Pola Pikir Politisi Ganjal Penjualan Saham BUMN

Keterbasan pengetahuan DPR soal penjualan saham perdana saham (Initial Public Offering/IPO) BUMN ikut menghambat rencana lego saham perusahaan pelat merah.

Pengamat BUMN Said Didu mengungkapkan, sulitnya BUMN merealisasikan program priva­tisasi, khususnya rencana IPO dise­bab­kan pemahaman yang berbeda-beda antar anggota DPR.

“Hal ini yang membuat proses itu panjang. Ini juga menjadi ke­sulitan bagi BUMN,” kata Said Didu di Ja­kar­ta, kemarin.

Menurutnya, pemerintah dan DPR, khususnya Komisi VI dan XI harus memiliki pemahaman yang serupa tentang privatisasi. Selain itu, dibutuhkan lobi agar pro­gram privatisasi dapat ber­ja­lan dengan baik. Lam­bannya pro­ses IPO BUMN juga dise­babkan sering terjadinya per­gantian ang­gota dewan tersebut. Oleh sebab itu, pembenahan di tubuh DPR, khususnya meka­nisme, dipan­dang perlu.

Sebelumnya, kesulitan men­dapatkan izin tersebut dikeluhkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Ia memilih pasrah bila ti­dak ada satu pun BUMN yang dapat melaksanakan IPO pada tahun ini. “Masih ada hambatan di perizinan-perizinan itu. Tidak ada IPO tahun ini juga tidak apa-apa. Masih sulit. Aku menyerah,” ungkap Dahlan.

Dia menegaskan, keinginan IPO atau tidak IPO bukan persoa­lan hidup dan mati. Sebab, bila ti­dak mendapatkan persetujuan dari pihak yang terkait, ia hanya bisa menunggu. Kemente­rian BUMN menargetkan lima peru­sa­haan pelat merah yang akan melangsung­kan IPO tahun ini, yaitu PT Se­men Baturaja, PT Waskita Karya, PT Pertamina Drilling Service, PT Pertamina Gas dan PT PLN Batam.

Namun, Semen Baturaja masih terganjal status perubahan direk­si, sementara Waskita Karya menunggu turunnya Peraturan Pemerintah (PP).

Menanggapi hal tersebut, Wa­kil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan, pengajuan izin IPO perusahaan BUMN sudah diba­has antara Kemente­rian BUMN dan Komisi VI DPR. Menurut­nya, hingga kini me­mang be­lum dikeluarkan izin IPO untuk perusahaan BUMN itu.

“Me­mang sudah ada pemba­hasan mengenai hal tersebut. Namun, be­­lum ada keputusan resmi ter­kait perizinannya. Kami juga ti­dak mau mentradisikan IPO peru­sahaan BUMN,” ujar Aria ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Politisi PDIP ini berpikir, IPO bukan satu-satunya cara untuk memajukan perusahaan BUMN. Menurutnya, Komisi VI DPR su­dah menyepakati program si­nergi BUMN untuk membenahi BU­MN. “Jangan diasumsikan ka­lau perusahaan BUMN itu sudah IPO maka akan hebat. Di China sa­ja perusahaan BUMN-nya tidak IPO tapi hebat-hebat,” jelasnya.

Pihaknya khawatir, jika peru­sahaan BUMN sudah IPO justru malah akan sulit untuk menjalan­kan program sinergi BUMN. “IPO juga bukan jami­nan sukses perusahaan BUMN. Justru per­modalan negara yang harus di­kuatkan,” tegasnya.  [Harian Rakyat Merdeka]