Kunker Ke Turki, Anggota DPR Mampir Ke Istanbul

Selasa dinihari (4/9), sembilan anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR sudah berada di Terminal 2D, Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Dua jam menunggu di apron, datang panggilan agar penumpang masuk ke dalam pesawat Qatar Airways tujuan Ankara, Turki.

Sembilan anggota Dewan itu menempati kursi di dek bawah. “Kami duduk di kelas ekonomi ka­rena nggak kebagian tiket kelas bisnis,” kata Harry Witjaksono.

Pesawat berbadan besar itu lan­tas take-off di tengah kege­la­pan malam. Sembilan jam ke­mu­dian pesawat tiba di Doha, Qatar. Pesawat transit di sini selama empat jam sebelum melanjutkan penerbangan ke Turki.

Penerbangan dari Doha ke Ankara menghabiskan waktu lima jam. Para anggota DPR tiba di ibu kota Turki pada Rabu siang (5/9). Turun dari pesawat, me­re­ka mencari restora untuk makan siang. “Kami berangkat sendiri. Tidak ada staf maupun istri yang ikut,” kata Harry.

Menurut dia, anggota Baleg tak punya waktu berleha-leha be­gitu tiba di Turki. Seusai makan siang, mereka diagendakan ber­temu Menteri Kesehatan Turki.

Pertemuan untuk mengetahui fasilitas kesehatan yang dise­dia­kan Turki untuk warga ne­ga­ra­nya. Juga untuk mengetahui pe­ran Bulan Sabit Merah (BSM) di negara itu. Di Indonesia, orga­ni­sa­si kemanusiaan ini dikenal se­bagai Palang Merah Indonesia (PMI). “Diskusi berlangsung se­lama empat jam, hingga larut ma­lam,” tutur Harry.

Usai bertemu Menkes Turki, rom­bongan menuju hotel. “Se­mua anggota tidak ada yang ber­santai. Sampai di hotel langsung tidur karena kecapean,” ujarnya.

Esok harinya, rombongan ber­temu dengan Bulan Sabit Merah (BSM) Turki. Pertemuan ber­lang­sung dua jam. Setelah itu, anggota DPR dijamu Duta Besar Indonesia untuk Turki.

Dari sini, sebagian ada yang memilih kembali hotel. Lainnya jalan-jalan. Harry mengaku pergi ke Mesjid Biru di Istanbul. “Ke­betulan tempatnya tidak terlalu jauh dari hotel tempat me­ngi­nap,” aku politisi Partai De­mokrat ini.

Jarak dari Ankara ke Istanbul se­­kitar 454 kilometer. Bila perja­la­nan melalui jalur darat meng­habiskan waktu lebih dari empat jam. Tiba di masjid yang diba­ngun tahun 1609-1619 ini, Harry menyempatkan shalat Ashar. Se­telah itu dia berbelanja di sekitar lokasi masjid. “Saya hanya beli kerudung buat anak,” katanya.

Setelah dua hari di Turki, Harry berpisah dengan rom­bongan. Ia pulang duluan. “Saya pulang juga naik ekonomi dan duduk di ba­risan paling bela­kang,” katanya.

Ia mengaku tak suka bepergian ke luar negeri karena lebih ba­nyak capeknya. Sementara uang tranportasinya tidak besar. “Se­lama menjadi anggota DPR sejak tahun 2009, hanya empat kali ke luar negeri,” akunya.

Harry lebih senang melakukan kunjungan kerja ke daerah. Selain tak capek, uang transportasinya lu­mayan besar. Untuk perjalanan selama tiga hari, dia bisa me­ngan­tongi Rp 5 juta.

Ia tak bersedia mengung­kap­kan uang yang diperolehnya dari kunjungan ke Turki. “Kalau ke Turki tanya ke Setjen DPR saja biar lebih jelas,” kata Harry. Na­mun dia mengilustrasikan saat kun­jungan kerja ke Vietnam lima hari pada 2011 lalu, ia bisa lumpsum 600 dolar AS.

