1 Juta KL Solar Belum Disalurkan, Pengusaha Ikan Kian Sulit Melaut

Kalangan pengusaha pe­nang­kapan tuna tengah dipusing­kan dengan biaya melaut yang semakin mahal. Ditambah lagi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang minim.  Pengusaha dan nelayan sangat memperhitungkan dengan cermat jika ingin melaut, karena BBM hanya di subsidi sekitar 25 kilo­liter (kl), masih jauh dari kebutu­han nelayan yang mencapai 75 kl.

Ketua Harian Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) Edy Yuwono menuturkan, jika kondisi tersebut terus berlangsung, dikhawatirkan mem­pengaruhi hasil tangkapan ikan tuna.

“Bagaimana kami mau me­ning­­katkan produktivitas penang­kapan. Kami saja sudah sangat sulit untuk mendapatkan BBM, itu yang menjadi pokok per­ma­salahan­nya,” cetus di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, kebutuhan solar untuk kapal berkapasitas 5 gross ton (GT) sebanyak 40 liter untuk melaut selama lima hari, namun karena ketersediaan BBM di SPBN (Stasiun Pengisian Ba­han Bakar Nelayan) terbatas, nelayan terpaksa membeli solar eceran sebanyak 20 liter dan ter­kadang tidak mendapatkan BBM untuk melaut karena permintaan solar ini cukup tinggi.

Edy mengakui, saat ini me­mang sedang musim tangkapan ikan. Diharapkan para pengusaha bisa memanfaatkan momen ini untuk terus berproduksi semaksi­mal mungkin. Akan tetapi  karena BBM untuk operasional mahal, dan kasus penabrakan kapal penangkapan tuna dibiarkan oleh pengawas, justru membuat kon­disi usaha tuna semakin sulit. “Ka­lau bisa, pemerintah mem­beri­kan subsidi BBM diawal se­besar 25 kiloliter untuk penang­kapan satu bulan. Kalau disubsidi itu masih fisible,” pintanya.

Dikatakan Edy, puncak tangka­pan tuna itu sejak Agustus sampai dengan Februari, adapun kondisi­nya tidak seperti dulu lagi. “Ja­man dulu anggota Astuin, tangka­pan kita juga dibatasi, kuota tahun ini 580 ton dari 700 ton tahun lalu. Selain itu, dulu kita punya kapal 600 long line seka­rang tinggal 280 kapal long line tuna,” tukasnya.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Heryanto Mar­woto menuturkan, dari kuota 1,8 juta kl solar bersubsidi untuk ne­la­yan, realisasi baru sekitar 800 ribu kl. Artinya, ada sejuta kl yang belum disalurkan.”Ada ke­ku­rangan pasokan BBM nelayan di setiap pe­labuhan dibanding­kan ke­bu­tuhan yang ada,” ung­kapnya.

­Marwoto mencontohkan, ke­bu­tuhan BBM subsidi untuk kapal nelayan di Bitung menca­pai 250 kl per bulan, sedangkan alo­kasi tidak pernah diatas 150 kl. Menurutnya, masih ada ke­le­ma­han dalam pengendalian penggu­naan BBM bersubsidi. Untuk itu, pihaknya kini men­sya­ratkan kapal nelayan pene­rima BBM ber­subsidi untuk memiliki reko­mendasi dari bos pelabuhan. [Harian Rakyat Merdeka]