Menteri Gita Doyan Banget Impor Beras Sih

.Kementerian Perdagangan (Kemendag) seolah ketagihan untuk melakukan impor beras. Setelah meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kamboja, Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan kembali menanda­tangani persetujuan im­por beras dari Vietnam. Vietnam bisa mengirim beras ke Indonesia sebesar 1,5 juta ton per tahun.

Hal itu terungkap dalam pe­nan­datanganan nota kesepaha­man antara Gita Wirjawan de­ngan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Vietnam Vu Hui Hoang di kantornya, Jakarta, ke­marin. Gita menuturkan, MOU itu dilakukan agar Vietnam bisa memasok beras ke Indonesia sampai tahun 2017.

“Nota kesepahaman ini ditan­da­ta­ngani karena nota kesepa­ha­­man yang lama akan habis wak­­tu­nya pada 1 Januari 2012. Kita perpan­jang masanya sam­pai 31 Desem­ber 2017,” kata Gi­ta da­lam perte­muan Joint Com­mission on Eco­no­mic, Scien­­tific and Tech­nical Coo­peration keenam antara Indo­nesia dan Vietnam di Ke­men­­­te­rian Perda­gangan, Jakarta, kemarin.

Menurut Gita, kerja sama ini se­bagai langkah antisipasi apa­bila Indonesia membutuhkan be­­ras tambahan, untuk meme­nuhi ca­da­ngan beras nasional. Sebab, dalam beberapa tahun ter­­akhir produksi beras nasional tidak da­pat memenuhi kebutuh­an mas­yarakat.

“Nantinya impor yang akan di­lakukan harus me­lalui berba­gai pertimbangan dari pemerin­tah. Di antaranya, pertim­bangan jum­lah pasokan beras, ke­butu­han di Indonesia dan juga harga beras di pasar internasio­nal,” je­las­ bekas bos JP Morgan itu.

Dikatakan, tidak hanya dengan Vietnam, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Kamboja dan Thailand. Menurut bos Ancora Group ini, lewat kerja sama de­ngan le­bih dari satu negara dalam satu ka­­wasan (ASEAN-red), membuat Indo­nesia tidak hanya bergantung kepada satu negara saja kalau in­gin impor beras.

“Kita jadi pu­nya ba­nyak pili­han kalau mau im­por beras. Kita juga bisa men­se­leksi beras yang akan kita impor,” ung­kapnya.

Gita menambahkan, instrumen impor ini adalah opsi terakhir yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa menikmati beras.

Anggota Komisi VI DPR Nas­ril Bahar me­­negaskan, seringnya pemerin­tah impor beras menun­jukkan kegaga­lan swa­sem­bada pangan pada sektor beras.

“Pemerintahan Pak SBY sudah delapan tahun faktanya gagal membuat bangsa ini berdaulat terhadap pangan,” cetus Nasril kepa­da Rakyat Merdeka. [Harian Rakyat Merdeka]