Harry menjelaskan, Baleg me­milih Turki sebagai tempat kun­jungan kerja karena negara ini merupakan kiblat bagi Bulan Sabit Merah. “Kami disana bukan hanya lihat lambang akan tetapi melihat sejarah dan bagaimana struktur organisasi itu,” kata Politisi dari Partai Demokrat ini.

Dari hasil kunjungan itu, Baleg mendapat gambaran tentang Bulan Sabit Merah (BSM) Turki. Ketuanya dipilih langsung oleh masyarakat. Dana operasionalnya juga berasal dari sumbangan ma­syarakat. “Informasi penting lainnya, ketuanya BSM tidak men­dapat gaji, hanya bawah­an­nya,” katanya.

Menurut Harry, dari kunjungan ini bisa diketahui budaya dan suasana negara yang didatangi. Ini tidak bisa didapat bila hanya riset dari internet.

Saat Harry cs ke Turki, seba­gian anggota Baleg berkunjung ke Denmark. Menurut ketua rom­bongan Dimyati Natakusuma, empat hari di negara itu pihaknya di­sibukkan dengan sejumlah agenda pertemuan. Mulai dari ber­kunjung ke markas Palang Merah Denmark, Kementerian Luar Negeri Denmark dan Ke­dutaan Besar Indonesia di Kopenhagen.

“Tidak ada waktu luang se­dikitpun yang digunakan untuk jalan-jalan, apalagi belanja di pusat perbelanjaan. Kami hanya fokus ke agenda yang sudah dirancang sejak jauh-jauh hari,” klaim Dimyati.

Ia mengaku hanya berbelanja souvenir berbentuk magnet hiasan kulkas. Tak beli apa-apa lagi karena harganya mahal.

Rombongan anggota Baleg DPR tertangkap kamera sedang naik perahu yang menyusuri sungai di Kopenhagen. Kecaman pun bermunculan. Selama ini ada kecurigaan bahwa kunjungan kerja ke anggota Dewan luar negeri lebih banyak plesirannya ketimbang kerjanya.

Dimyati membenarkan foto orang yang tengah bersantai di atas perahu yang menyusuri sungai Kopenhagen adalah rombongan anggota Baleg.  “Fotonya itu bagus kan. Saya senang ada masyarakat memfoto kegiatan kami, jadi supaya tahu kalau kami ke sana (Denmark) betul-betul untuk melakukan kunjungan kerja,” katanya.

Menurutnya, tidak ada yang salah dari foto tersebut. Namun, dia membantah jika kegiatan di Denmark lebih banyak plesiran. “Masak orang liburan pakai batik?” kata politisi PPP itu.

Ia menceritakan, tur menyusuri kanal di Kopenhagen ini dilaku­kan pada hari kedua kunjungan di Denmark. Rombongan ber­wisata selama kurang lebih dua jam, dari pukul 11 hingga 1 siang waktu setempat.

“Kami sekadar manfaatkan waktu luang sehabis bertemu de­ngan Kementerian Luar Negeri Denmark. Karena setelah itu kami diterima Duta Besar Indo­nesia di Denmark pukul lima sore,” tutur Dimyati.

Dimyati mencoba mencari pembenaran atas kegiatan me­lan­cong itu. Kata dia, dengan naik pe­rahu menyusuri sungai Kopen­ha­gen, pihaknya bisa melihat pengelolaan dan tata air di kota itu. Apalagi, anggota Baleg me­nge­luarkan duit dari kocek pri­badi un­tuk wisata itu. “Cuma 70 Danish Crone atau Rp 92.000,” katanya.

Bekas bupati Pandeglang ini membantah kegiatan melancong di sela-sela kunjungan kerja me­langgar kode etik. “Kode etik mana yang dilanggar? Nggak ada itu. Kalau ke diskotik, hiburan malam atau life show, itu baru me­langgar kode etik,” katanya.

