Anggaran Tidak Maksimal, Daya Saing Jeblok

Perbaikan daya saing indus­tri nasional menjadi syarat mu­tlak agar berbagai produk nasio­nal bisa menembus pasar ekspor dan mengurangi domi­nasi ba­rang im­por di dalam negeri. Ka­rena itu, pemerintah perlu ber­ko­mit­men kuat untuk mem­per­baiki berbagai infrastruktur, ter­masuk menghi­langkan berbagai hamba­tan usa­ha. Seperti pu­ngutan liar (pungli), birokrasi dan pungli dari prema­nis­me.     

Pengamat ekonomi Didik J Rach­bini menganalogikan, ki­nerja pemerintah pertumbuhan eko­nomi seperti pertumbuhan mo­­bil dan pertumbuhan jalan.

“Mo­bil mewakili ekonomi ma­sya­rakat, sementara jalan mewa­kili kinerja pemerintah. Pertum­buhannya keduanya tidak seja­lan,” ujarnya kepada Rakyat Mer­deka di Jakarta, kemarin.

Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indone­sia ini menilai, letak persoalan ter­sendatnya pem­bangunan in­fra­struktur ada di kelirunya tata ke­lola anggaran. Menurut Didik, ekonomi Indone­sia maju,  tetapi birokrasi nasio­nal terbelakang.

“Perjalanan dinas saja bisa men­capai Rp 20 triliun, bayang­kan kalau itu digunakan untuk membangun jalan, Rp 3 miliar per kilometer. Tata kelola angga­ran kita tidak efektif,” kritiknya.

Didik menegaskan, infra­struk­tur tidak dapat diingkari menjadi penghambat usaha di daerah. Menurutnya, 80 persen angga­ran pemerintah darah habis untuk urusan biro­krasi.

“Karena pajak dari rakyat, APBN dan APBD lebih banyak dipakai untuk subsidi listrik, be­lanja pegawai, belanja barang ja­sa dan perjalanan dinas pega­wai. Bagaimana mau bikin infra­struk­tur?“ tanyanya.

Dengan segala keterbatasan in­frastruktur dan kendala birok­rasi, Didik tetap optimis pertum­buhan investasi akan meningkat. “Infra­struktur kita memang bu­ruk, te­tapi investor tetap masuk. Artinya kita memiliki opportu­nity yang besar,” tandasnya.

Ketua Umum Ka­din Indonesia Suryo Bambang Sulisto menga­ta­kan, pemerintah tidak memiliki politik anggaran kuat dan fokus da­lam memba­ngun infrastruktur untuk mendu­kung sektor in­dustri.

“Padahal pertumbuhan ekono­mi yang terjadi sebanyak 70 per­sennya merupakan sumbangan swasta, khususnya yang bergerak di sektor industri,” ujar Suryo.

Sebelumnya, Deputi Menko Perekonomian Bida­ng Industri dan Perdagangan Edy Putra Ira­wadi me­ngatakan, pemerintah mendo­rong agar pengusaha Indo­nesia memili­ki kemandirian, se­hingga tidak bergantung ke­pada fasilitas yang disediakan pemerintah.  [Harian Rakyat Merdeka]