Pemerintah Banyak Wacana Doang, Bikin Rakyat Bingung

.Setelah berhasil menggolkan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 15 persen, pemerintah akan mengkaji pergantian subsidi BBM ke bantuan langsung tunai (BLT).  Alasannya, karena penyalurannya banyak yang tidak tepat sasaran.

Menteri Perencanaan Pem­bangunan Nasional/Kepala Ba­dan Perencanaan Pembangunan Na­sional (PPN/Bappenas) Armi­da Alisjahbana mengatakan, ti­dak te­patnya penyaluran BBM sub­sidi ka­rena pemberiannya dipu­kul rata.

“Subsidi itu perlu, cuma ja­ngan sampai subsidi yang besar tidak tepat sasaran,” ujar Armida.

Menurutnya, pemberian subsi­di energi yang tidak tepat sasaran akan menjadi beban bagi angga­ran pemerintah. Karena itu, pe­merintah tengah mengkaji efek­tivitas dari pemberian subsidi yang saat ini ada agar penyaluran bisa tepat sasaran.

Dia mencontohkan Iran bisa memberikan subsidi berupa trans­fer langsung seperti BLT ke­pada rakyatnya yang berhak me­nerima subsidi. Dana tunai ini ke­mudian bisa digunakan untuk mem­beli energi dan segala kebu­tuhan hidup rakyatnya.

Nantinya, kata Armida, dana yang tak terpakai untuk subsidi dapat dimanfaatkan buat kegiat­an lain yang lebih bermanfaat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wa­cik mengatakan, usulan agar sub­sidi BBM diganti menjadi BLT sulit dilakukan.

”Tidak se­gam­pang itu, meng­ganti sub­sidi BBM menjadi BLT. Bicara mu­dah tapi implemen­tasinya susah,” kata Wacik.

Menurut dia, terus membeng­kak­nya kuota BBM disebabkan maraknya kegiatan penye­lun­du­pan. Bahkan, kegiatan penye­lun­dupan makin marak walaupun sudah banyak yang tertangkap.

“Kita sudah tangkap mereka, tapi yang menyelundup makin banyak lagi, semakin banyak akal-akalan mereka,” kata men­teri asal Partai Demokrat ini.

Bahkan, berdasarkan data pe­merintah, 77 persen penyaluran BBM subsidi tidak tepat sasar­an. Karena itu, dia meminta apa­rat keamanan dan TNI menang­kap dan menindak tegas para penye­lundup tersebut.

Pengamat ekonomi Indef Ah­mad Erani Yustika pesimis ren­cana pemerintah itu akan ber­jalan. Menurutnya, saat ini pe­rintah banyak mengeluarkan wacana soal pengaturan BBM.

“Yang terjadi sekarang kan pe­merintah cuma banyak berwa­cana soal BBM, tapi tidak ada satu pun yang terealisasi. Se­mua­­nya hanya ungkapan spontan sa­ja,” kritik Erani kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Apalagi sekarang sesama pe­me­rintahan saja tidak kompak. Ji­ka pemerintah serius, mereka ha­rus mengakajinya terlebih da­hulu dan dikomunikasikan de­ngan DPR, setelah itu baru di­sam­paikan ke publik. “Jangan mem­buat rak­­yat bingung,” ujarnya.

Ang­gota Komisi VII DPR Bambang Wuryanto menimpali,  pemerintah memang paling suka membuat kajian. Na­mun, banyak kajian yang tidak di­tindaklanjuti, misalnya soal kajian penyesuaian harga BBM, kajian energi alter­natif dan peng­hematan energi.

“Urusan kaji meng­kaji me­mang dunianya. Tapi tidak ada yang di-follow up,” cetusnya.

Namun, menurut Bambang, kebija­kan subsidi memang ke­wenangan pemerintah, tapi bi­cara anggaran yang menyertai­nya men­­jadi domain DPR.

Anggota Komisi VII DPR Dito Ga­ninduto menyatakan, pera­li­han subsidi BBM menjadi BLT sangat efektif untuk me­ne­kan penyimpangan penyaluran BBM subsidi. Namun,perlu dikaji bagaimana penyalurannya.

Menurutnya, saat ini subsidi BBM memang banyak tidak tepat sasaran. Subsidi BBM banyak di­nikmati orang kaya, sedangkan yang ada di daerah terpencil tidak menikmatinya. Apalagi sistem pe­ngaturan menggunakan stiker juga tidak berjalan maksimal.

“Ke­kurangan dalam penya­lur­an BLT sebelumnya perlu dibe­na­hi. Supaya dalam pelak­sanaan nanti bisa maksimal,” katanya.

Untuk diketahui, pemerintah dan DPR sepakat menambah kuo­ta BBM subsidi 4,04 juta ki­loliter (KL) tahun ini. Dari tam­bahan 4,04 juta KL tersebut, pe­merintah meminta tambahan 3,43 juta KL untuk premium, 1,11 juta KL untuk solar dan 0,22 juta Kl untuk elpiji 3 kg.

Dirjen Migas Kementerian Energi Sumber Daya mineral (ESDM) Evita H Legowo me­ngatakan, tambahan kuota ini akan menghabiskan biaya Rp 16 triliun. “Pemerintah masih be­lum mem­bayar kelebihan pe­nyaluran BBM bersubsidi 1,76 juta KL pada 2011 atau senilai Rp 7,92 triliun,” kata Evita.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan, perhi­tungan kuota BBM subsidi 2013 tidak akan meleset lagi. Menu­rutnya, kuota BBM 2013 ditetap­kan sebesar 46,01 juta KL dan tidak akan over.

Optimisme kuota tak akan over di­karenakan program penghe­matan pelarangan kendaraan dinas, pertambangan dan perke­bunan memakai BBM bersubsidi bakal berjalan penuh mulai 1 Januari 2013. [Harian Rakyat Merdeka]