Ia tidak mempermasalahkan pandangan negatif masyarakat atas kunjungan Baleg ke Den­mark. “Saya kira itu wajar saja, bagian dari kontrol masyarakat. Yang penting kami melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Berdasarkan data dari Sek­retariat Baleg, ada 21 orang yang melakukan studi banding ke luar negeri. Mereka yang ke Denmark yakni Dimyati Natakusuma (PPP), Ignatius Mulyono (De­mok­­rat), Zulmiar Yanri (De­mok­rat), Ade Surapriatna (Golkar), Irvansyah (PDIP), Hoing Sanny (PDIP), Buchori Yusuf (PKS), Mardani Ali Sera (PKS), Ja­ma­luddin Jafar (PAN), M Unais Ali Hisam (PKB) dan Djamal Aziz (Hanura).

Sedangkan rombongan yang ke Turki yakni Sunardi Ayub (Ha­nura),  Anna Mu’awanah (PKB), Hari Wicaksono (Demokrat), Kho­tibul Umar Wiranu (De­mok­rat), Nurliah Marlia Mukhtar (Golkar), Tety Kadi Bawono (Golkar), Eddy Mihati (PDIP), Aus Hidayat Nur (PKS), Rusli Ridwan (PAN ) dan Zainut Tauhid (PPP).

Habiskan Duit Rp 1,3 Miliar

Forum Indonesia untuk Trans­paransi Anggaran (Fitra), me­ma­parkan anggaran yang diguna­kan untuk kunjungan kerja anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ke Denmark dan Turki se­besar Rp 1,3 miliar.

Rinciannya, alokasi anggaran ke Denmark Rp 666 juta. Se­mentara alokasi ke Turki Rp 636 juta. Anggota Baleg yang pergi ke Denmark sebanyak 10 orang. Kunjungan kerja ini tanpa di­dampingi staf.

Setiap orang menghabiskan ang­garan sebesar 6.917 dolar AS atau  Rp 62.253.000 untuk ong­kos pesawat. Biaya harian per orang 472 dolar AS atau sebesar† Rp 4.248.000.

Alokasi anggaran untuk ke Turki ditetapkan Rp 636.690.000 untuk 10 anggota DPR. Ku­n­ju­ngan kerja ini juga tanpa di­dam­ping staf. Setiap satu angggota Dewan akan menghabiskan ang­garan sebesar 6.641 dolar AS atau Rp 59.769.00 untuk tiket pesa­wat. Biaya harian per orang dit­e­t­apkan 365 dolar AS atau sebesar Rp 3.285.000.

“Alasan Baleg berangkat ke dua negara, Turki dan Denmark sudah tidak bisa dicerna akal se­hat. Masak mau menentukan lambang Palang Merah saja harus berkunjung ke dua negara,” kata Koordinator Advokasi dan† Inves­tigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi.

Menurut dia, soal logo se­harusnya lebih orisinil jika dicari tahu kepada rakyat sendiri. Di samping itu bisa menghemat biaya. “Biar lebih irit dan hemat ang­garannya, lebih layak ber­ta­nya kepada rakyat sendiri dari­pada berangkat ke luar negeri,” katanya.

BK: Apa Perlu Pergi Ramai-ramai?

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR M Prakosa setuju kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri untuk dihentikan se­mentara (moratorium). Selama ini ada anggapan bahwa kunker yang dilakukan anggota Dewan tak maksimal.

“Saya setuju moratorium, tapi da­lam rangka untuk melakukan evaluasi kunjungan kerja. Yang paling penting kunjungan itu apa urgensinya, apa harus untuk pergi ke sana atau tidak, apa bisa diganti dengan hal-hal yang bisa didapat di dalam negeri,” katanya.

Jika kunjungan kerja ke luar negeri dianggap penting, lan­jutnya, perlu juga dikaji apakah perginya harus beramai-ramai. Ini perlu dipertimbangkan da­lam rangka menghemat uang negara.

