. Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan bertekad mengembalikan Koperasi Unit Desa (KUD) menjadi kekuatan ekonomi Indonesia pada 2013.
"Saya berserta Dinas Koperasi bertekad pada 2013 KUD menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang dapat diandalkan pemerintah," katanya pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) membahas upaya merevitalisasi KUD, di Hotel Lombok Raya, Mataram, Rabu, (19/9).
Menurut Syarief, sudah kewajiban bagi lembaganya menjadikan KUD ikon koperasi yang beranggotakan dari kalangan masyarakat bawah sehingga pandangan buruk terhadap lembaga itu bisa diperbaiki.
"Jangan lagi ada KUD yang tidak aktif, hanya menunggu uluran tangan pemerintah. Tapi bisa bangkit bersama dengan pemerintah. Itu lah tujuan revitalisasi KUD sebenarnya," ujarnya.
Upaya merevitalisasi KUD agar kembali menjadi kekuatan ekonomi rakyat, kata dia, dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi 6.577 KUD yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia.
"Saya instruksikan kepada Deputi Bidang Produksi agar KUD itu diidentifikasi secara tepat, by name by adres, sehingga bisa dilakukan upaya peningkatan kompetensi bagi para pengelolanya," ujarnya.
Ia juga meminta kepada seluruh Kepala Dinas Koperasi dan UKM mendorong para pengurus KUD untuk melakukan "self assessment" atau evaluasi diri.
Upaya itu perlu dilakukan dengan menggunakan analisis strengths, weaknesses, opportunities,threats (SWOT), karena metode tersebut adalah yang paling termudah untuk melakukan identifikasi berbagai persoalan yang dihadapi KUD selama ini.
Menurut Syarief, revitalisasi yang paling penting dilakukan di tubuh KUD adalah membenahi masalah yang ada dalam internal lembaga itu sendiri, baru melakukan pembenahan di sisi eksternalnya.
Masing-masing KUD juga memiliki persoalan berbeda-beda dan yang paling mengetahui hal itu adalah para Kepala Dinas Koperasi dan UKM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Revitalisasi KUD kelihatan mudah, tapi sulit dilakukan. Untuk itu saya meyakini seluruh kepala dinas bisa mendorong pengelola KUD di daerahnya untuk mewujudkan KUD sebagai kekuatan ekonomi sesuai dengan keinginan presiden," ujarnya
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Produksi, Kemenkop dan UKM Braman Setyo serta utusan dari 27 Dinas Koperasi dan UKM tingkat provinsi. sedangkan enam provinsi lainnya yang diundang tidak hadir.
[dzk]
