Berita

Agus Martowardojo

Publika

Kekayaan Indonesia Milik Siapa?

SELASA, 11 SEPTEMBER 2012 | 17:33 WIB

MENKEU Agus Marto menipu! Menkeu katakan bahwa kekayaan RI tahun 2005, di awal kepemimpinan SBY, hanya Rp 852 triliun, namun tahun 2012 ini tercatat mencapai Rp3023,44 triliun, meningkat 3,5 kali lipat dengan kekayaan bersih mencapai Rp1076,07 triliun.

Apa itu kekayaan? Adam Smith dalam Wealth of Nation mendefinisikan sebagai barang yang bernilai ekonomi, uang, real estate dan property pribadi, saham, obligasi. Kekayaan bersih adalah nilai aset dikurangi kewajiban dari seluruh ekonomi dalan suatu negara.

Pertanyaanya siapa yang punya kekayaan di negara kita? Tambang emas 95% dikuasai Freeport dan Newmont, tambang mineral lain 75% dikuasai asing, Batubara 75% dikuasai asing, Minyak 85% dikuasai asing, sebanyak 48% dikuasai Chevron. Perkebunan 75% dikuasai asing, perbankkan 60-70% dikuasai asing. 

APBN dibiayai dengan utang LN, SUN, obligasi sebagian besar dibeli asing.

Real estate, property dibangun dengan kredit konsumsi. Masyarakat belanja dengan kartu kredit. Semua utang! pengerukan perlahan-lahan melalui perbankkan asing langsung dan dana asing dalam perbankan nasional.

Benarkan rakyat Indonesia semakin kaya? Jumlah orang miskin dengan pendapatan di bawah 2 dolar PPP atau sekitar Rp. 12.000/kapita/hari mencapai 110 juta jiwa.

Akumulasi pendapatan 110 juta jiwa tersebut hanya Rp. 475 triliun setahun.

Sementara sebagian kecil orang memiliki simpanan dalam jumlah fantastis di bank-bank, nasabah kaya perbankan Indonesia dengan simpanan di atas Rp 5 miliar
mencapai 51.422 nasabah (per April 2012). Jumlah simpanannya mencapai Rp 1.232,64 triliun (April 2012), atau mencapai 3 kali lipat pendapatan 110 juta penduduk miskin setahun.

Presiden, anggota DPR, Menteri dan kroninya semakin kaya. Pengusaha antek asing semakin kaya. Sementara rakyat, buruh, tentara berpangkat rendah, polisi berpangkat rendah, PNS yang jujur semakin miskin, tertindas dan sengsara.

Salamuddin Daeng
Penulis adalah Direktur Institute for Global Justice (IGJ)


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya