Tindak Beking Penyelundup Yang Bikin Kuota BBM Subsidi Jebol

Pemerintah belum menyerah minta harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dinaikkan. Padahal, DPR telah menolaknya mentah-mentah.

Usulan kenaikan BBM subsi­di kali ini disampaikan Wakil Men­teri Energi dan Sumber Daya Mi­neral (ESDM) Rudi Ru­bian­dini. Dia mengusulkan ke­naikan har­ga bensin dilakukan secara ber­tahap per tiga bulan sekali, se­­perti for­mula rencana kenaik­an tarif dasar listrik (TDL).

Untuk besarannya, bekas De­puti Pengendalian Operasi Ba­dan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) itu me­ngu­sul­kan kenaikan harga bensin Rp 500 per liter per tiga bu­lan. Se­­lama setahun kenaikan itu bi­sa mencapai Rp 1.500 per liter.

“Langkah jangka panjangnya sesuaikan harga premium Rp 500 per liter tiap triwulan selama tiga kali sampai tercapai harga pre­mium Rp 6.000 per liter. Se­lain memperkecil disparitas har­ga, kenaikan Rp 500 per liter juga tidak akan terlalu membe­ratkan masyarakat,” kata Rudi di kan­tornya, kemarin.

Menurutnya, jika disparitas harga BBM subsidi dengan non sub­sidi masih tinggi seperti se­ka­rang, akan sulit untuk meng­hemat kuota bensin subsidi. Soal­nya, orang lebih tertarik me­ma­kai pre­mium karena harganya jauh lebih murah dan target peng­­hematan sulit tercapai.

Apalagi saat ini 77 persen penggunaan BBM subsidi jatuh ke tangan yang tidak berhak se­perti golongan mampu maupun industri.

Dengan kenaikan Rp 500 per tiga bulan dalam setahun, ne­gara dapat menghemat Rp 40-45 tri­liun. Sementara jika lang­sung di­naikkan dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter, ne­gara bisa he­mat Rp 56 triliun. Anggaran peng­hematannya akan dialih­kan un­tuk pemba­ngu­nan in­fra­struk­tur dan kese­jahteraan rakyat.

Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) juga mengaku,  jebolnya kuota BBM subsidi di beberapa daerah banyak disebab­kan penyelundupan.

 Direktur BBM BPH Migas Djoko Iswanto pun mengusulkan harga BBM subsidi dinaikkan untuk menekan penyelundupan.

“Kuota (BBM subsidi) DKI je­bol bukan hanya karena kon­sumsi ken­daraan, tetapi banyak juga yang dicuri,” kata Djoko.

Menurut Djoko, modus penye­lundupan BBM DKI mengisi de­ngan menggunakan truk boks ting­gi yang di dalamnya berisi drum-drum. Jadi, kalau dari sam­ping kanan kiri tidak terlihat ka­rena tertutup badan truk, tapi da­ri atas terlihat isinya drum-drum.

Drum itu kemudian ditampung hingga banyak. Tapi, ada juga yang dikirim langsung. Dikirim ke mana, Djoko mengatakan, ke industri-industri yang ada di Ta­ngerang dan perkebunan di Su­matera. “Kegiatan ini kan ada yang membekingi,” katanya.

Direktur Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legis­latif (Majelis) Sugiyanto me­nyang­kan langkah pemerintah yang mengusulkan adanya pem­batasan pembelian BBM sub­sidi untuk menjaga kuota.

“Kalau penyebab jebolnya kuo­ta BBM subsidi itu karena penyelundupan, maka kegiatan itu yang harus ditindak. Bukan­nya masyarakat yang harus di­bebankan dengan pengaturan itu,” kritik Sugiyanto.

Dia juga menilai, usulan pe­merintah menaikkan BBM Rp 500 per liter per tiga bulan sekali selama setahun sulit terealisasi. Sebab, tekanan poli­tisnya akan sangat kuat. “Argu­men peme­rintah apapun untuk menaikkan harga BBM subsidi pasti akan ditolak, karena tahun depan su­dah masuk tahun politik. DPR akan men­jaga citranya se­mua­nya,” sindirnya. [Harian Rakyat Merdeka]