“Kalau itu sangat urgen dan sangat strategis untuk suatu ki­nerja dari dewan, apakah harus sebanyak itu rombongannya? Apakah cukup satu atau dua orang yang memiliki kom­pe­tensi itu kan harus dikaji juga,” kata Prakosa.

Politisi senior PDIP ini me­ngu­sulkan agar waktu pelak­sa­naan kunjungan juga perlu diperhitungkan. Karena selama ini tingkat kehadiran anggota DPR juga sangat rendah. Me­nurut dia, salah satu penyebab tingkat kehadiran anggota DPR rendah di rapat dan sidang ka­rena ikut kunjungan kerja.

 â€œSelama ini kunjungan kerja banyak dilakukan di masa si­dang. Oleh karena itu hal-hal itu harus benar-benar diperhatikan terkait dengan perizinan ini harus ada kesepakatan betul-betul menyangkut pimpinan dewan dan pimpinan fraksi,” jelasnya.

Sebab itu, menurut Prakosa, mo­ratorium kunker ke luar negeri adalah suatu keharusan. BK juga menyatakan kesia­pan­nya untuk menjadi salah satu pemberi pertimbangan perizi­nan kunker ke luar negeri.

Moratorium untuk membe­ri­kan kesempatan melakukan evaluasi rencana kunjungan ker­ja dan harus benar-benar me­mi­kirkan hal yang strategis.

“Kalau ada kesepakatan di pimpinan Dewan tentu BK siap melaksanakan tugas baru dalam pemberian izin kunjungan kerja demi perbaikan kinerja dan perbaikan martabat dewan,” katanya.

Yang Sering Bolos Sidang Dilarang Ke Luar Negeri

Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Pra­bowo Subianto melarang ang­g­otanya yang duduk di parlemen untuk ikut kunjungan kerja ke luar negeri yang membebani keuangan negara. Larangan ini sudah diberlakukan partainya se­jak lama. “Alhamdulillah se­lama ini semua kader (Gerindra) mematuhinya,” katanya.

Dia menegaskan, bila lara­ngan partai ini tidak dipatuhi akan ada sanksinya tegas. Me­nurut Prabo­wo, sanksinya bisa sampai peme­catan. “Kalau tidak patuh akan ada tindakan partai. Teguran pertama, kedua dan se­terusnya, sesuai AD/ART (Ang­garan Dasar/Anggaran Rumah Tangga),” katanya.

Sekretaris Fraksi Partai Gol­kar (FPG) DPR Ade Komarudin mengatakan, pihaknya akan menerbitkan aturan internal yang melarang anggotanya ikut kunjungan kerja ke luar negeri.

“Peraturan internal tersebut mulai diberlakukan pada masa persidangan mendatang. Ke­cuali bila kunjungan tersebut dipas­ti­kan benar-benar untuk kepen­ti­ngan negara dan rakyat,” katanya.

Menurut Ade, kunjungan kerja atau studi banding ke luar negeri itu harus selektif dan tepat sasaran, sehingga tidak ter­kesan untuk menghabiskan ang­garan. Karena itu, partainya te­lah membuat aturan internal yang melarang anggotanya ti­dak diperbolehkan ke luar ne­geri bila alasannya tidak jelas.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf tak keberatan ada moratorium kun­ker anggota Dewan. Ia pun ba­kal memberikan sanksi kepada anggota fraksinya yang ke­ta­huan plesir saat kunjungan kerja.

“Bagi anggota F-PD yang ti­dak melaksanakan tugas ketika mengikuti Kunker ke luar ne­geri, akan di berikan teguran yang akan menjadi salah satu bahan pertimbangan DPP dalam pencalonan di 2014,” katanya.

Ia menambahkan sejak lama partainya menerapkan aturan bahwa anggota yang boleh ke luar negeri adalah mereka yang berkinerja baik. Ini bisa dilihat dari angka kehadiran rapat di berbagai acara di DPR.

“Kalau mereka sering bolos, maka anggota DPR yang ber­sangkutan tidak akan diizinkan berangkat ke luar negeri. Apa­pun alasannya,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]