selain membuat kinerja perusahaan ter­sebut transparan, dengan Intial Public Offering (IPO), maka ki­nerja BUMN dituntut untuk terus lebih baik. Agar bisa selalu dili­rik investor dan mudah mencari pen­danaan di pasar modal.

Ketua Komite Nasional Bidang Kebijakan Governance (KNKG) Mas Achmad Daniri berpendapat, BUMN memang seharusnya men­jadi motor penggerak Bursa mengingat jumlahnya yang ba­nyak. Dia menilai, BUMN yang su­dah siap untuk IPO seharusnya langsung didorong untuk melepas sebagian sahamnya ke publik.

Untuk mengembang­kan pasar modal Indonesia, tidak hanya BUMN yang didorong un­tuk IPO, namun juga perusa­haan swasta. Pasalnya, aturan di BUMN lebih kompleks diban­ding perusahaan swasta.

“Ada delapan Undang-Un­dang (UU) yang harus diikuti BUMN, se­dangkan swasta ha­nya UU PT,” ujar Daniri.

Dalam IPO juga peran politisi tidak bisa disepelekan. Sebab, pro­ses IPO BUMN masuk ranah kebijakan Menteri BUMN (pe­me­rintah), maka perlu perse­tu­juan DPR. Ironisnya, seperti di­ke­mu­kakan bekas Sekretaris Men­­teri BUMN Said Didu, peng­e­tahuan anggota dewan ini ber­beda-beda. Sehingga respons mereka terha­dap rencana penjua­lan saham pe­ru­sahaan pelat merah juga ber­beda-beda. Dalam kondisi inilah di­perlukan lobi politik.

Said menegaskan, seorang pe­mimpin BUMN harus berani ter­jun ke dunia politik karena aksi korporasi di BUMN banyak yang berhubungan dengan politik.

“Ka­lau saya bilang ini adalah ha­rus mengintensifkan komuni­kasi antar lembaga. Karena me­mang kalau jadi pemimpin BUMN itu membutuhkan proses politik, kita harus mengikuti pro­ses politik,” jelas Said.

Said tidak menyebutkan secara gamblang kalau Dahlan adalah orang yang alergi dengan dunia poli­tik. Namun, lanjut dia, se­ha­rus­nya siapapun yang memimpin BUMN tidak bisa menghindari politik. “BUMN terkait dengan politik, bukan menteri saja. Se­mua pejabat kementerian terkait dengan politik,” jelasnya.

Said menceritakan, dulu waktu dirinya menjabat di BUMN, dia sering melakukan tawaf dan sa’i di politik. Dan untuk mensukses­kan aksi korporasi yang berkaitan dengan politik, seyogyanya peja­bat BUMN juga melakukan hal yang sama. “Di BUMN harus tawaf dan sa’i di politik, tidak harus men­teri, aparatnya juga,” tegasnya.

Said melanjutkan, proses kor­porasi membutuhkan proses po­litik. Seperti proses privatisasi, penyertaan modal negara, kon­versi utang. “Jadi tidak mung­kin menghindari,” katanya.

Sebelumnya, Dahlan mengaku menyerah untuk melakukan IPO BUMN pa­da tahun ini.

Pengamat ekonomi Muslimin Anwar mengatakan, IPO peru­sahaan-perusahaan BUMN pen­ting untuk meningkatkan efi­siensi perusahaan. Menurutnya, saat ini masih banyak pihak yang menilai perusahan-perusahaan BUMN belum efisien.

Muslimin menduga, sulitnya perizinan melakukan IPO BUMN dari DPR akibat dari pelaksanaan IPO BUMN sebelumnya. Menu­rutnya, kemungkinan ada kekha­watiran dari wakil rakyat di Se­na­­yan akan terulang kembali keke­liruan dalam pelaksanaan IPO BUMN sebelumnya.

Anggota Komisi XI DPR Bi­dang Perbankan dan Keuangan Arif Budimanta meminta peme­rintah membuat aturan khusus soal penawaran sa­ham perdana IPO BUMN. Teru­tama, aturan yang terkait penja­tahan saham melalui underwriter. Tujuannya, untuk mencegah pen­jatahan saham ke pihak-pihak tertentu.

Hal ini sekaligus untuk men­cegah terulangnya dugaan pen­ja­tahan saham-saham BUMN ke kalangan elite. Contohnya IPO PT Krakatau Steel (KS) yang sempat ramai diberitakan. Ada du­gaan, saham KS mengalir ke pe­ja­bat dan elite politik. [Harian Rakyat Merdeka]