Berita

hillary clinton/ist

Syahganda: Hillary Berpotensi Rusak Harmoni ASEAN dan Ciptakan Dilema Indonesia

SELASA, 04 SEPTEMBER 2012 | 05:58 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, ke Indonesia dan sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik termasuk Cina, perlu dicermati sebagai upaya global AS menancapkan pengaruh politik maupun ekonominya di kawasan ini.

Penilaian itu disampaikan Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, Senin malam (3/9).

Dengan sendirinya, kunjungan tersebut berpotensi merusak harmoni di antara sesama ASEAN, selain membuat dilema masa depan posisi Indonesia yang berpengaruh di ASEAN.

  "Konflik di Laut Cina Selatan yang melibatkan Cina dengan negara-negara ASEAN khususnya Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Malaysia, jelas dipandang menganggu kenyamanan agenda luar negeri AS, yang secara sungguh-sungguh dan spektakuler kini berorientasi ke lingkungan Asia Pasifik," jelas Syahganda di Jakarta, Senin (3/9).

  Menurutnya, respon persahabatan penuh dari Indonesia sangat diperlukan AS sebelum mendapatkan dukungan serupa dari negara-negara lain di ASEAN. Selanjutnya, seluruh negara ASEAN diharapkan mendukung agenda keterlibatan AS dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan yang mempengaruhi stabilitas Asia Pasifik itu.

  “Jadi, kunjungan Hillary ke Indonesia bukan membawa kedamaian, justru sebaliknya menawarkan risiko dan persoalan terhadap Indonesia dan ASEAN,” katanya.

  Ia kemudian melansir, pidato Presiden Obama pada November 2011 di Australia yang menegaskan aspek strategis Asia Pasifik bagi Amerika Serikat, karena itu telah ditempatkan sekitar 2.500 pasukan marinir AS di Darwin, Australia untuk mengontrol sekaligus mewaspadai negara-negara dalam kawasan ini ke arah penciptaaan sekutu barunya.

  Syahganda mengatakan, dalam konteks kunjungan Hillary, pihak Amerika Serikat dipastikan menawarkan perlindungan politik ataupun jaminan tertentu kepada Indonesia, maupun negara-negara ASEAN yang terlibat sengketa Laut Cina Selatan guna menghadapi Cina.

  Dia juga mengatakan, pembicaraan bantuan atau jaminan tertentu kepada Indonesia patut dicurigai sebagai rencana kapitalisme Amerika Serikat untuk menguasai akses sumberdaya alam di antaranya tambang dan migas.

  Atas pertimbangan ini pula, kehadiran Hillary bisa dimanfaatkan oleh para kaki tangan kapitalisme asing yang terus bercokol memperkaya diri beserta kelompoknya di tengah penderitaan sebagian besar rakyat.

  Pada sisi lain,  lanjut Syahganda, lobi Hillary dapat merusak kepercayaan internasional dalam bentuk hilangnya peran strategis Indonesia di mata negara-negara lain dan utamanya ASEAN, yang sering memberi kesempatan Indonesia dalam membawa kepentingan ataupun misi ASEAN di lingkungan regional lain.

  Ia menambahkan, kedatangan Hillary ke Indonesia tentu saja menciptakan persoalan yang dapat merusak tatanan solidaritas ASEAN, di samping tidak memperkuat suasana kemandirian di antara ASEAN dan menyangkut terpeliharanya kekuatan ASEAN di hadapan negara lain.

  ”Indonesia harus tetap berkiblat dengan politik bebas aktifnya dan tidak boleh menjadi kaki tangan Amerika Serikat di ASEAN, demi menjaga kehormatan bangsa ini ke depan dan keutuhan ASEAN itu sendiri,” ujarnya.

  Sementara itu, dalam mencari titik temu terkait sengketa Laut Cina Selatan, seharusnya Indonesia berperan menjadi juru runding utama dengan Cina atasnama komunitas ASEAN. [guh]


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya