Proyek Rusunawa Ciliwung Molor Nih...

Selain mandeknya proyek rumah murah, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) juga merevisi program pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa)

30 lantai di Bantaran Kali Ciliwung. Proyek rusunawa ini akan dialihkan ke proyek rumah susun (rusun) lainnya tahun ini.

Mandeknya sejumlah prog­ram perumahan ini kabarnya, ka­rena Menteri Perumahan Rakyat (Men­pera) Djan Faridz lebih di­­si­bukkan pada urusan Pilkada DKI Jakarta di­bandingkan me­ngu­rusi perumahan.

Deputi Bidang Perumahan For­mal Kemenpera Paul Mar­paung mengatakan, revisi proyek rusu­nawa ini dikarenakan belum ada­­nya payung hukum, yakni Ke­pu­tusan Presiden (Keppres) serta per­setujuan anggaran dari Ke­men­terian Keuangan (Ke­men­keu), bukan karena hal lain.

Dia berharap, September ini pe­merintah bisa merampung­kan payung hukum tersebut, sehing­ga proyek rusunawa Ci­liwung bi­sa direalisasikan pa­da 2013. Pa­dahal, sebelumnya ru­sun ini di­canangkan terlak­sana tahun ini.

“Kami masih menunggu Kep­pres dan penambahan anggaran. Revisi ini akan dialihkan ke prog­­ram rusun lain untuk mem­bantu dan mengurangi jumlah backlog (kekuarangan) rumah,” ujar Mar­­paung saat dihubungi Rak­yat Merdeka, kemarin.

Untuk membangun proyek ru­sunawa Ciliwung, Kemenpera rencananya tak melibatkan Di­rek­torat Jenderal (Ditjen) Cipta kar­ya Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kemenpera siap membangun 12 tower dari 44 tower rusunawa yang diren­canakan sebelumnya.

“Tak ada koordinasi dengan Cip­ta Karya PU, tapi tetap me­ngacu pada Peraturan Menteri Ke­men­terian PU Nomor 5 tahun 2007 soal Pedoman Teknis Pem­­ba­ngu­nan Rumah Susun Se­derhana Ber­tingkat Tinggi,” jelas Marpaung.

Menurut Marpaung, ke­men­teriannya  optimistis, rusunawa Ci­liwung akan rampung pada 2014. Saat ini sudah tersedia la­han sekitar 7 hektare (ha) dari total lahan 20 ha yang dibutuh­kan dan siap untuk dibangun 12 tower lebih dulu.

Sebelum dibangun, katanya, Ke­menpera harus berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta. “Kami masih menunggu per­se­tujuan dari Pemprov DKI un­tuk men­dapat Izin Mendirikan Ba­ngunan (IMB). Diharapkan, se­mua bisa diselesaikan sesuai ren­­cana,” kata Marpaung.

Terkait anggaran proyeknya, Marpaung mengatakan, dari 12 tower tersebut akan menggu­na­kan dana yang telah dialo­ka­si­kan pemerintah sebesar Rp 600 mi­liar. Sisanya akan di­ba­ngun pada 2013 dan 2014.

“Tidak semua tower terdiri dari 30 lantai. Hanya dua tower saja yang punya 30 lantai. Si­sanya, 15-24 lantai,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR bidang Perumahan Muhidin Mo­hammad Said mengatakan, prog­ram ini masih memiliki ba­nyak per­soalan. Antara lain ter­kait so­sialisasi, lahan, izin, pa­yung hukum untuk pembangun­an di sekitar lokasi dan biaya.

“Kalau untuk tahun ini dire­a­lisasikan sudah tidak mungkin, karena anggaran yang tersisa tidak cukup untuk membangun rusunawa. Revisi program rusu­na­wa dianggap tepat. Namun revisi itu belum jelas juga seperti apa progress-nya,” tanya Muhidin.

Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi menambahkan, proyek rusunawa Ciliwung sebaiknya dialihkan ke proyek rusun, sambil me­nunggu persetujuan anggaran dari Kemenkeu. “Sebab, anggar­an yang ada saat ini tidak mencu­kupi membangun proyek terse­but,” kata Mulyadi. [Harian Rakyat Merdeka]