Tarif Listrik Mau Naik, Tapi PLN Masih Boros

Komisi VII DPR menuding Perusahaan Listri Negara (PLN) tidak efisien dalam penggunaan energi primer untuk memenuhi ke­­butuhan pembangkitnya. Alha­sil, biaya pokok produksi (BPP) terus tinggi yang berdampak pada bengkaknya biaya subsidi.

Anggota Komisi VII DPR Agus Sulistyono mengatakan, Komisi VII sebenarnya sudah meminta PLN dan Kementerian ESDM un­tuk lebih efisien. Caranya, dengan mengurangi peng­gunaan BBM dan menam­bah penggu­naan gas sebagai energi primer pem­bangkit. Tapi, langkah itu belum juga di­lakukan PLN.

“Belum ada langkah konkret PLN untuk memperbaiki keti­dak­efisiensian itu,” sentil Agus di Jakarta, kemarin.

Agus membeberkan indikasi ke­ti­dak­efisiensian itu. Kata dia, dalam asumsi APBN Perubahan 2012, subsidi listrik dianggarkan Rp 64,97 triliun. Namun reali­sasinya mencapai lebih dari Rp 90 triliun. “Ini karena BPP yang terus membengkak,” katanya.

Sayangnya, untuk 2013, BPP lis­trik malah naik. Di APBN Peru­ba­han 2012, BPP ditetapkan Rp 1.152 per kWh (kilowatt hour). Dalam Rancangan APBN 2013, ang­ka BPP berubah men­jadi Rp 1.163 per kWh. Se­dang­kan volu­me penjual­an listrik tahun de­pan naik dari 167,23 TWh (terawatt hour) men­jadi 182,28 TWh, atau tumbuh 9 persen dari tahun lalu.

“Kondisi ini memperlihatkan PLN memang tidak ada niat un­tuk melakukan penghematan. Padahal, pemerintah merenca­nakan menaikkan tarif dasar listrik,” katanya.

Wakil Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, masalah utama ting­ginya BPP bukan hanya dari peng­gunaan BBM di pem­bang­kit PLN. Tapi juga penggunaan BBM di pembangkit swasta (in­depen­dent power producer/IPP). Padahal, sebagian besar listrik PLN dibeli di IPP. Dengan be­gitu, otomatis harga beli listrik PLN jadi mahal.

“Memang BBM di pembangkit PLN turun, tapi BBM di pem­bang­kit IPP naik. Jadi, itu ma­salahnya,” jelasnya, kemarin.

Akibat hal ini, terang Komaidi, subsidi listrik terus naik. Di APBN 2012, total subsidi listrik di­ang­garkan Rp 44 triliun. Kemu­dian di APBN Perubahan 2012, subsi­dinya ditambah menjadi Rp 65 triliun. Ternyata angka ini juga ma­sih kurang. Dari hitungan semen­tara, total subsidi listrik 2012 di­perkirakan tembus Rp 96 triliun.

Karena itu, dia meminta PLN lebih banyak memakai pembang­­- kit non-BBM, khususnya energi panas bumi. Bukan hanya untuk pem­bangkit PLN, tapi juga pem­bangkit milik IPP.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wa­cik menyatakan, pihaknya akan terus menggurangi penggunaan BBM untuk pembangkit PLN. Untuk 2013, penggunaan BBM pem­bangkit PLN dipangkas men­jadi 9,7 persen dari 13,83 persen pada 2012.

Sayangnya, penggunaan gas juga malah turun. Padahal, peng­gunaan gas maksimal akan me­mangkas BPP. Tahun 2013, peng­­­gunaan gas direncanakan 22,12 persen dari 23,18 per­sen pada 2012. “Target untuk pa­so­kan gas PLN pada 2013 s­ebesar 357,5 TBTU (Trillion Bri­tish Ther­mal Unit). Angka itu naik di­banding 2012 yang hanya 340,3 TBTU,” klaim Wacik.  [Harian Rakyat Merdeka]