Basuki Tjahaja Purnama/ist
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ditantang untuk membuktikan lebih jauh dirinya bersih dari uang haram hasil korupsi.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, mengakui, selama jadi anggota DPR, Ahok memiliki laporan keuangan dan kinerja. Tapi, ada juga beberapa anggota lainnya yang melakukan hal serupa.
"Bedanya memang Ahok mencantumkan pendapatan uang yang didapatkannya seperti uang rapat, tunjangan dan sebagainya. Ini saya bicara dia sebagai anggota DPR," jelas Salang dalam rilis persnya, Selasa (11/9).
Sementara, kalau bicara dari sisi calon wakil gubernur, Salang mendengar dari Ahok sendiri dalam beberapa wawancara, dirinya ingin mengabdikan dirinya untuk melakukan perbaikan transparansi, pengelolaan keuangan negara dan menerapkan manajemen yang transparan.
"Kalau itu yang ingin dia lakukan, maka seharusnya dia juga didukung oleh orang-orang yang memiliki latar belakang bisnis atau dukungan finansial yang tidak bermasalah. Kalau dia menerima dukungan pendanaan dari konglomerat hitam, mustahil dia bisa mencapai tujuan-tujuannya itu. Jika dia didukung para pendana yang tidak jelas hal ini justru bisa membunuh karier politiknya sendiri," urainya.
Jika memang Prabowo Subianto yang membiayai pencalonan dirinya, seperti yang pernah diulas sebuah media nasional, maka dia harus bisa menjelaskan sejauh mana kesepakatan dia dengan Prabowo dan Gerindra. Juga antara pasangannya, Joko Widodo, dengan PDIP.
"Ini penting diketahui masyarakat kesepakatan antara Gerindra maupun PDIP, Prabowo dan pihak lain.Yang saya baca itu tidak ada komitmen apa-apa. Kalau benar seperti itu syukur allhamdullilah. Kalau ada deal akan berbahaya akan mempengaruhi kerja dan karier mereka," tandasnya.
Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, transparansi dalam pemilu tidak hanya terkait sang calon saja, namun juga terkait dengan siapa dan darimana dana yang dikumpulkan untuk memenangkan dirinya. Tiap pasangan calon yang akan menjadi pejabat publik harus bisa membuktikan dan menjelaskan kepada publik dari mana sumber dana dan jangan membiarkan berbagai rumor mengenai sumber dana kampanye mereka.
"Jangan dianggap remeh rumor yang beredar dan rumor itu harus dijawab. Masyarakat tahu Prabowo ada di belakang Ahok dan masyarakat ingin tahu dari mana sumber dana yang digunakan itu. Jangan remehkan ingatan masyarakat seolah pemikirannya cekak," ujar Siti.
Para penyelenggara pemilu seperti KPU dan Panwaslu, menurutnya, pun harus cepat tanggap dengan isu ini. Kalau ada pasangan calon yang mendapatkan sumber dana yang tidak jelas, maka kemenangannya bisa batal demi hukum.
Koordinator Investigasi Sekretaris Nasional Forum Transparansi Indonesia untuk Anggaran (Seknas Fitra), Uchok Sky Khadafi, mengatakan, sampai saat ini tidak ada satupun anggota DPR yang
clear dalam membuat laporan keuangan.
Ahok, diakuinya, memang mempublikasi laporan keuangannya selama menjadi anggota DPR, tapi bukan berarti laporan Ahok
clear. Dirinya juga menyayangkan sikap Ahok yang tidak konsisten dengan tidak menjelaskan sumber dana kampanyenya.
[ald]
